Faktual.Net, Sinjai, Sulsel – Buntut postingan berita sorotan Desa Samaturue di media sosial di tanggapi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sainal Alam, Rabu (08/09/2021).
Berkaitan dengan itu ‘Sainal Alam-rd’ beharap kepala kejaksaan Negeri Sinjai (Kajari) jelaskan apakah ada kesalahan institusi desa Samaturu’e.
“Disini pak Kajari harus jelaskan apakah ada kesalahan institusi desa Samaturue atau perorangan sebab saya sebagai warga desa Samaturue merasa malu kalau setiap persoalan selalu membawakan nama desa Samaturu’e” kata Sainal sapaan akrabnya.
Lanjut kata sainal, sebab orang tua saya pernah menjabat sebagai pembantu jaksa sebelum aturan carut-marut, agar ada kejelasan.
“Datang maki kerumahku saya tunjukkan buktinya tapi saya tidak pertanggung jawabkan pada orang lain yang hanya cari masalah, saya lebih tau karena orang tua saya pernah menjabat sebagai pembantu jaksa sebelum aturan carut-marut seperti ini, jadi kalau butuh kejelasan panggil jaksanya konfirmasi saya, sebab saya tidak sibuk mencari masalah tapi sanggup menjawab tantangan masalah” tulisan tanggapan di akun Facebook milik Sainal Alam.
Dia menambahkan bahwa argumentasi dimedia sosial ia minta secara tatap muka agar ada institusi bisa fasilitasi
“Saya juga tidak mau ada argumentasi di media sosial tapi saya mau adu argumentasi secara jentlemen tatap muka bila ada institusi yang mau memfasilitasi. Disitu bisa mencul kebenaran yang hampir hakiki sebab kebenaran yang hakiki adalah kebenaran Allah SWT” tambahnya.
Dia merasa malu karena nama desa samaturue selalu muncul dan tidak ada putusan hukum.
“maaf saya malu pak yang terhormat kalau selalu muncul nama desa Samaturue lalu tidak ada keputusan hukum yang pasti sebab kebetulan saya ketua BPD nya jadi mau tidak mau saya harus malu” terangnya.
Sementara Muhammad Said Mattoreang mengatakan kalau terkait dana PUAP sudah ada titik terang karena ada kesepakatan pengembalian mulai kemarin 07-09- 2021 s/d 31-12-2021.
“jika tidak mengembalikan sampai waktu yg di tentukan, siap di hukum sesuai UU yg berlaku, tetapi kalau terkait bibit durian belum bisa say berkomentar banyak apalagi” kata Said selaku warga desa Samaturu’e sekaligus BPAN LAI.
Namun di akui oleh Said, terkait pembagian bibit jika pihaknya mendapat 10 pohon dan tidak ada yang hidup entah itu dari bibit atau memang kurang perawatan.
“Selaku lembaga kontrol saya kira sah-sah saja untuk mempertanyakan sesuai tugas dan fungsi dan tidak melanggar kode etik baik itu LSM atau pun seorang wartawan sesuai SK dan Surat tugas yg di miliki,”ujarnya.
“Saya Selaku masyakarat samaturu’e khususnya dan Sinjai pada umumnya ,berhak mengawasi segala bentuk penggunaan anggaran baik APBD atau pun APBN” tuturnya.
Bukan hanya jahe tapi pengadaan Bibit durian, menurut informasi yang sempat di himpung, dalam pembagian bibit durian tersebut bertepatan di pileg tahun 2019.
Diberitakan sebelumya terkait pengadaan bibit jenis durian, disebutkan warga Desa Samaturue kecamatan Tellulimpo’e, inisial HS, mengatakan sekaran bagaimana kondisinya seperti apa.
“Disaat itu ada beberapa warga menerima bibit tersebut belum di taman sudah mati” kata HS.
Ditambahkan, bahwa bibit tersebut waktu pembagian, katanya HS bantuan Calong legislatif namun tidak sebutkan siapa Caleg tersebut.
“Itu dulu yang bagi bibit bantuan caleg, kenapa di saat rapat lapor pertanggung jawaban di kantor Desa, ada pengadaan bibit sebanyak Rp. 80 juta lebih, saya kaget di saat rapat kebutulan saya hadir, Sekaran banyak itu masyarakat pertanyakan itu” ungkap HS.
Laporan: Dzul
