Faktual.Net, Kendari, Sultra — Front Sultra Bergerak menggelar aksi demonstrasi memprotes rencana kenaikan harga BBM, di depan Gedung DPRD Provinsi Sultra, Kamis (01/09).
Aksi Front Sultra yang tergabung di dalamnya organisasi organisasi ekstenal kampus Cabang Kota Kendari, PMII, IMM, GMNI, LMND dan GMNI.
Massa aksi mengambil star dari perempatan lampu merah Pasar Baru Wua-wua Kendari. Mereka berorasi di atas mobil sound sistem secara bergantian, mengecam rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Lalu mengarah ke kantor DPRD.
Kenaikan harga BBM sangat krusial karena akan menjadi sumber yang memicu kenaikan harga semua bahan kebutuhan pokok di masyarakat dan pasti jiga akan diikuti oleh melonjaknya harga bahan pokok. Masyarakat pun makin terhimpit.
“Dengan kenaikan harga BBM dipastikan akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan berimbas pada kehidupan, dalam hal ini yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kalangan bawah, kenaikan harga BBM nantinya bakal menambah angka kemiskinan di Indonesia.” ucap Korlap IMM Cabang Kendari Isran saat berorasi.
Salah satu orator PMII, menyebut, menaikkan harga BBM adalah bukti nyata tak berpihaknya pemerintah kepada rakyatnya.
“Pemerintah sudah tidak ada keberpihakan lagi dengan rakyat. Dibuktikan dengan menaikkan harga BBM,” ucap Salah satu orator PMII Cabang Kendari.
Kader HMI, mengemukakan ada dua hal yang menjadi tuntutan mereka kepada pemerintah. Pertama, menolak kenaikan harga BBM. Kedua, mendesak DPRD Sultra untuk memberantas mafia migas.
Namun ia menegaskan, yang dinilai paling krusial adalah tentang kenaikan harga BBM yang menurut informasi akan diumumkan pemerintah.
“Ada dua tunttan. Namun yang paling utama dan menjadi keresahan dari rakyat seluruh Indonesia adalah kenaikan harga BBM,” ucapnya
Dilanjutkan orasi kader DPC GMNI Kendari, jika benar pemerintah yang dipimpin Jokowi selaku presiden saat ini akan menaikkan harga BBM, maka artinya Jokowi telah mengkhianati rakyat.
“Ketika Pemerintah menaikkan harga BBM, Jokowi sudah mengkhianati amanat rakyatnya, terutama rakyat kota Solo. Dan menyikapi itu, maka kami tegaskan kepada Bapak Presiden Joko Widodo bahwa rakyat Sulra menolak naiknya harga BBM,” ujar Korlap DPC GMNI Kendari Agus.
Di depan Kantor DPRD Kantor DPRD Sultra Pihak aparat kepolisian saat ban bekas telah di bakar massa dan dipadamkan petugas hingga sempat adu mulut dengan polisi.
Front Sulawesi Sultra Bergerak menyampaikan tuntutan sebagai berikut.
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM.
2. Mendesak DPRD Provinsi Sultra agar membentuk PANSUS, guna memberantas mafia BBM bersubsidi.
Dalam Pantauan Faktual.Net di lokasi Front Sultra Begerak kini sudah diterima oleh DPRD Sultra dan berlansung Audiensi. Komisi III yakni La Ode Frebi Rifai dan Abdul Salam Sahadia.
Mahasiswa membawa dua tuntutan utama yakni meminta dilakukannya evaluasi terhadap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan pemberantasan mafia BBM bersubsidi.
“Kami mendesak presiden RI untuk mengevaluasi BPH Migas karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM. Kami juga mendesak DPRD Provinsi Sultra agar membentuk panitia khusus (pansus) guna memberantas mafia BBM bersubsidi.
DPDR Berjanji kepada para demonstran untuk tetap meneruskan aspirasi massa yang menolak kenaikan harga BBM ke pemerintah.
“Isu Kenaikan BBM belum tepat saat ini, kami minta kepeda pemerintah untuk menunda kenaikan BBM, ini merupakan sikap kami DRPD Sultra. Bagaimanapun juga, pemerintah tidak bisa melupakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Penulis: Kariadi
