Umat Dilarang “Bersuara”, Wajah Demokrasi Tercoreng!

100
Ulfah Sari Sakti,S.Pi (Jurnalis Muslimah Kendari)

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi

Faktual.Net, Sultra. Penyampaian pendapat dengan lisan dan tulisan di negraa RI dijamin dengan UU, tidak terkecuali dengan tujuan mengkritik pemerintah melalui aksi damai (demonstrasi).  Demikian pula yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat pada aksi 21 Mei 2019 lalu di depan kantor Bawaslu RI Jakarta.  Meskipun bertujuan mengungkap kecurangan pelaksanaan Pilpres, dengan harapan kedepannya Pilpres dapat dilaksanakan dengan LUBER dan JURDIL, serta melahirkan pemimpin yang amanah karena murni merupakan pilihan masyarakat, tetapi ada saja pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tentang aksi tersebut.  Diantaraya larangan dari lembaga ulama di daerah untuk mengikuti aksi tersebut, seperti yang terjadi di Provinsi Sultra.

Ulama di Sultra membuat maklumat imbau umat Islam tak ikuti aksi melawan konstitusi.  Multaqo atau pertemuan antara alim ulama, habaib, pemimpin Ponpes dan cendekiawan muslim se-Sultra membuat delapan maklumat kepada seluruh umat Islam Indonesia, khususnya di Sultra tak ikut aksi melawan konstitusi.  Maklumat tersebut dibacakan oleh ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sultra, Abdul Hamid di Hotel Zahra Syariah Kendari (16/5/2019).  “Menyeru kepada umat Islam untuk memperkuat silaturahmi antar sesama anak bangsa, mempekokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah bayariah serta menjauhi saling fitnah, pertengkaran, konflik dan tindakan tercela yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama,” ucap Abdul Hamid.

Selanjutnya mengajak umat meneguhkan komitmen kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, tetap menjaga kebhinekaan dan NKRI yang sudah sejalan dengan ajaran Islam.  Mentaati peraturan perudang-undangan serta tidak melakukan tidakan diluar koridor hukum yang berlaku (zonasultra.com/16/5/2019).

Islam Membolehkan Mengkritik Pemerintah dengan Aksi Damai

Dalam Islam mengkritik pemimpin yang dzalim termasuk jihad, sebagaimana hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Abu Said al-Khudri, “Jihad yang paling besar pahalanya itu sungguh perkataan yang hak yang mengena untuk pemimpin yang zalim” (HR at-Tirmidzi).

Dari Abu Said Al Khudri RA bahwa Rasululah saw bersabda,”Dari Abu Said Al Khudri, dia berkata bahwa Rasululah saw bersabda,”Jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa atau pemimpin yang dzalim” (HR Abu Daud).

Kritikan juga termasuk nasihat, yang mana agama juga termasuk nasihat, sebagaimana yang terdapat dalam HR Muslim No 55 dan Abu Daud No 4944, “Agama adalah nasihat :”Kami berkata :”Untuk siapa?”Beliau bersabda :”Untuk Allah, KitabNya, RasulNya, Imam kaum muslimin dan orang-orang kebanyakan”.

Selain itu, kritikan dengan cara aksi damai atau terang-terangan dapat dilakukan jika nasihat dengan cara yang lemah lembut atau diam-diam, tetap tidak didengarkan pemerintah.  Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim AS, beliau menghancurkan berhala, (QS Al Baqarah : 258).

Hal serupa juga dilakukan Nabi Musa AS yang menasehati fir’aun di depan para pembesar istana.  Bahkan Nabi Musa dapat mengalahkan para ahli sihir fir’aun, sehingga ahli sihir fir’aun bertobat dan beriman kepada Allah swt, seperti yang dijelaskan dalam QS At Thaha : 43-76.

Pada masa sahabat, kritikan pu pernah terjadi tepatnya ketika Umar bin Khathab RA menyampaikan khutbah diatas mimbar, dia menyatakan bahwa Umar hendak membatasi mahar sebanyak 400 Dirham, sebab nilai itulah yang dilakukan Rasulullah saw, jika ada yang lebih dari itu maka selebihnya dimasukan dalam kas negara.  Hal ini diprotes langsung oleh seorang wanita, di depan manusia saat itu, dengan perkataan,”Wahai Airul mu’minun, engkau melarang mahar buat wanita melebihi 400 Dirham?, Umar menjawab :”Benar. ”Wanita itu berkata :”Apakah kau tidak mendengar firman Allah : “…sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun.  Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (QS An Nisa : 20).  Maka Umar pun meralat keputusannya.

Mengetahui fakta tersebut, alangkah bijaknya jika semua elemen umat Islam menjadikan aksi damai untuk memperbaiki kinerja pemerintah, tentunya aksi dilakukan dengan mengantongi fakta dan data yang akurat, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak kritikan yang disampaikan melalui aksi tersebut. Semoga saja pemerintah dapat lebih arif dan bijaksana dalam menanggapi aksi-aksi damai selama ini, tentunya dengan tidak malu mengakui jika telah terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan/kebijakan di pemerintahan.  Wallahu’alam bishowab.

Penulis Adalah Jurnalis Muslimah Kendari

Opini Diluar Tanggungjawab Redaksi
Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :