Faktual.net, Gowa, Sulawesi Selatan – Penanganan perkara dugaan korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa kembali menjadi sorotan. Meski tiga orang terpidana telah dieksekusi setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU), pertanyaan publik justru semakin menguat: apakah perkara ini benar-benar telah mengungkap seluruh pihak yang diduga memiliki peran dalam pengelolaan dan aliran dana JKN tersebut?
Kasus yang berkaitan dengan pengelolaan dana JKN dan jasa pelayanan RSUD Syekh Yusuf periode 2018 hingga Juli 2023 itu sebelumnya mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp3,3 miliar berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa pada 8 September 2025 menetapkan tiga orang tersangka, yakni dr. H. Salahuddin, M.Kes., dr. Ummu Salamah, M.A.R.S., dan dr. Suryadi.
Perkara tersebut kemudian melewati proses persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar. Setelah sebelumnya muncul putusan yang menguntungkan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. MA melalui putusan kasasi tertanggal 5 Agustus 2026 menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa.
Dr. Salahuddin dijatuhi hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta dan uang pengganti Rp954.564.432,50. Sementara dr. Ummu Salamah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, denda Rp100 juta dan uang pengganti lebih dari Rp1,28 miliar.
Terpidana dr. Suryadi juga dieksekusi berdasarkan putusan kasasi.
Pada 8, 12, dan 14 Oktober 2026, ketiga terpidana tersebut telah dieksekusi untuk menjalani hukuman masing-masing.
Namun, setelah ketiganya dieksekusi, muncul pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab di tengah masyarakat Gowa: bagaimana kelanjutan penelusuran pihak-pihak lain yang namanya pernah muncul dalam pemberitaan maupun fakta persidangan?
KAMSINA DAN DUGAAN ALIRAN UANG RP50 JUTA JANGAN DIABAIKAN
Salah satu persoalan yang kembali menjadi perhatian adalah pemberitaan mengenai uang sebesar Rp50 juta yang dikaitkan dengan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, Kamsina.
Dalam pemberitaan Faktual.net sebelumnya, uang tersebut dikaitkan dengan pengelolaan Dana JKN dan disebut pernah berada dalam penguasaan Kamsina.
Bahkan, berdasarkan konfirmasi yang pernah dimuat Faktual.net, Kamsina membenarkan bahwa uang tersebut pernah berada dalam penguasaannya dan menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan apabila diperlukan.
Persoalannya bukan sekadar apakah uang tersebut pernah dikuasai seseorang, melainkan perlu adanya penjelasan menyeluruh mengenai asal-usul uang, pihak yang menyerahkan, tujuan pemberian, serta apakah terdapat keterkaitan dengan Dana JKN RSUD Syekh Yusuf.
Tim Hukum TRC Faktual.net menilai setiap informasi mengenai aliran uang yang muncul dalam proses penanganan perkara harus ditelusuri secara profesional dan berdasarkan alat bukti.
SEJUMLAH NAMA PERNAH MUNCUL DALAM PEMBERITAAN FAKTUAL.NET
Selain Kamsina, pemberitaan Faktual.net sebelumnya juga telah menyoroti sejumlah nama yang berkaitan dengan riwayat pengelolaan dan kebijakan Dana JKN RSUD Syekh Yusuf.
Di antaranya:
drg. Rahmawati Djalil, M.Kes., mantan Direktur RSUD Syekh Yusuf.
Dr. Hasanuddin, yang pernah menjabat Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Plt. Direktur RSUD Syekh Yusuf pada periode Juli 2020 hingga November 2021.
Almh. Usfiana Akib, yang dalam pemberitaan sebelumnya disebut berkaitan dengan posisi sekretaris dan bendahara pengelolaan JKN periode 2018–2022.
Sumarni, S.E., M.M., yang pernah disebut dalam pemberitaan terkait keterangan saksi mengenai pengelolaan jasa pelayanan.
Nurmala Sari, yang juga pernah disebut dalam pemberitaan terkait keterangan saksi.
Rian Anggriani Haruna, S.E., yang pernah menjadi perhatian dalam pemberitaan mengenai pengelolaan Dana JKN dan jasa pasien umum.
Penyebutan nama-nama tersebut merupakan bagian dari penelusuran riwayat pengelolaan, keterangan, dan informasi yang pernah diberitakan Faktual.net. Hal itu tidak serta-merta berarti mereka telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun terbukti melakukan tindak pidana.
Justru, aparat penegak hukum perlu memberikan kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang menetapkan kebijakan, siapa yang mengelola, serta bagaimana aliran dana tersebut berlangsung.
TIGA KALI PERGANTIAN PIMPINAN KEJARI GOWA, PUBLIK MENUNGGU KETUNTASAN
Pergantian pimpinan tertinggi Kejaksaan Negeri Gowa dan jajaran pejabat strukturalnya turut menjadi perhatian dalam perjalanan penanganan perkara ini.
Dalam kurun penanganan kasus tersebut, Kejari Gowa telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan. Nama-nama pejabat yang pernah menjadi bagian dari perjalanan penanganan perkara ini antara lain Muhammad Ihsan, Bambang Dwi Murcolono, S.H., M.H., serta Akhmad Muhdhor sebagai Plt. Kajari Gowa dalam perkembangan terakhir yang diberitakan.
Pergantian kepemimpinan seharusnya tidak menjadi alasan terputusnya kesinambungan penanganan perkara.
Masyarakat Gowa membutuhkan kepastian bahwa setiap fakta yang telah terungkap dalam penyidikan maupun persidangan tetap menjadi bahan pengembangan, bukan kembali menjadi persoalan yang harus dimulai dari awal setiap kali terjadi pergantian pejabat.
Terlebih, perkara ini menyangkut dana pelayanan kesehatan masyarakat yang seharusnya dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan.
ADVOKAT MANSYUR MARSUKI SH: JANGAN BERHENTI PADA TIGA TERPIDANA!
Menanggapi perkembangan tersebut, Tim Hukum TRC Faktual.net melalui Advokat Mansyur Marsuki, S.H., menyampaikan sorotan serius terhadap penanganan perkara Dana JKN RSUD Syekh Yusuf oleh Kejaksaan Negeri Gowa.
Menurutnya, eksekusi terhadap tiga terpidana memang merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan. Namun, hal itu tidak boleh menjadi akhir dari upaya mengungkap seluruh rangkaian persoalan pengelolaan Dana JKN.
“Kami mempertanyakan sejauh mana pengembangan perkara ini dilakukan. Jangan sampai setelah tiga terpidana dieksekusi, kemudian persoalan dianggap selesai. Bagaimana dengan fakta-fakta lain yang pernah muncul dalam persidangan? Bagaimana dengan informasi aliran dana yang pernah diberitakan? Semua itu harus mendapatkan kejelasan,” tegas Advokat Mansyur Marsuki, S.H.
Ia juga menyoroti sejumlah pihak yang pernah disebut dalam pemberitaan dan meminta Kejari Gowa tidak mengabaikan informasi mengenai dugaan aliran uang serta kebijakan pengelolaan Dana JKN.
“Kalau memang ada pihak lain yang berdasarkan alat bukti diduga turut bertanggung jawab, mengapa tidak dikembangkan? Jangan hanya berhenti pada orang-orang yang sudah menjalani hukuman. Kami meminta Kejaksaan menelusuri seluruh rangkaian perkara, termasuk pihak yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan penggunaan anggaran,” lanjutnya.
Mansyur menegaskan, Tim Hukum TRC Faktual.net tidak ingin perkara yang menyangkut kerugian keuangan negara tersebut hanya menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.
KEJARI GOWA DIMINTA MEMBUKA HASIL PENGEMBANGAN PERKARA
Berdasarkan informasi resmi Kejati Sulsel pada 15 Oktober 2026, Kejari Gowa menyatakan bahwa pengembangan perkara masih berjalan.
Penyelidikan lanjutan tersebut diperkuat dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-02/P.4.13/Fd.1/04/2026 tertanggal 10 April 2026 dan surat perintah lanjutan Nomor PRINT-02/P.4.13/Fd.1/09/2026 tertanggal 11 September 2026.
Kejati Sulsel juga menyampaikan bahwa pengembangan dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan para terdakwa.
Pernyataan tersebut menjadi penting. Sebab, masyarakat kini menunggu bukti konkret dari pengembangan penyelidikan tersebut, termasuk apakah pihak-pihak lain yang disebut dalam rangkaian perkara akan dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti yang cukup.
TRC Faktual.net meminta Kejari Gowa menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik.
JANGAN SAMPAI TRC FAKTUAL.NET TURUN DENGAN AKSI MASSA!
Lebih jauh, Advokat Mansyur Marsuki, S.H., menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal sejumlah perkara yang dinilai membutuhkan kejelasan penanganan di Kejaksaan Negeri Gowa.
Ia menyebut, apabila tidak ada kejelasan mengenai perkembangan pengusutan perkara-perkara yang menjadi perhatian publik, pihaknya mempertimbangkan langkah penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi.
“Jangan sampai kami harus turun ke jalan dengan aksi besar-besaran untuk mempertanyakan sejumlah perkara yang dinilai belum mendapatkan kejelasan penanganan. Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami meminta transparansi, kepastian hukum dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih,” tegasnya.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat pada saat penetapan tersangka dan eksekusi terpidana, tetapi juga harus mampu mengungkap seluruh pihak yang berdasarkan bukti sah patut dimintai pertanggungjawaban.
“Uang yang dipersoalkan adalah uang negara dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kedudukan,” tutup Mansyur.
Kini, publik Gowa menunggu langkah nyata Kejaksaan Negeri Gowa. Apakah pengembangan kasus Dana JKN RSUD Syekh Yusuf benar-benar akan mengungkap seluruh rangkaian dugaan penyimpangan, atau justru berhenti pada tiga terpidana yang telah dieksekusi?
Faktual.net akan terus mengawal perkembangan perkara ini dan membuka ruang klarifikasi serta hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Reporter: Saenal Abidin D’Rate
