Mungkinkah Justice Collaborator Dalam Kasus Narkoba?

58

Faktual.Net, Denpasar, Bali. Peran ‘Justice Collaborator’ dalam membantu pengungkapan kasus narkoba seperti dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dimungkinkan sebagai upaya membongkar kasus penyalahgunaan narkoba, dan nantinya para pakar hukum dan DPR yang mendiskusikannya lebih lanjut, Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Aziz Khafia (DKI) Seminar ‘Uji sahih RUU Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’ Bertempat di aula Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Selasa (27/8/2019).

Ini sekaligus menanggapi masukan dari Narasumber I Made Somya Putra, SH, MH. dari LSM Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) agar peran justice collaborator dapat dihadirkan agar dapat membongkar kasus narkoba sampai ke akar-akarnya.

“Kalau standar penanganan kasus narkoba yang selama ini ditangani hal tersebut belum dapat diterapkan sepanjang yang bersangkutan sudah menjadi tersangka, namun jika ada masyarakat melakukan pelaporan tentunya akan kami terima, bukankah itu merupakan salah satu wujud peranserta masyarakat,” kata AKBP Nyoman Sebudi, Kabid Pemberantasan BNNP Bali.

Namun menurut Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Bali, AKBP Putu Janawati yang menerangkan bahwa selama ini pihaknya bekerjasama dengan beberapa Lapas di Bali sering menerima informasi dari para narapidana binaan untuk pengembangan suatu kasus narkoba, “Jika kasus itu nantinya terbukti, maka kami akan memberikan laporan balik terkait informasi itu kepada pihak Dirjen Lapas agar yang bersangkutan diberikan ‘reward’ dalam kebijakan remisi pengurangan masa pidana”.

Baca Juga :  KPK Tetapkan Menpora Sebagai Tersangka, Jokowi "Hormati KPK"

Anhar Nasution (Anggota Komisi II DPR RI 2004-2009 yang ikut merumuskan undang-undang nomor 2009 Tentang Narkotika) memberikan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Udayana yang telah berhasil menghadirkan para narasumber yang cukup memiliki kapasitas yang baik dalam seminar tersebut. “Notulensi dari seminar ini akan menjadi masukan catatan penting dalam RUU Perubahan atas UU No 35 Tahun 2019”.

10 orang Senator yang hadir dalam acara uji sahih adalah Abdul Aziz Khafia (DKI), Maria Goreti (Kalbar), Chaidir Djafar (Papua Barat), KH Muslihuddin Abdurrasyid (Kaltim), Iqbal Parewangi (Sulsel), Mesakh Mirin (Papua), Abraham Liyanto (NTT), Stevanus Ban Liow (Sulut), Lalu Suhaimi (NTB), dan Rafli (Aceh).

Delegasi Komite III dipimpin oleh Senator dari DKI Jakarta, Abdul Aziz Khafia. Dalam sambutannya, Waka komite III tersebut mengatakan bahwa, pemilihan Provinsi Bali sebagai tuan rumah uji sahih karena banyak alasan. Salah satunya adalah, provinsi Bali memiliki pengalaman yang panjang tentang penanganan kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba, yang juga melibatkan warga negara asing. “Kami memilih universitas Udayana karena perguruan tinggi ini sangat concern terhadap masalah penegakan hukum masalah penyalahgunaan narkoba,” tambahnya.

Seminar uji sahih dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. DR. I Made Arya Utama. Dalam uraiannya, guru besar hukum pidana tersebut menyatakan bahwa Universitas Udayana memberlakukan beragam kebijakan untuk mencegah masuknya narkoba ke kampus. “Kami menetapkan semua aktivitas kampus berakhir jam 23.00 WITA untuk mengantisipasi penggunaan doping sebagai stimulan penambah energi di kalangan civitas akademika Universitas Udayana,” paparnya.

Baca Juga :  Presiden Jokowi : Kunci Kemajuan Suatu Bangsa Adalah Toleransi Dan Keterbukaan

Acara yang dipandu oleh Gede Made Swardhana (pakar hukum pidana Universitas Udayana) menghadirkan para akademisi dan praktisi yang concern terhadap masalah narkotika. Mereka adalah Anhar Nasution (Anggota Komisi II DPR RI 2004-2009 yang ikut merumuskan undang-undang nomor 2009 Tentang Narkotika), Nyoman Sebudi (Kabid Pemberantasan BNNP Provinsi Bali), Bagus Surya Kusumadewa (Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat RSJ BAli), I Made Somya Putra (LSM GANNAS Provinsi Bali), I Gusti Ketut Ariawan (Pakar hukum Pidana).

10 orang Senator yang hadir dalam acara uji sahih adalah Abdul Aziz Khafia (DKI), Maria Goreti (Kalbar), Chaidir Djafar (Papua Barat), KH Muslihuddin Abdurrasyid (Kaltim), Iqbal Parewangi (Sulsel), Mesakh Mirin (Papua), Abraham Liyanto (NTT), Stevanus Ban Liow (Sulut), Lalu Suhaimi (NTB), dan Rafli (Aceh).

Peserta seminar sendiri tidak hanya berasal dari guru besar, dosen, serta mahasiswa Universitas Udayana, tapi juga melibatkan perwakilan dari beberapa kampus swasta Bali.

Redaksi

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :