faktual.net,Takalar,Sulsel – Setelah rilis pertama soal jarak tambang Bontorita yang hanya 100-200 meter dari PDAM Bajeng viral, kini terungkap ancaman hukuman yang jauh lebih berat bagi pengelola tambang berinisial DS.
Tambang galian C di Lingkungan Bontorita, Kelurahan Mongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang setiap hari mengoperasikan 2 Excavator Komatsu PC 7 dan Sumitomo, tidak hanya diduga ilegal, tetapi diduga kuat telah melakukan kejahatan lingkungan yang mengancam sumber air bersih ribuan warga.
REFERENSI HUKUM YANG MENJERAT DS:
Berdasarkan penelusuran regulasi nasional, inilah pasal berlapis yang diduga dilanggar:
1. UU MINERBA NO.3 TAHUN 2020 – PASAL 158:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 Miliar.” 592b
Artinya, jika DS tidak memiliki IUP, maka itu sudah pidana murni, bukan pelanggaran administrasi.
2. UU PPLH NO.32 TAHUN 2009 – PASAL 98 AYAT 1:
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda Rp3 Miliar sampai Rp10 Miliar.” 67a8
Warga Bajeng sudah mengeluh air PDAM keruh dan tidak jernih lagi. Jika hasil uji lab membuktikan baku mutu air PDAM Bajeng terlampaui akibat tambang, maka DS terancam pasal ini.
3. PASAL 98 AYAT 2 – JIKA MEMBAHAYAKAN KESEHATAN:
Jika perbuatan itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, pidana menjadi 4-12 tahun dan denda Rp4-12 Miliar.
4. STANDAR INTERNASIONAL JARAK AMAN:
Referensi perlindungan sumber air minum di dunia mewajibkan jarak aman tambang ke sumber air publik. Contoh di West Virginia, USA: “No wellpad may be located within 1000 feet of a surface or ground water intake of a public water supply.” atau sekitar 300 meter. Tambang Bontorita yang hanya 100-200 meter jelas di bawah standar aman internasional.
FAKTA LAPANGAN:
Jarak tambang ke PDAM Bajeng: 100-200 meter
Air warga Bajeng: Keruh, tidak jernih, debit turun
Alat berat: 2 unit, Komatsu PC 7 & Sumitomo, beroperasi terus
Izin: Diduga tidak ada IUP, AMDAL, dan izin lingkungan
“Kalau air PDAM sampai tercemar dan ribuan warga sakit, ini bukan lagi tambang ilegal biasa, ini kejahatan kemanusiaan. DS harus bertanggung jawab pidana berat. Kami minta Polda Sulsel langsung ambil alih, jangan cuma Polres,” tegas warga Bajeng.
TUNTUTAN BARU WARGA:
Mabes Polri & Polda Sulsel: Turunkan Tim Gakkum KLHK, segel 2 alat berat.
KLHK RI: Audit lingkungan dan uji lab air PDAM Bajeng.
Kejati Sulsel: Siap-siap tuntut dengan pasal berlapis Minerba + PPLH.
Pemkab Takalar: Buka data izin DS ke publik.
Warga menegaskan, jika dalam 7 hari tambang tidak ditutup, mereka akan blokade jalan tambang dan aksi besar di Kantor Bupati Takalar.
Hingga rilis kedua ini diterbitkan, DS, PDAM Bajeng, dan Pemkab Takalar masih bungkam.
Reporter : Asman
