Example floating
Berita

Koordinator BPP Polsel Terancam Dipecat & Dipidana, Ini Sebabnya

×

Koordinator BPP Polsel Terancam Dipecat & Dipidana, Ini Sebabnya

Sebarkan artikel ini
Koordinator BPP Polsel Terancam Dipecat & Dipidana, Ini Sebabnya
Koordinator BPP Polsel Terancam Dipecat & Dipidana, Ini Sebabnya

faktual.net,Takalar,Sulsel – Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah ujung tombak pelayanan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk petani maupun lembaga kemasyarakatan seperti Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan lainnya.

Namun, BPP Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertempat di Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, kini nyaris lumpuh.

Hal itu lantaran Koordinator BPP (ZM) yang juga sebagai PPL di desa, dikenal arogan, sangat jarang masuk kantor dan mengarahkan petani atau kelompok tani yang berkepentingan dengannya untuk ke rumah/kediamannya yang berada di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Praktik tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan, kolusi, nepotisme sampai pungli.

Padahal kantor BPP Kecamatan Polongbangkeng Selatan yang dibangun dari hasil pajak rakyat tersebut mestinya menjadi tempat beraktivitas petani dalam memecahkan persoalan pertanaman maupun kelembagaan kelompok tani.

Salah satu staf di BPP Polongbangkeng Selatan saat dikonfirmasi pada Rabu (11/11/2026), yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, Koordinator BPP sangat jarang masuk kantor.

Baca Juga :  Dua tahun Si Mian Fo Ruverwalk Island PIK, Umat Budha Rayakan dengan syukur, Kebajikan dan Cinta Tanah Air

“Dalam sebulan biasanya hanya 2-3 kali datang, selebihnya mengarahkan petani atau pengurus kelompok tani yang berkepentingan dengan beliau untuk ke rumahnya, jadi tidak ada aktivitas yang bisa kami lakukan karena semua dikerjakan sendiri yang bersangkutan,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Koordinator Daerah Jaringan Pertanian Nasional (JPN) Helmi Irawan, S.Pd., M.Si menyayangkan hal tersebut.

Menurutnya, ASN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN dan sangat jelas mengatur tentang Kode Etik ASN, Kewajiban sampai Pemberhentian.

“Apa yang terjadi dan dilakukan Koordinator BPP Polsel (ZM) ini sangat fatal dan berpotensi pemberhentian/pemecatan sampai pidana,” singkatnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Koordinator BPP Polsel (ZM) belum berhasil dikonfirmasi.

Reporter : Asman

Tanggapi Berita Ini