Oleh: Sri Rahayu, Mahasiswa Administrasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
Faktual.Net, Kendari — Pembangunan hampir selalu dipromosikan sebagai jalan menuju kesejahteraan. Dalam narasi resmi negara, pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, dan geliat industri kerap diposisikan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Namun, di banyak wilayah penghasil sumber daya alam, pembangunan justru hadir sebagai ironi.
Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu potret paling jelas dari paradoks tersebut. Di atas kertas, daerah ini tampil sebagai lokomotif ekonomi Sulawesi Tenggara berkat eksploitasi tambang nikel. Akan tetapi, di lapangan, kemajuan itu dibayar mahal oleh rusaknya lingkungan pesisir dan semakin rapuhnya kehidupan masyarakat lokal. Di sinilah paradoks pembangunan bekerja: kaya sumber daya, tetapi miskin keadilan ekologis.
Eksploitasi tambang nikel di Konawe Utara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas ekonomi yang netral. Ia merupakan produk dari pilihan kebijakan pembangunan dan relasi kuasa yang bekerja di baliknya.
Perspektif ekonomi politik lingkungan membantu menjelaskan bahwa kerusakan alam tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan siapa yang memiliki kuasa, siapa yang menikmati manfaat, dan siapa yang menanggung risiko.
Dalam konteks ini, negara memegang peran sentral. Namun peran tersebut sering kali bersifat ambigu. Negara tampil sebagai regulator lingkungan, tetapi sekaligus sebagai promotor investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan dijadikan tujuan utama, perlindungan lingkungan pun berubah menjadi kepentingan sekunder yang dapat dikompromikan.
Narasi hilirisasi mineral yang digaungkan pemerintah memperlihatkan dengan jelas bagaimana logika pembangunan tersebut dijalankan, terutama sejak penguatan kebijakan hilirisasi pasca-2020. Hilirisasi dipromosikan sebagai solusi untuk keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat struktur industri nasional.
Secara konseptual, kebijakan ini memang memiliki landasan yang kuat. Namun persoalan muncul ketika hilirisasi dijalankan dengan logika kejar investasi dan produksi, tanpa pengendalian ekologis yang memadai. Di Konawe Utara, ekspansi tambang dan industri nikel bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan negara dalam mengawasi dan mengendalikan dampak lingkungannya. Akibatnya, industrialisasi berkembang tanpa rem ekologis yang memadai.
Data ekonomi sering dijadikan alat legitimasi keberhasilan pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Utara tahun 2023 mencatat bahwa sektor pertambangan dan penggalian menyumbang lebih dari 55 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut.
Angka ini kerap dirayakan sebagai bukti keberhasilan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Namun di balik statistik pertumbuhan itu tersembunyi persoalan mendasar: pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kontribusi besar terhadap PDRB tidak serta-merta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan. Kerusakan pesisir di Konawe Utara kini tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan kasuistik.
Berdasarkan komparasi data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tenggara, analisis citra satelit periode 2019–2023, serta laporan advokasi WALHI Sulawesi Tenggara (2022 dan 2023), sekitar ±30 persen wilayah pesisir Konawe Utara diperkirakan telah terdampak sedimentasi, abrasi, serta aktivitas pertambangan dan pembangunan jetty. Dari total panjang pesisir sekitar ±104 kilometer, sedikitnya ±31 kilometer mengalami tekanan ekologis langsung.
Kerusakan tersebut terkonsentrasi di sejumlah kawasan strategis. Di Kecamatan Molawe, kepadatan jetty tambang sejak 2020–2024 memicu perubahan garis pantai dan gangguan arus laut. Di wilayah Lasolo, sedimentasi meningkat akibat aktivitas hauling dan pembukaan lahan tambang di wilayah hulu sungai.
Sementara di kawasan Tapunopaka–Motui, kekeruhan perairan dan reklamasi jetty mempersempit ruang tangkap nelayan. Dampak serupa juga dirasakan di wilayah Labengki hingga Sombano, di mana limpasan sedimen terbawa arus laut dan memengaruhi kawasan pesisir yang sebelumnya relatif lebih terjaga.
Bagi masyarakat pesisir Konawe Utara, laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan juga ruang sosial dan kultural. Ia menjadi sumber pangan, identitas, dan keberlanjutan hidup lintas generasi. Namun ekspansi pertambangan nikel sejak beberapa tahun terakhir telah mengubah secara drastis relasi masyarakat dengan lingkungannya.
Air laut yang sebelumnya jernih kini kerap keruh, muara sungai mengalami pendangkalan, dan kawasan tangkap nelayan semakin menyempit akibat lalu lintas kapal pengangkut ore.
Laporan WALHI Sulawesi Tenggara (2022) mencatat bahwa pembukaan lahan tambang di wilayah hulu mempercepat erosi dan sedimentasi sungai yang bermuara ke pesisir.
Material lumpur dan tanah terbawa hingga ke laut, merusak terumbu karang, menutup padang lamun, serta mengganggu ekosistem mangrove. Padahal, ekosistem ini merupakan penyangga utama kehidupan nelayan dan benteng alami terhadap abrasi serta dampak perubahan iklim.
Dampak ekologis tersebut berkelindan langsung dengan persoalan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data DKP Konawe Utara tahun 2022–2024, hasil tangkapan nelayan di sejumlah desa pesisir menurun hingga 30–40 persen. Penurunan ini memaksa nelayan melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang meningkat, sementara hasil yang diperoleh tidak sebanding. Kondisi ini memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga nelayan dan mendorong terbentuknya kemiskinan struktural di wilayah pesisir.
Ironisnya, kelompok yang paling terdampak justru berada di posisi paling lemah dalam proses pengambilan keputusan. Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penerbitan izin usaha pertambangan, terutama dalam periode ekspansi 2018–2023, sering kali berlangsung tanpa partisipasi bermakna masyarakat lokal. Partisipasi publik direduksi menjadi formalitas administratif, bukan ruang deliberasi substantif.
Dalam bahasa ekonomi politik, situasi ini mencerminkan ketimpangan relasi kuasa yang serius. Manfaat ekonomi pertambangan terkonsentrasi pada segelintir actor korporasi, pemilik modal, dan elit politik sementara risiko ekologis dan sosial ditanggung oleh masyarakat pesisir. Ketika laut tercemar dan mata pencaharian hilang, tidak tersedia mekanisme kompensasi yang adil dan sebanding.
Lebih jauh, ketergantungan Konawe Utara pada sektor tambang menciptakan struktur ekonomi yang rapuh dan tidak berkelanjutan.
Ketika perekonomian daerah digerakkan hampir sepenuhnya oleh sumber daya alam tak terbarukan, masa depan pembangunan menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Pengalaman sejumlah daerah tambang menunjukkan bahwa ketika harga komoditas turun atau cadangan menipis, yang tersisa bukanlah fondasi ekonomi yang kuat, melainkan lingkungan rusak dan masyarakat tanpa alternatif penghidupan.
Pembangunan yang mengorbankan lingkungan pesisir sesungguhnya adalah pembangunan yang sedang menggali krisisnya sendiri. Kerusakan ekosistem laut tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
Biaya pemulihan lingkungan, potensi konflik sosial, serta penurunan kualitas hidup pada akhirnya akan ditanggung oleh negara dan masyarakat luas. Karena itu, sudah saatnya narasi keberhasilan pembangunan di Konawe Utara ditinjau ulang secara kritis. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dijadikan satusatunya ukuran keberhasilan.
Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang mengenal batas batas ekologis dan batas keadilan sosial. Negara perlu menempatkan perlindungan lingkungan pesisir dan kepentingan masyarakat lokal sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dalam dokumen kebijakan.
Tanpa perubahan paradigma, tambang nikel hanya akan meninggalkan luka ekologis dan ketimpangan sosial yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Jika pembangunan terus dijalankan dengan menutup mata terhadap penderitaan masyarakat pesisir dan kerusakan lingkungan, maka sesungguhnya yang sedang dibangun bukanlah kesejahteraan, melainkan krisis yang sedang ditunda. (**).
