Faktual.net,Sinjai, Sulsel – Menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2026, publik kembali dihadapkan pada ironi yang sulit disangkal. Di satu sisi, pemerintah daerah berbicara tentang efektivitas pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan berbagai capaian kinerja. Namun di sisi lain, masyarakat masih menyaksikan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), persoalan pertambangan yang terus menuai sorotan, hingga akses pendidikan yang belum sepenuhnya berpihak kepada warga pelosok.
Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sinjai Bergerak menilai pembahasan APBD 2026 tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan yang berakhir pada pengesahan angka-angka di atas kertas. DPRD Kabupaten Sinjai didorong untuk menjadikan momentum ini sebagai forum evaluasi total terhadap arah pembangunan daerah.
Perwakilan aliansi, Rahim, mengatakan bahwa tingginya SiLPA yang terus berulang dari tahun ke tahun seharusnya menjadi bahan introspeksi serius bagi pemerintah daerah.
“Ketika anggaran tersisa dalam jumlah besar sementara kebutuhan masyarakat masih banyak yang belum terpenuhi, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya laporan keuangannya, tetapi juga kualitas perencanaan dan keberanian dalam menjalankan program,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui mengapa masih terdapat program yang tidak berjalan maksimal, mengapa sejumlah OPD gagal menyerap anggaran secara optimal, dan mengapa berbagai persoalan publik masih berlangsung tanpa solusi yang memadai.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah aktivitas pertambangan galian C di Kabupaten Sinjai. Keberadaan tambang selama ini kerap menimbulkan perdebatan karena dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Tragedi meninggalnya seorang anak di kubangan bekas tambang beberapa waktu lalu menjadi pengingat bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh mengabaikan keselamatan warga.
Aliansi menilai pemerintah daerah dan DPRD perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan sektor pertambangan, termasuk memastikan adanya tanggung jawab pascatambang yang jelas. Jangan sampai daerah hanya menikmati angka investasi dan pendapatan, sementara masyarakat menanggung risiko sosial dan lingkungan yang berkepanjangan.
Selain persoalan tambang, sorotan juga mengarah pada sektor pendidikan. Di berbagai wilayah pelosok Sinjai masih terdapat keluarga yang harus berjuang keras membiayai pendidikan anak-anak mereka. Tidak sedikit pelajar berprestasi yang menghadapi keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Dalam konteks tersebut, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sinjai Bergerak mendesak pemerintah daerah agar memperluas program bantuan pendidikan yang menyasar siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Menurut mereka, pendidikan bukan sekadar urusan individu, melainkan investasi daerah untuk masa depan.
Ironisnya, ketika SiLPA masih tinggi dan anggaran daerah terus bertambah setiap tahun, kebutuhan mendasar generasi muda sering kali belum menjadi prioritas utama. Padahal, kualitas sumber daya manusia akan menentukan arah kemajuan Sinjai dalam jangka panjang.
Tidak hanya itu, aliansi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sinjai dan DPRD untuk merealisasikan pembangunan Asrama Mahasiswa Sinjai di Kabupaten Gowa. Gagasan tersebut dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat Gowa dan Makassar merupakan pusat pendidikan tinggi yang menjadi tujuan utama mahasiswa asal Sinjai.
Setiap tahun, ratusan mahasiswa Sinjai harus menghadapi tingginya biaya sewa tempat tinggal, biaya hidup, dan kebutuhan akademik lainnya. Bagi banyak keluarga petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah, beban tersebut tidak ringan.
“Sudah saatnya pemerintah memandang asrama mahasiswa sebagai investasi sumber daya manusia, bukan sebagai beban anggaran. Asrama bukan hanya tempat tinggal, tetapi ruang pembinaan generasi muda Sinjai yang kelak akan kembali membangun daerahnya,” kata Rahim.
Menurut aliansi, keberadaan asrama mahasiswa akan membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, serta memperkuat solidaritas mahasiswa Sinjai di perantauan.
Di sisi lain, masyarakat juga menunggu keberanian DPRD untuk mengusut berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik, termasuk evaluasi kinerja OPD, pengelolaan badan usaha daerah, efektivitas penggunaan dana hibah, hingga berbagai proyek yang telah menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Menjelang APBD 2026, rakyat Sinjai tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, melindungi lingkungan, serta membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari banyaknya seremoni, tebalnya laporan pertanggungjawaban, atau tingginya angka anggaran yang disahkan setiap tahun. Keberhasilan pemerintah diukur dari seberapa besar rakyat merasakan manfaat nyata dari setiap rupiah yang dikelola atas nama kepentingan publik.
Dan jika setiap tahun SiLPA masih tinggi, jabatan strategis masih kosong, persoalan tambang terus berulang, serta anak-anak di pelosok masih kesulitan mengakses pendidikan, maka pertanyaan yang layak diajukan bukanlah berapa besar APBD yang dimiliki Sinjai, melainkan sejauh mana APBD itu benar-benar hadir untuk rakyat Sinjai.
Reporter : Sattu
