Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ
Jakarta Pusat, DKI Jakarta – Senin (1/9/2025) – Pernyataan Deddy Sitorus, seorang anggota DPR RI yang nota bene membanggakan diri sebagai “Partai Wong Cilik” baru-baru ini yang berbunyi sangat melukai perasaan rakyat. Sebenarnya cuitan itu sudah berlangsung pada Desember 2024 di acara “Kontroversi” Metro TV.
Tapi dengan kondisi saat ini rakyat yang kecewa mengangkat kembali permasalahan tersebut untuk ditindaklanjuti PDIP memberikan sanksi kepada Dedy Sitorus seperti yang telah dilakukan Partai Nasdem dan Demokrat yang telah memberikan sanksi kepada anggota DPR yang mengeluarkan statement atau bersikap menyakiti hati rakyat yang mengakibatkan gelombang kerusuhan.
Analisa yang dilakukan dalam tulisan ini untuk mengkaji makna yang terkandung di dalam pernyataan Deddy Sitorus dan menjadi pembelajaran bagi kita semua.
“Jangan samakan kami dengan rakyat jelata, karena Anda di situ, Anda sesat logika,” memicu kontroversi dan perdebatan luas di masyarakat. Secara linguistik, pernyataan ini menarik untuk dianalisis karena mengandung implikasi kekuasaan, jarak sosial, dan klaim superioritas.
Lebih jauh, dari sudut pandang psikologi sosial, pernyataan ini mencerminkan bagaimana elite politik memandang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka ingin dipandang oleh masyarakat.atau rakyat yang mengutusnya sebagai wakil rakyat.
Analisis dari perspektif sosiolinguistik, dengan mempertimbangkan implikasi linguistik, psikologi sosial, dan pandangan para ahli tentang konsep perwakilan rakyat bahwa penggunaan kata “kami” dan “rakyat jelata” menciptakan dikotomi yang jelas antara anggota DPR dan masyarakat umum.
Kata “jelata” memiliki konotasi yang merendahkan, menyiratkan bahwa rakyat biasa berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan anggota DPR, wakil rakyat itu sendiri. Aneh bukan?
Implikasi Kekuasaan: Pernyataan “Jangan samakan kami dengan rakyat jelata” menunjukkan adanya klaim kekuasaan dan superioritas dari pihak anggota DPR. Menunjukkan kesombongan tingkat dewa.
Mereka merasa memiliki status yang lebih tinggi dan tidak ingin disamakan dengan rakyat biasa.
Hal ini merupakan Penyesatan Logika. Menuduh orang lain “sesat logika” adalah strategi retoris untuk mendiskreditkan argumen lawan.
Namun, dalam konteks ini, tuduhan tersebut justru dapat berbalik menyerang si pembicara jika masyarakat merasa bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar.
Pernyataan Deddy Sitorus mencerminkan bagaimana anggota DPR membangun identitas sosial mereka sebagai kelompok yang berbeda dan lebih tinggi dari masyarakat umum.
Identitas ini mungkin didasarkan pada kekuasaan, status sosial, atau tingkat pendidikan.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara bagaimana anggota DPR memandang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka ingin dipandang oleh publik. Mereka ingin dilihat sebagai elite yang memiliki hak istimewa, bukan sebagai wakil rakyat yang seharusnya melayani kepentingan rakyat.
Pernyataan “Jangan samakan kami dengan rakyat jelata” menciptakan jarak sosial yang signifikan antara anggota DPR dan masyarakat umum. Jarak ini dapat menghambat komunikasi yang efektif dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.
Jika kita menggali Pandangan Para Ahli tentang Perwakilan Rakyat, bahwa konsep perwakilan rakyat telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ilmuwan politik dan sosiolog.
Beberapa pandangan utama meliputi:
1. Teori Mandat: Teori ini menyatakan bahwa anggota parlemen bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan pemilih mereka. Mereka terikat untuk melaksanakan janji-janji kampanye mereka dan mengikuti preferensi pemilih.
2. Teori Perwakilan Deskriptif: Teori ini menekankan pentingnya anggota parlemen yang memiliki karakteristik demografis yang sama dengan pemilih mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat terwakili secara adil di lembaga perwakilan.
3. Teori Perwakilan Substansial: Teori ini berfokus pada sejauh mana anggota parlemen benar-benar memperjuangkan kepentingan pemilih mereka, tanpa memandang latar belakang demografis mereka. Yang terpenting adalah bahwa kepentingan rakyat diwakili secara efektif.
Akhirnya kita dapat mengambil suatu konklusi atau kesimpulan bahwa Pernyataan Deddy Sitorus “Jangan samakan kami dengan rakyat jelata” adalah contoh nyata bagaimana elite politik dapat terasing dari realitas sosial dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang seharusnya mereka wakili.
Analisis sosiolinguistik menunjukkan bahwa pernyataan ini mengandung implikasi kekuasaan, jarak sosial, dan klaim superioritas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Alih-alih membangun jembatan dengan rakyat, pernyataan ini justru memperlebar jurang pemisah antara elite politik dan masyarakat umum.
Pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya “sesat logika” dalam konteks ini adalah pertanyaan retoris.
Masyarakat dapat menilai sendiri apakah pernyataan Deddy Sitorus mencerminkan pemahaman yang benar tentang peran dan tanggung jawab seorang wakil rakyat. Yang jelas, pernyataan tersebut telah memicu perdebatan yang penting tentang representasi, kekuasaan, dan akuntabilitas dalam sistem politik Indonesia..Dan kalau kita menduga justru ia telah membangun paradigma jurang keberpihakan yang takkan mendapat simpati dari rakyat yang seharusnya “tuan” yang memberi legitimasi kekuasaan dan lagi-lagi “sang tuan” dipecundangi. Bagaimana pandangan “tuan rakyat”? Sungguh teramat paradoks.
Penulis adalah Ketua PEWARNA Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
Mahasiswa S1 – Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Jakarta / 030863505.
