faktual.net, Kendari, Sultra. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya adalah pertanyaan yang tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh persoalan mendasar dalam dunia pendidikan kita: apakah sekolah di luar negeri memang berbeda dengan sekolah di Indonesia?
Pertanyaan ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan perjalanan pendidikan Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang menempuh pendidikan di luar negeri. Latar belakang pendidikannya menjadi bagian dari perbincangan publik, terutama ketika masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana sistem pendidikan yang ditempuhnya, bagaimana proses penyetaraan ijazah dilakukan, dan bagaimana standar pendidikan tersebut dipahami dalam konteks Indonesia.
Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang perlu ditegaskan: mempertanyakan riwayat pendidikan seorang pejabat publik merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Akan tetapi, pertanyaan harus tetap dibedakan dari tuduhan, dan dugaan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sekolah di Luar Negeri, Apakah Standarnya Berbeda?
Ketika mendengar seseorang bersekolah di luar negeri, sebagian masyarakat mungkin langsung membayangkan sistem pendidikan yang lebih maju, fasilitas yang lebih baik, atau metode pembelajaran yang lebih modern. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak bisa digeneralisasi.
Setiap negara memiliki sistem pendidikan, kurikulum, mekanisme evaluasi, dan standar kelulusan yang berbeda. Bahkan, sekolah di negara yang sama pun bisa memiliki kualitas dan pendekatan pembelajaran yang beragam. Ada negara yang menekankan kemampuan berpikir kritis, diskusi, penelitian, dan pemecahan masalah. Ada pula sistem pendidikan yang memberikan ruang lebih besar bagi kemandirian peserta didik dalam menentukan jalur pembelajarannya.
Di Indonesia, kita juga mengenal beragam sistem pendidikan, mulai dari sekolah nasional hingga sekolah internasional yang menggunakan kurikulum asing.
Artinya, persoalannya bukan semata-mata seseorang bersekolah di Indonesia atau di luar negeri. Persoalan yang lebih penting adalah di mana seseorang belajar, sistem apa yang digunakan, bagaimana proses pembelajarannya, dan kompetensi apa yang berhasil dicapai. Karena itu, sekolah di luar negeri tidak otomatis lebih baik. Sebaliknya, sekolah di dalam negeri juga tidak otomatis lebih rendah kualitasnya.
Yang membedakan adalah mutu institusi, proses pembelajaran, standar akademik, dan hasil pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Ijazah Bukan Sekadar Selembar Kertas
Polemik mengenai ijazah Gibran mengingatkan kita bahwa ijazah bukan sekadar dokumen administratif. Ijazah merupakan bukti bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan yang menerbitkannya. Namun, ijazah juga tidak seharusnya dipandang sebagai simbol kecerdasan atau jaminan bahwa seseorang pasti memiliki kemampuan yang luar biasa.
Ada perbedaan antara memiliki ijazah, menguasai ilmu pengetahuan, dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Seseorang bisa memiliki ijazah tinggi, tetapi belum tentu memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Sebaliknya, seseorang yang memiliki pendidikan formal terbatas belum tentu tidak memiliki kecakapan, pengalaman, atau kemampuan berpikir yang baik. Meski demikian, bukan berarti proses pendidikan formal dapat diabaikan. Pendidikan tetap memiliki standar, dan setiap dokumen kelulusan harus dapat diverifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam konteks pejabat publik, persoalan ini menjadi semakin penting. Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah riwayat pendidikan seorang pemimpin sesuai dengan persyaratan jabatan yang didudukinya.
Keterbukaan semacam itu bukanlah bentuk kebencian terhadap individu. Justru, transparansi merupakan bagian dari pertanggungjawaban publik. Jangan Merendahkan Pendidikan, Jangan Pula Mengultuskan Pendidikan Luar Negeri Salah satu kekeliruan dalam memandang pendidikan adalah menganggap bahwa lulusan luar negeri pasti lebih hebat daripada lulusan dalam negeri.
Pandangan semacam ini berpotensi melahirkan inferioritas yang tidak perlu. Seolah-olah kualitas seseorang baru dapat diakui apabila ia pernah mengenyam pendidikan di negara lain. Padahal, Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi, sekolah, peneliti, dan tenaga profesional yang mampu bersaing di tingkat internasional. Sebaliknya, pengalaman bersekolah di luar negeri juga tidak semestinya menjadi alasan untuk memberikan keistimewaan kepada seseorang tanpa melihat kemampuan dan rekam jejaknya.
Pendidikan luar negeri seharusnya dipahami sebagai pengalaman akademik yang perlu dinilai berdasarkan kualitas institusi, kurikulum, proses pembelajaran, dan hasil yang dicapai. Jika seseorang menempuh pendidikan di luar negeri, masyarakat berhak memahami sistem yang ditempuhnya. Jika ijazah tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan tertentu di Indonesia, mekanisme pengakuan atau penyetaraannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, yang perlu kita bangun bukanlah sikap curiga terhadap semua lulusan luar negeri, melainkan budaya menghargai pendidikan sekaligus berani menguji setiap klaim berdasarkan bukti.
Dari Gibran Kita Belajar tentang Transparansi Sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka merupakan figur publik yang aktivitas dan rekam jejaknya menjadi perhatian masyarakat.
Dalam negara demokratis, perhatian terhadap latar belakang pendidikan seorang pejabat bukanlah sesuatu yang aneh. Masyarakat tidak hanya memilih seseorang berdasarkan popularitas atau hubungan keluarga, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan kemampuannya menjalankan tanggung jawab publik. Karena itu, perbincangan mengenai riwayat pendidikan pejabat seharusnya tidak berhenti pada perdebatan politik yang tidak berkesudahan. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa informasi mengenai pendidikan dapat dijelaskan secara terbuka, dokumennya dapat diverifikasi melalui mekanisme yang sah, dan setiap persoalan ditangani oleh lembaga yang berwenang.
Jika informasi telah dijelaskan dan didukung dokumen yang sah, penjelasan tersebut patut dipertimbangkan secara objektif. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, pertanyaan itu perlu diperiksa melalui prosedur yang tepat.
Dengan cara demikian, kita tidak terjebak pada dua sikap ekstrem: membela seseorang tanpa memeriksa fakta atau menuduh seseorang tanpa memiliki bukti yang memadai.
Transparansi bukanlah ancaman bagi orang yang tidak memiliki masalah. Sebaliknya, transparansi merupakan jalan untuk membangun kepercayaan.
Pendidikan Seharusnya Mengajarkan Kita Berpikir Kritis
Ada pelajaran yang lebih besar dari polemik ini, yaitu pentingnya membangun masyarakat yang mampu berpikir kritis. Berpikir kritis bukan berarti selalu menentang. Bukan pula berarti mencurigai setiap orang yang berbeda pandangan dengan kita. Berpikir kritis berarti berani bertanya, bersedia memeriksa bukti, memahami konteks, dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Dalam menghadapi polemik ijazah seorang pejabat publik, misalnya, kita perlu membedakan antara fakta yang telah terverifikasi, informasi yang masih memerlukan klarifikasi, dan opini yang berkembang di masyarakat.
Kita juga perlu menyadari bahwa informasi yang viral belum tentu benar, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh tokoh terkenal tidak otomatis benar.
Di sinilah pendidikan seharusnya mengambil peran penting. Pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan orang yang mampu memperoleh ijazah, tetapi juga membentuk manusia yang mampu menggunakan akal sehat, menghormati fakta, dan mempertanggungjawabkan pendapatnya.
Jika polemik pendidikan justru membuat masyarakat semakin mudah menghakimi tanpa bukti, kita telah kehilangan salah satu tujuan penting pendidikan itu sendiri. Dari polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka, kita dapat mengambil pelajaran bahwa pendidikan merupakan persoalan yang lebih luas daripada sekadar tempat seseorang bersekolah.
Sekolah di luar negeri memang bisa memiliki sistem yang berbeda dengan sekolah di Indonesia. Namun, perbedaan itu harus dipahami secara objektif, bukan dijadikan alasan untuk mengagungkan pendidikan luar negeri atau merendahkan pendidikan nasional.
Ijazah harus dihormati sebagai dokumen akademik, tetapi keabsahannya tetap harus dapat diverifikasi. Riwayat pendidikan seorang pejabat publik patut diketahui masyarakat, tetapi penilaiannya harus didasarkan pada fakta dan prosedur yang sah.
Pada akhirnya, yang kita butuhkan bukanlah perdebatan tanpa ujung tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita membutuhkan sistem pendidikan yang kredibel, mekanisme pengakuan ijazah yang jelas, dan budaya politik yang menempatkan transparansi sebagai bagian dari tanggung jawab publik.
Sebab, jika pendidikan hanya menjadi perdebatan tentang selembar ijazah, kita mungkin lupa pada tujuan yang jauh lebih besar: membentuk manusia yang berilmu, berintegritas, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan serta tindakannya. Dari Gibran kita belajar bahwa sekolah di luar negeri mungkin berbeda. Namun, satu hal yang seharusnya tidak pernah berbeda, di mana pun seseorang bersekolah, adalah pentingnya kejujuran, standar akademik, dan tanggung jawab terhadap kebenaran.
Penulis: Aco Rahman Ismail, ST.,MM Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari
