Faktual.net, Gowa, Sulawesi Selatan – Persoalan yang menyeret nama Ramli Dg Lallo, Kepala Lingkungan Mapala, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, semakin menjadi perhatian publik.
Setelah muncul keluhan warga terkait dugaan pungutan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 dan dana warga yang disebut belum dikembalikan selama lebih dari tiga tahun, kini persoalan bangunan permanen di sekitar bantaran Sungai Jeneberang turut menjadi sorotan.
Sejumlah persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan, termasuk pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan sungai.
Salah seorang warga Inisial DGN Lingkungan Mapala yang ditemui di kediamannya mengungkapkan kekecewaannya karena dana yang disebut telah diserahkan belum juga dikembalikan hingga sekarang.
“Sudah tiga tahun lebih dana kami belum dikembalikan. Kami sudah menunggu janji dari Ramli Dg Lallo selama ini. Kami berharap dana kami segera dikembalikan karena itu hak kami,” ungkap DGN.
Warga berharap ada penyelesaian konkret, bukan sekadar janji yang terus ditunggu tanpa kepastian.
DUA SISI KLARIFIKASI TERKAIT BANGUNAN DI TEPI SUNGAI
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keberadaan bangunan permanen yang disebut berada di sekitar bantaran Sungai Jeneberang.
Lurah Pangkabinanga, Maknun Dg Serang, saat dikonfirmasi mengenai bangunan tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang memberikan izin pembangunan.
“Terkait bangunan permanen di bantaran sungai, saya tidak tahu juga siapa yang memberikan izin karena itu sudah lama,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan pemerintah kelurahan terhadap bangunan yang berada di kawasan sekitar sungai.
Sementara itu, Ramli Dg Lallo memberikan klarifikasi bahwa lahan yang ditempatinya merupakan tanah yang dibeli dari pemilik sebelumnya dengan alas hak berupa rincik.
“Tabe, itu lahan saya beli dari pemilik dengan alas hak rincik. Yang saya tempati bangun gazebo untuk lesehan. Pernah datang dari Pompengan karena ada laporan masuk, tetapi saya kasih lihat akta jual beli sebagai alas hak. Setelah itu tidak pernah lagi datang,” jelas Ramli.
Ia juga menyampaikan bahwa sepanjang tepian Sungai Jeneberang, mulai dari kawasan Jembatan Kembar hingga ujung Kelurahan Pangkabinanga, terdapat sejumlah lahan yang menurutnya memiliki alas hak dan belum pernah dibebaskan oleh pihak berwenang.
“Sepanjang pinggir Sungai Je’neberang, mulai dari Jembatan Kembar sampai ujung Kelurahan Pangkabinanga, yang di pinggir sungai tidak bisa terbit izinnya. Dianggap masuk bantaran, padahal mereka semua punya alas hak dan belum pernah dibebaskan oleh Pompengan,” tambahnya.
Namun demikian, kepemilikan alas hak atas tanah perlu dibedakan dengan kewenangan untuk mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai. Keabsahan dokumen kepemilikan dan kesesuaian pemanfaatan ruang tetap perlu diperiksa oleh instansi berwenang.
Menanggapi pernyataan tersebut, Tim Hukum TRC Faktual.net, Adv. Mansyur Marsuki, menyoroti penjelasan Ramli Dg Lallo mengenai keberadaan bangunan permanen dan penggunaan alas hak tanah di sekitar Sungai Jeneberang.
Menurutnya, pernyataan tersebut perlu didalami karena persoalan kepemilikan tanah dan legalitas mendirikan bangunan di kawasan sungai merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.
Tim Hukum TRC Faktual mempertanyakan apakah kepemilikan akta jual beli atau alas hak berupa rincik secara otomatis dapat dijadikan dasar untuk mendirikan bangunan permanen di kawasan yang masuk dalam sempadan sungai.
Pihak berwenang perlu menjelaskan secara terbuka batas kawasan sempadan Sungai Jeneberang, status lahan, ketentuan perizinan, serta apakah bangunan yang dimaksud telah memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan pemanfaatan ruang.
Jangan sampai persoalan alas hak tanah dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan perlindungan kawasan sungai.
PEMERINTAH DIMINTA TURUN TANGAN
Atas berbagai persoalan tersebut, TRC Faktual.net mendorong Inspektorat Kabupaten Gowa, BKPSDM, ATR/BPN, serta instansi teknis pengelolaan sumber daya air untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan perlu mencakup:
Dugaan pungutan dalam pengurusan PTSL tahun 2023.
Dana warga yang disebut belum dikembalikan selama lebih dari tiga tahun.
Dugaan rangkap jabatan dan penerimaan penghasilan ganda.
Legalitas alas hak dan bangunan permanen di sekitar Sungai Jeneberang.
Pengawasan pemerintah kelurahan terhadap pemanfaatan kawasan sungai.
Masyarakat berhak memperoleh kepastian atas setiap persoalan yang menyangkut pelayanan publik dan lingkungan tempat tinggal mereka.
Faktual.net akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.
Reporter : Awal Sanjaya
