Faktual.net,Palu,SulTeng – Sulawesi Tengah tidak kekurangan ikan. Yang perlu kita jawab sekarang adalah: apakah kita juga mampu menciptakan nilai ekonomi yang besar dari ikan tersebut?
Pertanyaan ini penting untuk kita bicarakan secara terbuka ketika data Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah menunjukkan produksi perikanan pada 2025 mencapai 658.451,80 ton. Produksi tersebut terdiri atas perikanan tangkap sebesar 328.393,08 ton dan perikanan budidaya sebesar 330.058,72 ton, dengan angka budidaya masih berstatus sementara.
Bagi saya, angka 658 ribu ton lebih bukan sekadar angka produksi. Itu adalah modal ekonomi daerah yang sangat besar. Tetapi produksi yang besar tidak otomatis berarti nilai tambah yang besar bagi daerah.
Di sinilah kita perlu mulai mengubah cara berpikir.
Selama bertahun-tahun, ukuran keberhasilan sektor perikanan sering kali berhenti pada angka produksi. Semakin banyak ikan ditangkap atau dibudidayakan, semakin dianggap berhasil. Padahal, dalam perspektif ekonomi, produksi hanyalah awal dari sebuah rantai nilai.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: setelah ikan diproduksi, apa yang terjadi?
Apakah ikan tersebut diolah di Sulawesi Tengah atau dikirim keluar sebagai bahan baku? Apakah nelayan dan pembudidaya mendapatkan bagian yang lebih besar dari nilai ekonomi yang tercipta? Apakah UMKM kita tumbuh menjadi industri pengolahan? Apakah tersedia cold storage dan transportasi berpendingin? Apakah produk kita memiliki merek? Apakah sudah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan? Apakah kita mampu menjaga kontinuitas pasokan? Dan yang paling penting, berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal dan berputar di Sulawesi Tengah?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi agenda pembangunan perikanan kita ke depan.
Produksi perikanan tangkap sendiri menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada 2024 produksinya tercatat 271.865,95 ton dan pada 2025 meningkat menjadi 328.393,08 ton. Ada tambahan sekitar 56.527 ton atau pertumbuhan sekitar 20,8 persen.
Pertumbuhan ini tentu merupakan modal positif. Tetapi dari perspektif hilirisasi, kenaikan produksi harus diikuti dengan kenaikan kapasitas pengolahan dan peningkatan nilai ekonomi.
Jangan sampai produksi naik, tetapi nilai tambah tetap pergi keluar daerah.
Kita harus berani keluar dari pola lama: menangkap, mengumpulkan, kemudian menjual bahan baku.
Kalau pola ini terus dipertahankan, maka Sulawesi Tengah akan tetap berada pada posisi sebagai pemasok komoditas, sementara industri pengolahan dan nilai tambah berkembang di tempat lain.
Padahal, setiap ikan yang keluar dari daerah dalam bentuk bahan baku sesungguhnya membawa peluang ekonomi yang bisa kita ciptakan sendiri.
Ikan segar dapat diolah menjadi fillet beku, diasap, dibumbui, dibuat menjadi produk siap masak maupun siap saji. Ikan juga dapat dikembangkan menjadi abon, bakso, nugget dan berbagai produk olahan lainnya. Komoditas tertentu dapat dikembangkan menjadi produk premium dengan standar pasar nasional maupun internasional.
Artinya, kita tidak boleh lagi hanya berpikir tentang tonase. Kita harus mulai berpikir tentang value.
Saya melihat hilirisasi perikanan harus ditempatkan sebagai agenda ekonomi daerah, bukan semata-mata agenda sektor teknis.
Hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik. Hilirisasi adalah membangun ekosistem dari hulu sampai hilir.
Ekosistem itu dimulai dari nelayan dan pembudidaya. Hasil tangkapan dan hasil panen harus ditangani dengan benar. Kualitas harus dijaga sejak awal. Rantai dingin harus tersedia. Penyortiran dan penyimpanan harus memenuhi standar. Transportasi harus mendukung kualitas produk.
Kemudian masuk ke pengolahan, pengemasan, sertifikasi, branding, pemasaran dan distribusi.
Kalau semua mata rantai tersebut tersedia, maka nilai ekonomi akan lebih banyak tercipta di daerah.
Di sinilah kita membutuhkan keberanian untuk mengubah pendekatan pembangunan. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Kita juga harus mengejar peningkatan nilai tambah per kilogram.
Misalnya, jangan hanya bertanya berapa ton ikan yang diproduksi. Kita juga harus bertanya berapa ton yang berhasil diolah di Sulawesi Tengah, berapa unit usaha pengolahan yang tumbuh, berapa tenaga kerja yang terserap, berapa nilai investasi yang masuk, berapa produk yang berhasil masuk pasar modern, dan berapa produk yang mampu menembus pasar ekspor.
Indikator-indikator semacam ini akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keberhasilan pembangunan perikanan.
Tantangan lainnya adalah infrastruktur.
Kita tidak mungkin berbicara serius mengenai hilirisasi apabila cold storage, fasilitas pembekuan, unit pengolahan, transportasi berpendingin dan infrastruktur pendukung lainnya belum berkembang sesuai kebutuhan produksi.
Produksi yang besar membutuhkan sistem logistik yang besar pula.
Tanpa cold chain yang kuat, sebagian nilai ekonomi dapat hilang bahkan sebelum ikan sampai ke tangan konsumen. Kualitas menurun, harga turun dan daya saing produk ikut melemah.
Karena itu, investasi pada rantai dingin harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar fasilitas pendukung.
Begitu pula dengan sertifikasi dan standardisasi.
Kalau kita ingin produk perikanan Sulawesi Tengah masuk pasar yang lebih luas, maka standar mutu, keamanan pangan, traceability, kemasan dan kontinuitas pasokan tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan tambahan. Semua itu adalah bagian dari daya saing.
Kita harus membangun produk yang ketika keluar dari Sulawesi Tengah bukan hanya membawa nama komoditas, tetapi juga membawa identitas dan reputasi daerah.
Karena itu, saya melihat branding produk perikanan daerah juga harus menjadi bagian dari agenda hilirisasi.
Kita punya berbagai komoditas unggulan, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Tantangannya adalah bagaimana komoditas tersebut dikembangkan menjadi produk dengan identitas yang kuat dan mampu bersaing.
Namun, ada satu hal yang harus kita pastikan: hilirisasi tidak boleh membuat nelayan dan pembudidaya semakin jauh dari nilai tambah, Justru sebaliknya Nelayan dan pembudidaya harus menjadi bagian dari rantai nilai. Mereka harus memperoleh akses terhadap informasi pasar, teknologi, pembiayaan, sarana produksi, standar mutu dan kemitraan.
UMKM pengolahan juga harus diperkuat agar tidak hanya menjadi pelaku usaha skala kecil selamanya, tetapi memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi bagian dari industri.
Kita membutuhkan model kemitraan yang sehat antara industri, UMKM, nelayan dan pembudidaya. Industri membutuhkan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan.
Nelayan dan pembudidaya membutuhkan pasar yang pasti dan harga yang memberikan insentif. UMKM membutuhkan akses bahan baku, teknologi dan pasar.
Semua kepentingan tersebut harus dipertemukan dalam satu ekosistem.
Di sinilah KADIN memiliki peran strategis.
KADIN bukan hanya ruang komunikasi dunia usaha, tetapi juga dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan kepentingan dunia usaha dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dari sisi kebijakan, kita membutuhkan iklim usaha yang memberikan kepastian, proses perizinan yang efisien, dukungan investasi, akses pembiayaan, penguatan SDM, infrastruktur dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk berkembang.
Kita juga membutuhkan kebijakan yang mampu mendorong investasi pengolahan di daerah.
Jangan sampai bahan baku kita melimpah, tetapi investor pengolahan justru memilih daerah lain karena ekosistemnya lebih siap.
Kalau kita ingin menjadikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan, maka kita harus membangun ekosistem yang membuat investasi pengolahan menjadi menarik dan layak secara ekonomi.
Pasar ekspor juga harus menjadi bagian dari orientasi kita.
Namun, saya ingin menegaskan bahwa ekspor bukan sekadar mengirim barang ke luar negeri.
Ekspor membutuhkan konsistensi kualitas, kontinuitas volume, sertifikasi, efisiensi logistik, kemampuan memenuhi persyaratan negara tujuan dan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen.
Karena itu, membangun industri perikanan berorientasi ekspor harus dimulai jauh sebelum produk masuk ke bandara atau pelabuhan.
Nelayan dan pembudidaya harus mampu menghasilkan bahan baku sesuai standar. Unit pengolahan harus mampu menjaga kualitas. Pelaku usaha harus mampu memenuhi persyaratan pasar. Logistik harus efisien. Pemerintah harus memberikan kepastian regulasi.
Di sisi lain, kita tidak boleh terjebak pada paradigma bahwa hilirisasi berarti mengeksploitasi sumber daya sebanyak-banyaknya.
Justru industri perikanan yang ingin bertahan dalam jangka panjang membutuhkan sumber daya yang sehat dan tersedia secara berkelanjutan.
Karena itu, peningkatan produksi harus berjalan bersama dengan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, pengembangan budidaya, efisiensi pemanfaatan hasil perikanan dan pengurangan limbah.
Maka, hilirisasi dan keberlanjutan harus menjadi satu kesatuan dalam kebijakan pembangunan perikanan Sulawesi Tengah.
Saya percaya, Sulawesi Tengah memiliki kesempatan untuk bergerak lebih jauh.
Kita memiliki wilayah perairan yang luas, sumber daya perikanan yang beragam, basis produksi yang besar, pelaku usaha, nelayan, pembudidaya dan UMKM.
Yang kita perlukan sekarang adalah keberanian untuk mengubah orientasi.
Dari produksi menuju nilai tambah.
Dari menjual komoditas menuju membangun produk.
Dari pemasok bahan baku menuju produsen yang memiliki daya saing.
Dari pasar lokal menuju pasar nasional dan internasional.
Dan dari pembangunan sektor perikanan yang berjalan sendiri-sendiri menuju ekosistem usaha yang saling terhubung.
Bagi saya, angka 658.451,80 ton harus menjadi titik refleksi. Angka itu seharusnya tidak membuat kita berhenti pada rasa bangga karena produksi kita yang cukup besar. Justru angka itu harus menjadi alasan bagi kita untuk bertanya lebih jauh: berapa besar nilai tambah yang kita ciptakan dari produksi tersebut?
Inilah pekerjaan besar kita.
Sulawesi Tengah jangan hanya menjadi daerah yang kaya ikan, tetapi juga harus mampu menjadi daerah yang kaya nilai tambah dari ikan.
Kita harus menciptakan lebih banyak industri pengolahan, memperkuat UMKM, meningkatkan kapasitas nelayan dan pembudidaya, membangun cold chain, memperbaiki sistem logistik, memperkuat standardisasi dan sertifikasi, membuka akses pasar serta menarik investasi.
Jika itu dilakukan secara konsisten dan kolaboratif, maka 658 ribu ton lebih produksi perikanan bukan sekadar angka dalam laporan statistik.
Ia dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Sulawesi Tengah.
Produksi adalah modal. Hilirisasi menciptakan nilai. Industri menggerakkan ekonomi. Dan keberlanjutan memastikan semuanya dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Sekarang saatnya Sulawesi Tengah menentukan arah: apakah kita akan terus menjadi penghasil bahan baku, atau mulai serius membangun diri sebagai daerah penghasil produk perikanan bernilai tambah dan berdaya saing?
Menurut saya, jawabannya harus dimulai dari keberanian kita untuk mengubah cara berpikir dan cara bekerja hari ini.
Penulis : Handri “Ketua Komite Tetap Bidang Pengolahan dan Hilirisasi Hasil Perikanan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Tengah”.
