Faktual.net, Gowa – Menghilangnya figur Basri Kajang (BK) atau yang akrab disebut Ombas dari lingkaran terdekat Ibu Bupati Gowa Husniah Talenrang memunculkan beragam spekulasi di ruang publik. Tak hanya BK, sejumlah ADC dari unsur kepolisian juga disebut-sebut tak lagi terlihat aktif mengawal Bupati Gowa, memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Senter kabar yang beredar menyebutkan, menghilangnya BK diduga berkaitan dengan persoalan pribadi yang terjadi di rumah jabatan, serta isu pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025.
Dalam isu tersebut, BK disebut-sebut memanfaatkan kedekatannya dengan Bupati Gowa, di mana proyek pengadaan diduga dikerjakan oleh Sahar, yang disebut sebagai orang kepercayaan BK. Bahkan, beredar pula isu adanya fee yang dikaitkan dengan Ibu Bupati Gowa. Namun, seluruh tudingan tersebut dibantah keras oleh Bupati Gowa.
Saat dikonfirmasi, Bupati Gowa Husniah Talenrang menegaskan bahwa seluruh isu yang beredar tidak benar.
“Tidak benar semua. Banyak jalan yang perlu diperbaiki, banyak orang miskin di Gowa yang perlu dibantu, dan semua itu butuh anggaran. Poinnya adalah efisiensi. Saya mengefektifkan yang ada di pemerintahan,” tegas Husniah.
Terkait isu ADC dari kepolisian, Bupati Gowa juga membantah adanya perubahan signifikan.
“ADC saya masih tetap ada, silakan cek sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Basri Kajang. Tidak ada fee atau semacamnya,” ujarnya.
Soal BK, Bupati Gowa menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi berada di lingkaran pemerintahan karena tugasnya telah selesai.
“Kalau ada gosip di luar sana, itu semua fitnah,” pungkasnya.
Meski demikian, bantahan tersebut belum sepenuhnya meredam sorotan publik. Ketua Umum LSM INTAI, Syaripuddin T, SH, menilai hilangnya BK secara tiba-tiba justru memperkuat tanda tanya publik.
“Hilangnya BK ini membuat publik bertanya-tanya. Padahal sebelumnya BK dibangga-banggakan oleh Ibu Bupati Gowa, bahkan disebut sebagai mentor politiknya. Lalu kenapa tiba-tiba menghilang?” ujar Syaripuddin.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan dugaan adanya persoalan serius di lingkaran orang nomor satu di Gowa.
“Kami menduga ada persoalan besar yang terjadi di internal kekuasaan Kabupaten Gowa yang sedang ingin ditutupi. Ini harus dijelaskan secara transparan agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi tambahan dari pihak-pihak yang disebut dalam isu pengadaan barang dan jasa tersebut. Publik kini menanti keterbukaan informasi guna memastikan bahwa tidak ada praktik penyalahgunaan kewenangan dalam tubuh Pemerintah Kabupaten Gowa.
Reporter : Saenal Abidin
