Example floating
Opini

Kajian Ilmiah RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia

×

Kajian Ilmiah RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia

Sebarkan artikel ini

Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ.


Faktual.net – Jakarta Barat, DKI Jakarta – Senin (29/9/2025) – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan inisiatif penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis RUU ini dari perspektif kriminologi, yuridis, dan psiko-sosiologis untuk memahami peluang, tantangan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.

A. Tinjauan Kriminologi

1. Peluang

– Mengurangi Kejahatan Ekonomi: RUU ini dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kejahatan ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Dengan merampas aset hasil kejahatan, pelaku akan kehilangan insentif untuk melakukan tindak pidana.

– Efek Jera: Perampasan aset memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan hanya dengan pidana penjara. Pelaku kejahatan tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga hasil dari kejahatannya.

– Pemulihan Kerugian Negara: Aset yang dirampas dapat dikembalikan kepada negara atau korban kejahatan, sehingga memulihkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

2. Tantangan

– Implementasi yang Efektif: Keberhasilan RUU ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif. Dibutuhkan aparat penegak hukum yang profesional, jujur, dan memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan penyidikan dan penuntutan.

– Potensi Penyalahgunaan: RUU ini berpotensi disalahgunakan jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat. Aset yang dirampas bisa menjadi sumber korupsi baru jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel.

– Perlindungan Hak Asasi Manusia: Proses perampasan aset harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia. Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah menjadi korban perampasan aset.

3. Dampak:

– Berkurangnya Kejahatan: Jika diimplementasikan dengan baik, RUU ini dapat mengurangi tingkat kejahatan ekonomi di Indonesia.

– Keberhasilan dalam merampas aset koruptor dan mengembalikannya kepada negara dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

B. Tinjauan Yuridis

1. Peluang

– Penguatan Sistem Hukum: RUU ini dapat memperkuat sistem hukum Indonesia dalam memberantas kejahatan ekonomi. Dengan adanya undang-undang yang jelas, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan perampasan aset.

– Harmonisasi Hukum: RUU ini dapat mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perampasan aset. Hal ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan.

– Kepastian Hukum: RUU ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik pelaku kejahatan, korban, maupun aparat penegak hukum.

2. Tantangan:

– Konstitusionalitas: RUU ini harus sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum. Jangan sampai ada pasal yang bertentangan dengan hak asasi manusia atau prinsip keadilan.

– Sinkronisasi dengan UU Lain: RUU ini harus disinkronisasikan dengan undang-undang lain yang terkait, seperti UU Tipikor, UU Pencucian Uang, dan UU Perbankan.

– Interpretasi Hukum: RUU ini harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

3. Dampak:

– Efektivitas Penegakan Hukum: RUU ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas kejahatan ekonomi.

– Keadilan Hukum: RUU ini dapat mewujudkan keadilan hukum bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku kejahatan.

C. Tinjauan Psiko-Sosiologis

1. Peluang

– Perubahan Perilaku: RUU ini dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap kejahatan ekonomi. Dengan adanya ancaman perampasan aset, masyarakat akan lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran keuntungan yang tidak wajar.

– Peningkatan Kesadaran Hukum: RUU ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memberantas kejahatan ekonomi.

– Partisipasi Masyarakat: RUU ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi. Masyarakat dapat melaporkan tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya kepada aparat penegak hukum.

2. Tantangan

– Budaya Korupsi: Budaya korupsi yang sudah mengakar di masyarakat menjadi tantangan besar dalam implementasi RUU ini. Dibutuhkan perubahan mindset dan perilaku dari seluruh elemen masyarakat untuk memberantas korupsi.

– Apatisme Masyarakat: Apatisme masyarakat terhadap masalah korupsi juga menjadi tantangan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa korupsi adalah masalah yang sulit diatasi dan tidak mau terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi.

– Stigma Negatif: Stigma negatif terhadap pelaku kejahatan ekonomi dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pelaku kejahatan ekonomi seringkali dikucilkan oleh masyarakat, sehingga sulit untuk kembali ke kehidupan normal.

3. Dampak

– RUU ini dapat membawa perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Dengan berkurangnya kejahatan ekonomi, masyarakat akan lebih sejahtera dan harmonis.

– Peningkatan Kualitas Hidup: RUU ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan berkurangnya korupsi, anggaran negara dapat digunakan untuk pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

D. Dampak bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia

1. Ekonomi

– Peningkatan Pendapatan Negara: Aset yang dirampas dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya.

– Peningkatan Investasi: Dengan berkurangnya korupsi, iklim investasi di Indonesia akan semakin baik. Investor akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

– Pengurangan Kemiskinan: Dengan berkurangnya korupsi, anggaran negara dapat digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Hal ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

2. Sosial

– Peningkatan Kualitas Pendidikan: Dengan berkurangnya korupsi di sektor pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin baik. Hal ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

– Peningkatan Kualitas Kesehatan: Dengan berkurangnya korupsi di sektor kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia akan semakin baik. Hal ini akan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.

– Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Dengan berkurangnya korupsi di sektor infrastruktur, kualitas infrastruktur di Indonesia akan semakin baik. Hal ini akan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

RUU Perampasan Aset memiliki potensi besar untuk memberantas kejahatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, keberhasilan RUU ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Selain itu, RUU ini harus sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum, serta disinkronisasikan dengan undang-undang lain yang terkait.

Rekomendasi

1. Peningkatan Kehidupan Sosial

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang RUU Perampasan Aset. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi.

2. Penguatan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah perlu memperkuat aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan dukungan anggaran yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan penyidikan dan penuntutan.

3. Pengawasan yang Ketat

Pemerintah perlu membentuk lembaga pengawas independen yang bertugas untuk mengawasi implementasi RUU
Perampasan Aset.

Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan investigasi terhadap pengelolaan aset yang dirampas.

4. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengelolaan aset yang dirampas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aset yang dirampas dikelola dengan transparan dan akuntabel.


Penulis adalah Direktur Forum Kajian Sejarah Seni dan Budaya “TuguDesign” Institute.

Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakuktas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik (FHISIP) UPBJJ UT Jakarta.

Mahasiswa Magister PAK STTI Philadelphia, Banten

Tanggapi Berita Ini