Faktual.net – Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 20 Juli 2025 – 79 tahun Indonesia merdeka, namun Undang-Undang Perekonomian Nasional (UUPN) masih belum terwujud. Ketiadaan UUPN ini bukan sekadar kelalaian, tetapi dianggap sebagai “sabotase konstitusional” yang membiarkan ekonomi Indonesia terus dikendalikan oleh logika pasar bebas dan oligarki global. Hal ini menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik “Ekonomi Inklusif, Menolak Ekonomi Ekstraktif: Menuju Revolusi Pancasila dalam Perekonomian Nasional,” yang digelar Media OTORITAS dan Nusantara Centre di Jakarta Pusat.
Para narasumber, Dr. Yudhi Haryono (Ekonom Pancasila) dan Dr. Agus Rizal (Universitas MH Thamrin), secara tajam mengkritik kemandekan legislasi ekonomi nasional. Mereka menyoroti bagaimana ketiadaan UUPN mengesampingkan partisipasi rakyat dalam kebijakan publik, dan justru menguntungkan pihak-pihak yang diuntungkan dari ketimpangan ekonomi yang ada. Pengabaian terhadap Pasal 33 UUD 1945, yang seharusnya menjamin penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting, juga menjadi sorotan utama. Kepentingan investor asing kerap kali diprioritaskan di atas amanat konstitusi.
Dr. Yudhi Haryono menekankan bahwa, “Legislasi ekonomi bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan pertarungan ideologi dan keberpihakan – antara menjadi republik yang merdeka atau menjadi koloni modern. Tanpa UUPN, Indonesia dianggap menjalankan ekonomi tanpa arah, prinsip, dan keterlibatan rakyat. Ketiadaan UUPN dinilai sebagai bentuk menjalankan ekonomi tanpa arah, prinsip, dan keterlibatan rakyat,” tegasnya.
Sebagai respons, diskusi menghasilkan tiga seruan aksi strategis: Pertama, menggelar “Sidang Rakyat” di berbagai daerah untuk merumuskan draf alternatif RUU Perekonomian Nasional berdasarkan aspirasi akar rumput. Kedua, membangun Koalisi Nasional yang melibatkan komunitas sipil, akademisi, koperasi, BUMDes, BUMN, dan pelaku ekonomi rakyat untuk mendorong legislasi inklusif. Ketiga, mengembangkan Indeks Legislasi Ekonomi Berkeadilan sebagai alat ukur keberpihakan suatu undang-undang.
RUU Perekonomian Nasional, bagi para pembicara, bukanlah sekadar draf hukum, melainkan manifesto ideologis bangsa yang merumuskan arah ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan berbasis Pancasila.
Dr. Yudhi menyerukan, “Diam adalah izin. Bergerak adalah syarat. Jika ekonomi tak dibela, maka republik akan dijual.”
Isu nasionalisasi juga diangkat. Dr. Yudhi berpendapat bahwa, “Pengambilalihan aset asing bukanlah tindakan ekstrem, melainkan langkah konstitusional yang sah secara hukum internasional, asalkan dilakukan untuk kepentingan umum, adil, tidak diskriminatif, dan dengan kompensasi yang layak. Hal ini dijamin oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,” jelasnya.
Diskusi dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Dr. Heri Soelaiman (Pimpinan Perusahaan Media OTORITAS), Taufik Rachman (Ketua Dewan Pembina IPJI), Arthur Noija (Ketua Peduli Nusantara Tunggal), Uchok Sky Khadafi (Direktur Eksekutif Central Budgeting of Analysis), Reimon (Ketua Lintas Corruption Watch), dan perwakilan dari berbagai organisasi dan media lainnya. Forum ini menegaskan bahwa jika Indonesia ingin terbebas dari kolonialisme ekonomi gaya baru, RUU Perekonomian Nasional harus menjadi prioritas politik dan etika. Ini bukan hanya soal draf hukum, tetapi soal nasib sejarah bangsa.
Reporter: Johan Sopaheluwakan
