Faktual.Net, Butur, Sultra. Menindak lanjuti penyebaran CoronaVirus Disease 19 (Covid-19) di Sulawesi Tenggara (Sultra). Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Buton Utara (Butur) melaksanakan agenda Hearing bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Butur. Gedung Serbaguna DPRD, Jum’at Sore (3/4/2020).
Dalam agenda Hearing yang lakukan oleh DPRD Buton utara menyisahkan sejumlah kerasahan bagi perwakilan rakayat tersebut. Hal itu di ungkapkan saat rapat berlangsung mempertanyakan progres pemda Butur sejauh mana dalam penanganan Covid-19.
Ketua DPRD Buton Utara, Diwan menegaskan, kondisi darurat saat ini perlu adanya keseriusan oleh semua pihak. Termaksud kesiapan Pemda terkait anggaran yang akan dikucurkan khusus untuk penanganan Covid-19.
“Keselamatan rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus melakukan yang terbaik”, jelas Diwan.
Anggaran penanganan kondisi darurat Covid-19. Pemda Butur menyiapkan anggaran 1.3 M lewat Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dikelolah langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Gugus tugas, yakni Badan penanggulangan Bencana (BPBD) Butur.
Anggaran yang digelontarkan Pemda Butur saat ini sebesar 720 Juta sesuai proposal Dinas Kesehatan (Dinkes), akan tetapi Anggota DPRD tersebut menilai angka tersebut tidak sesuai realita dilapangan. Sebab, masih banyak Puskesmas dan Posko yang tidak memiliki ADP dan alat kesehatan lainnya.
“Jangan menjadi satgas yang tidak jelas, buat apa dibentuk jika manfaatnya tidak ada dan tidak turun lapangan sampai kedesa-desa,” Tegas Diwan.
Selain itu, Hasriati Ali, menambahkan bahwasanya anggaran BTT 2020 digunakan untuk pencegahan Covid -19, ia berharap anggaran tersebut tidak dibatasi untuk digunakan. sebab, pertanggungjawabanya jelas.
“Sisa anggaran masih ada. Kenapa tidak dicairkan saja ? jelas-jelas diperuntuhkan untuk penanganan. Selanjutnya tinggal menunggu surat edaran saja”, Tutur Anggota DPRD Fraksi PAN.
Saat Hering berlangsung, Yurif Halir, Kepala Dinas BPBD mengungkapkan kendala yang dihadapi saat ini adalah kesiapan kotributor APD yang saat ini stok tidak ada. Ia juga mengungkapkan bahwa untuk pemesanan ADP ditanganin langsung oleh Dinas Kesehatan Butur
“Kami sudah siapkan semua anggaran yang dibutuhkan oleh Dinkes. Kami sudah memasang tenda, penyemprotan kami suda lakukan. Saya menjalankan tugas sesuai mekanisme”, Jelasnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinkes, Kasrul, menambahkan juga bahwa penanganan serta pencegahan yang dilakukan sesuai prosedur pusat. Ia menyampaikan hal yang sama terkait kendala pengadaan ADP dan Alat Kesehatan yang sejauh ini telah dilakukan Boking Order.
“Kendala kami adalah Pengadaan yang susah, kami tidak bisa mendeteksi orang yang masuk luar kota, Alat kami terbatas. kami telah memaksimalkan untuk kasus ini, sejauh ini kita selalu memantau perkembangan ADP di distributor”, ucapnya.
Adapun Hearing yang berlangsung dihadiri Anggota DPRD Butur, dan Pemda Butur yang diwakili oleh BPBD Butur, Bappeda butur dan Dinkes Butur.
Z A H I R
*****
