Faktual.net, Gowa, Sulawesi Selatan – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) turut menyoroti polemik pembayaran proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
INAKOR menilai persoalan yang mencuat ke publik ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran pembangunan.
Ketua LSM INAKOR Gowa Aswar menyampaikan bahwa munculnya informasi mengenai dana termin proyek yang telah dicairkan, namun masih adanya keluhan terkait pembayaran kepada pelaksana pekerjaan dan pekerja lapangan, perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Kami memandang persoalan ini harus dibuka secara terang-benderang. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana tersebut, siapa yang menerima, siapa yang mengelola, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai hak-hak pekerja menjadi korban akibat buruknya tata kelola administrasi maupun lemahnya pengawasan,” tegas INAKOR.
Menurut INAKOR, penutupan KDMP Sicini yang terjadi di tengah polemik pembayaran juga menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab secara jelas oleh pihak terkait.
“Penutupan koperasi di tengah munculnya persoalan pembayaran tentu memunculkan tanda tanya besar. Apakah ada kaitannya dengan terhambatnya pembayaran kepada pekerja atau tidak, itu yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujarnya.
INAKOR juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana proyek agar menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut tanpa saling lempar tanggung jawab.
“Jangan ada pihak yang saling menyalahkan. Yang paling penting saat ini adalah memastikan hak-hak pekerja dan pelaksana pekerjaan dapat diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu, jika memang ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi maupun penyimpangan, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Lebih jauh, INAKOR mendorong aparat pengawas dan pihak berwenang melakukan audit terhadap alur pencairan dan penggunaan dana proyek agar seluruh persoalan menjadi jelas.
“Kami meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap aliran dana proyek ini. Transparansi adalah kunci untuk menghilangkan polemik. Jika semuanya sesuai prosedur, sampaikan kepada publik. Namun jika ditemukan adanya penyimpangan, maka harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” tegas INAKOR.
INAKOR menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut uang negara, kepercayaan masyarakat, serta hak para pekerja yang telah terlibat dalam pembangunan KDMP Desa Sicini.
Reporter : Saenal Abidin
