oleh

Dianggap Tidak Profesional, Pemuda Waibago serta Umaga Tuntut Bupati Copot Kepala BPMD dan Kepala Inspektorat KepSul

Faktual.Net, KepSul, Malut. Forum bersama solidaritas pemuda progresif desa Waiboga dan desa Umaga melakukan aksi di depan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) kabupaten Kepulauan Sula (KepSul), menuntut adanya aspek tata kelola pemerintahan yang baik dimana harus ada transparansi dan akuntabilitas.

Untuk itu dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa Waiboga dan desa Umaga kecamatan Sulabesi Tengah, masyarakat juga meminta BPMD dan inspektorat untuk meninjau kembali beberapa aspek sabagai yakni administrasi prosedur, realisasi dan pelaporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD dan DD dari Tahun 2015-2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Kamil Tidore sebagai koordinator aksi didepan kantor BPMD Sanana Utara pada Kamis, 11/6/2020.

Baca Juga :  Peluang Kerja Bagi Masyarakat Desa Taring, Untuk Di Tempatkan Di Pertashop

Menurut Kamil penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai dengan perintah dalam perundangan-undangan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 27 poin c dan d. Kepala Desa wajib: (c) memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. dan poin (d) memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada masyarakat di desa setiap akhir tahun.

Dalam orasinya Kamil mendesak Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes, untuk segera mengevaluasi kinerja Kasi Pengawasan Pengelolaan Anggaran ADD dan DD Aryanto Usia, Kepala BPMD Abdul Fataha Umasangajdi dan Kepala Inspektorat Kepulauan Sula Kamal Umasangajdi untuk segera dicopot dari jabatan karena yang bersangkutan tidak Proporsional dan Professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian PRT dan BPK.

Baca Juga :  Kapten DPW Banten dan Jakarta Dilantik

Kamil juga sampaikan kepada pemerintah daerah apa bila pernyataan sikap tidak diindahkan oleh Bupati, maka dirinya akan mengajak seluruh elemen masyarakat desa se KepSul untuk melaksanakan aksi besar secara serentak di Kepulauan Sula.

“Jika Bupati tidak menyahuti permintaan kami, maka kami akan konsolidasi ke semua masyarakat desa agar turun ke jalan melakukan aksi sampai tuntutan kami disahuti”, pungkasnya dengan lantang.

Reporter : Tomi Umarama

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :