FAKTUAL.NET – JAKARTA UTARA – Tina Toon atau dengan nama lengkap Agustina Hermanto, S.Kom, M.H. kembali turun blusukan dalam rangka kegiatan Reses II Tahun 2019 dalam rangka menyerap asipirasi warga masyarakat daerah pemilihannya di daerah pemilihan (dapil) Cikoding (Cilincing, Koja, Kelapa Gading). Sore itu, Minggu, (10/11/2019) bertepatan dengan Hari Pahlawan anggota legislatif yang termasuk anggota DPRD DKI Jakarta yang termuda itu dengan antusias mengunjungi konstituennya. Ia mengenakan balutan baju kotak-kotak merah.
Marunda merupakan wilayah kunjungannya karena termasuk wilayah yang perlu mendapat perhatian karena tingkat kesejahteraannya yang patut diperjuangkan, meskipun bukan menjadi anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat sabagaimana harapan awalnya masuk di DPRD DKI Jakarta tetapi tidak menyurutkannya untuk terus berjuang di Komisi A mengurusi permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan. Karena nanti pun temuan-temuan di lapangan yang berkaitan dengan keluhan warga terkait kesejahteraan rakyat akan diteruskan ke rekan-rekan kerjanya di Komisi E atau dalam Fraksi PDIP.
Berikut Susunan Pimpinan Badan dan Komisi DPRD DKI Jakarta :
Komisi A Bidang Pemerintahan
Ketua: Anggota Fraksi Demokrat Mujiono
Wakil Ketua: Anggota Fraksi Gerindra Inggard Josua
Sekretaris: Anggota Fraksi PKS Dany Anwas
Komisi B Bidang Perekonomian
Ketua: Anggota Fraksi PKS Abdul Aziz
Wakil Ketua: Wakil Ketua Fraksi Golkar Taufik Azhar
Sekretaris: Wakil Ketua Fraksi PDIP Pandapota Sinaga
Komisi C Bidang Keuangan
Ketua: Anggota Fraksi PAN Habib Muhammad Bin Salim Alatas
Wakil Ketua: Anggota Fraksi PDIP Rasyidi
Sekretaris: Anggota Fraksi PKB-PPP Yusuf
Komisi D Bidang Pembangunan
Ketua: Anggota Fraksi PDIP, Idah Mahmuda
Wakil Ketua: Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Nova Harivan Paloh
Sekretaris: Anggota Fraksi Partai Gerindra, Syarif
Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat
Ketua: Anggota Fraksi Partai Gerindra, Iman Satria
Wakil Ketua: Anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo
Sekretaris: Anggota Fraksi PDIP Johny Simanjuntak
Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Ketua: Penasehat Fraksi PDIP Pantas Nainggolan
Wakil Ketua: Anggota Fraksi PKS Dedi Supriado
Badan Kehormatan:
Ketua: Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Achmad Nawawi
Wakil Ketua: Sekretaris Fraksi PAN Oman Rohman Rakinda
Banggar dan Musyawarah: Pimpinan Dewan.
Dalam kesempatan sharing dan tanya jawab acara reses tersebut didapat informasi-informasi yang nanti akan ditindaklanjuti realisasinya tentunya dengan berkoordinasi baik dengan pengurus RT/RW, kelurahan, kecamatan atau sudin/dinas terkait yang ada di pemkot ataupun pemprov DKI Jakarta.
Intinya bagi warga Marunda pemkot memiliki hak untuk mendapoatkan program-program bantuan/subsidi. Misalnya subsidi berupa kartu-kartu : Kartu Jakarta Pintar (KJP) , Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Lansia.
“Tetapi ada tantangan apakah semua ini tepat sasaran? Memang diakui APBD DKI Jakarta besar tetapi balik lagi ketika program dicanangkan apakah realistis dan wajar bila KJP dimiliki oleh orang punya rumah dua, seorang direktur?” tegas Tina Toon dan dijawab kompak oleh peserta reses : “Tidak!” disertai tepuk tangan.
Dalam kesempatan itu hadir anggota Tim 10 yang dikoordinatori oleh Bastanta Ginting, Staf Tim Tina Toon Yusran dan Himawan serta tim dokumentasinya, Ketua RW 011 hadir Bapak Paul dan Yudi Sekretaris Lurah Marunda.
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP itu meminta agar dimaksimalkan penyisiran tentang pendataan warga mampu dan kurang mampu. Jika disinyalir ada oknum-oknum yang mempergunakan kesempatan melakukan borong rumah rusun seperti yang terjadi di beberapa tempat lain maka ini bisa menjadi temuan. Tentunya informasi yang jelas dan bukan hoax akan didapatkan dengan berkoordinasi dengan pengelola UPRS apakah benar kejadiannya sperti itu?
Maka Tina Toon menegaskan kepada warga Marunda yang dikunjungi dibalik semua layanan pemerintahan kota kepada warganya bahwa yang terpenting adalah warga Marunda harus memastikan memiliki data identitas yang jelas. Dari dasar ini akan dapat ditentukan apakah seseorng layak mendapat bantuan atau tidak.
“Sinergi yang baik mulai dari warga, pengurus rt/rw, kelurahan, kecamatan dengan dewan harus terjalin dengan baik agar anggota dewan dapat memperjuangkan aspirasi warga dan lagi-lagi harus ada bukti-bukti data yang jelas dan akurat,” ungkap mantan artis penyanyi “Bolo-bolo” dengan antusias.
Mengenai permasalahan air pam yang jadi permasalahan anggota dewan juga akan berkoordinasi dari pengelola UPRS Marunda yang tidak hadir dalam kesempatan reses tersebut, sehingga akan didapat masukkan permasalahan air.
Diharapkan pengelola UPRS Marunda dapat memberikan klarifikasi apakah dapat memberi rincian pembayaran apa saja? Sewa rusun, bayar air, bayar tunggakan? Lagi-lagi masalah transparansi harus didorong agar dapat menyelesaikan permasalahan keluhan warga Marunda khusus yang ada di Rusun Marunda. Di mana letak titik permasalahannya.
Mengenai permasalahan Puskesmas yang dikeluhkan seorang warga yang tengah hamil meminta agar ada puskesmas di Rusun Marunda untuk memudahkan proses persalinan juga ambulan dan tandu jika menurunkan orang sakit / pasien dari lantai atas rusun Marunda.
Kembali lagi anggota legislatif Tina Toon bertanya apakah jika diupayakan ada, akan dimanfaatkan maksimal tidak? Dan semua pasien hamil akan melahirkan tidak kemana-mana lagi? Jika memang kebutuhan puskesmas untuk orang melahirkan menjadi kebutuhan utama maka ini akan diperjuangkan melalui musrenbang tentunya dan melalui kajian-kajian.
Mengakhiri pertemuan tersebut kesimpulan utama yang harus menjadi perhatian warga Marunda adalah semua warga harus memiliki identitas yaitu e-ktp, harus ada dan wajib karena ada temuan ketika diperjuangkan ternyata orang tersebut adalah warga di luar kota Jakarta yang tentunya tidak layak untuk mendapat bantuan pemprov DKI Jakarta..
“Kepastian memiliki SKTM otomatis akan mempermudah mendapatkan KJP, KJS, Kartu Lansia yang akses lingknya ke dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas sosial Pemprov DKI Jakarta. Oleh sebab itu data penduduk yang bermasalah harus segera diurus agar tidak menimbulkan masalah dan layanan kepada warga dapat berlangsung dengan baik,” demikian Tina Toon menegaskan.
Dalam kesempatan tersebut juga diharapkan pengelola UPRS tidak mengkait-kaitkan tunggakan /pembayaran sewa rusun dengan layanan kependudukan agar warga dapat beres dan valid data kependudukan DKI yang menjadi syarat utama menjadi warga DKI Jakara. Untuk hal ini yang dianggap temuan anggota DPRD tersebut akan berupaya melakukan audensi dengan pengelola UPRS.
Menanggapi masalah Mujio pelatihan-pelatihan terhadap Lansia terus saja diikuti hanya saja dibutuhkan sentuhan lain yaitu berupa subsidi lansia per bulan harus diupayakan kepada warga lansia di Marunda. Dan lagi-lagi Tina Toon meminta agar di data berapa jumlah lansia yang berhak memenuhi persyaratan dimasukkan agar mendapatkan subsidi tersebut dari dinas sosial dan semua berawal dari displin daalam pendataan warga sebagai warga pemprov DKI.
(Johan Sopaheluwakan)
