Faktual.net,Jakarta. Direktur Riset dan Analisis Data Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) Fadlin Guru Don (FGD) angkat bicara soal rekomendasi DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima terhadap tiga pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati. Menurutnya, Gerindra telah melakukan sabotase terhadap mekanisme partai.
“Pengurus DPC telah melakukan sabotase, bahkan keluar dari mekanisme atau ketentuan yang berlaku di Partai Gerindra”. Kata FGD ketika dikonfirmasi Jum’at (31/01/2020)
Seharusnya kata dia, Gerindra segera merekomendasi para calon yang memenuhi atau melewati syarat-syarat seleksi dengan benar.
“saya kira ada beberapa tahap yang harus dilewati diantaranya; pengambilan Formulir (daftar), lalu seleksi berkas, kemudian pemaparan visi-misi termasuk mengukur elektabilitas dan seterusnya, tetapi malah orang yang tidak melalui proses secara ujuk-ujuk mendapat rekomendasi, Inikan fatal”. Sambung jebolan UIN Alauddin Makassar ini.
Sementara itu kata FGD, nama-nama para calon yang hadir saat penyampaian visi-misi seperti, Herman Alfa Edison dan Nimran telah dihapus, justru nama Dahlan dan Abbas yang tidak ikut menyampaikan visi-misi malah ada ada dalam daftar rekomendasi. Kata FGD, Hal ini patut dipertanyakan oleh publik.
Selain itu, Akademisi Universitas Mercu Buana Jakarta ini juga mempertanyakan alasan DPC Partai Gerindra memberikan rekomendasi dengan status Pasangan Calon padahal proses verifikasinya adalah masih bersifat calon tunggal sebagai Cabub atau Cawabub. Katanya, sangat berbahaya karena tidak mengedukasi publik secara baik.
“Aneh menurut saya keputusan gerindra ini, yang mendaftar statusnya masih Calon Bupati dan Wakil Bupati tetapi yang direkom bersifat Pasangan Calon seolah-olah itu sudah resmi, ini berbahaya karena tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat ”. Ungkap bapak satu anak itu.
Sehingga alumnus HMI ini menduga kuat ada indikasi permainan atau kongkalingkong antara pengurus DPC Gerindra dengan para calon yang yang tidak memenuhi syarat itu.
“Saya tidak menuduh, tetapi patut dicurigai bahwa ada semacam kongkalingkong didalamnya, kok bisa orang yang batal secara mekanisme diloloskan sementara orang yang jelas memenuhi syarat malah dikeluarkan. Apalagi memberikan rekomendasi dengan status pasangan seperti itu, ini saya kira pembohongan publik namanya,” tutup FGD.
Reporter : Juliadin
