Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D
Faktual.net – Jakarta Barat, DKI Jakarta – Sabtu (22/11/2025) – Indonesia memasuki penghujung tahun 2025 dengan lanskap politik dan ekonomi yang penuh warna. Di satu sisi, ada harapan baru yang dibawa oleh kepemimpinan muda di panggung internasional. Di sisi lain, tantangan klasik seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan tata kelola yang buruk masih menghantui.
Keberangkatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke KTT G20 di Johannesburg menjadi simbol harapan tersebut. Mewakili Presiden Prabowo, Gibran diharapkan mampu membawa suara Indonesia dalam isu-isu global yang krusial. Namun, pertanyaan besar muncul: mampukah diplomasi anak muda ini benar-benar berdampak signifikan?
Di dalam negeri, sorotan tajam tertuju pada program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Alih-alih menjadi solusi bagi masalah gizi, program ini justru tercoreng oleh praktik yang tidak sehat. Terungkapnya fakta bahwa anak seorang pejabat DPRD Sulsel menjadi “juragan” dapur MBG menimbulkan kecurigaan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
Usulan dari DPR terkait ASN yang diperbolehkan menjadi calon legislatif juga menuai kontroversi. Meski bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggota dewan, langkah ini dikhawatirkan justru membuka celah bagi politisasi birokrasi. Kenangan akan sosok seperti Amien Rais dan JE Sahetapy mungkin indah, tetapi konteks zaman sudah jauh berbeda.
Dari sisi ekonomi, gambaran yang muncul tidak terlalu menggembirakan. Realisasi belanja kementerian/lembaga masih rendah, likuiditas melambat, dan dana pemerintah daerah justru mengendap di bank. Pemerintah berkilah akan fokus pada asistensi dan percepatan belanja, tetapi publik meragukan efektivitas langkah tersebut.
Kasus korupsi yang menjerat mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menambah daftar panjang masalah yang dihadapi Indonesia. Setelah tersandung kasus Chromebook, Nadiem kembali terancam menjadi terdakwa dalam kasus Google Cloud. Ironisnya, pengusutan kasus ini justru dilakukan oleh dua lembaga penegak hukum sekaligus, Kejagung dan KPK.
Di tengah berbagai masalah tersebut, muncul secercah harapan dari dunia digital. Layanan “Internet Rakyat” yang menawarkan akses internet murah dan cepat berhasil menarik perhatian publik. Namun, kita juga perlu waspada terhadap potensi masalah yang mungkin timbul, seperti monopoli, keamanan data, dan kesenjangan digital.
Melihat berbagai fakta ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan arah bangsa ini di masa depan. Apakah kita akan terus berkutat dengan masalah lama, atau mampu melakukan perubahan yang signifikan?
Tata kelola yang baik menjadi kunci utama untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Tanpa penegakan hukum yang tegas, disiplin fiskal yang ketat, dan transparansi yang tinggi, semua program dan kebijakan yang dirancang akan sia-sia belaka.
Fenomena SPPG yang jatuh ke tangan elite muda daerah menjadi contoh nyata betapa mudahnya kebijakan publik diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua untuk lebih waspada dan kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Sebagai penutup, mari kita berharap agar Indonesia mampu melewati semua tantangan ini dan menjadi bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Penulis adalah Ketua LBH No Viral No Justice DPD Provinsi DKI Jakarta.
Ketua PEWARNA Indonesia Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2025-2030
Mahasiswa Ilmu Hukum pada FHISIP UT UPBJJ Jakarta.
Mahasiswa Magister Pendidikan pada STTI Philadelphia, Banten
