Oleh : Ani Hadianti, SKM
Faktual.Net, Konsel, Sultra. Mahalnya tiket pesawat menjadi masalah yang berlarut-larut yang belum terselesaikan. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengatakan akan membuka pintu bagi maskapai asing yang ingin membuka rute penerbangan di Tanah Air. Hal itu guna memperkaya persaingan untuk menurunkan harga tiket pesawat maskapai domestik.
Menyikapi hal ini pengamat penerbangan sekaligus mantan KSAU, Chappy Hakim, menyebutkan mengundang maskapai asing bukanlah merupakan sebuah solusi yang tepat. Bahkan, hal itu dapat mengganggu kepentingan nasional terutama di sektor perhubungan udara.
Baca Juga : Pemkot Tikep Mantapkan Persiapan Pertemuan GNMC Ke 10
Maskapai asing yang beroperasi di Tanah Air sendiri terdiri dari dua jenis yaitu format investasi dan saham mayoritas atau cabotage. “Dua – duanya ada masalah disana, ada tantangan besar disana,” kata dia salam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6).
Ia menjelaskan, cabotage dinilai kurang sejalan, banyak aturan main yang perlu diperbaharui jika ingin mengundang maskapai asing melalui format tersebut. “Aturan bisa aja kalau kita mengubah, cuma banyak yang harus kita perhitungkan,” ujarnya. Dia menekankan, jangan sampai nantinya maskapai asing mengeruk keuntungan dari dalam negeri.
Terutama Indonesia merupakan ladang bisnis yang cukup basah bagi dunia penerbangan, sebab, merupakan negara kepulauan yang otomatis akan sangat bergantung pada koneksi udara. “Apabila memang benar-benar dibuka kesempatan bagi maskapai asing, maka bisa terjadi bahwa ada maskapai asing yang melihat peluang besar untuk memperoleh keuntungan di Indonesia karena Indonesia negara kepulauan,” ujarnya.
Baca Juga : Harga Tiket Menjulang, Masyarakat Pun Meradang
Di tengah kondisi maskapai Tanah Air yang tengah ‘berdarah-darah’, kedatangan maskapai asing terutama yang memiliki kapital besar akan menjadi pukulan menyakitkan. “Apabila maskapai asing yang melirik opportunity yang begitu besar dan memiliki kapital kuat, dia bisa dengan mengambil alih semuanya. Tidak ada maskapai asing saja Merpati bangkrut, Garuda belum selesai dengan lilitan utangnya. Bagaimana kalau maskapai asing dengan kapital yang besar bisa mengambil alih semuanya? itu sangat berbahaya,” tegasnya .( Merdeka.com 15/juni /2019 ).
Carut-marut masalah transportasi umum di Indonesia dimulai dari kesalahan paradigma dasar berikut perangkat aturan yang muncul dari paradigma dasar tersebut. Mahalnya tiket pesawat bukanlah sekedar kesalahan tehnik namun kesalahan sistemik. Paradigma salah tersebut bersumber dari faham sekulerisme yang mengesampingkan aturan agama. Sekulerisme yang melahirkan sistem kehidupan kapitalisme telah memandang dunia transportasi sebagai sebuah industri.
Cara pandang ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum transportasi dikuasai oleh perusahaan atau swasta yangang secara otomatis mempunyai fungsi bisnis, bukan fungsi pelayanan. Menurut pandangan kapitalis , dalam pelaksanaan pelayanan publik negara hanya berfungsi sebagai legislator, sedangkan yang bertindak sebagai operator diserahkan kepada mekanisme pasar. Layanan transportasi dikelola swasta atau pemerintah dalam kaca mata komersil, akibatnya harga tiket transportasi publik mahal namun tidak disertai layanan yang memadai.
Efek penerapan sistem kapitalis negara dibikin bangkrut, karena semua sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak pengeloaannya diserahkan pada para kapitalis pemilik modal. Negara hanya mendapatkan sekedar bagi hasil atau pajak/royalti dari pengelolaan tersebut.
Baca Juga : Wakatobi, Intertainment Pariwisata Dunia
Sungguh ironis, rakyat yang seharusnya mendapatkan pelayanan malah dibebani dengan harga tiket yang mahal terlebih lagi jika maskapai asing sudah benar-benar beroperasi di indonesia masyarakat akan semakin terbebani dan maskapai dalam negeri akan terancam bangkrut.
Melihat kondisi carut – marutnya maskapai penerbangan di Indonesia seharusnya pemerintah mengambil solusi yang solutif. Pemimpin harus memiliki paradigma berfikir bahwa seorang pemimpin adalah pelayanan rakyatnya yang harus memenuhi semua kebutuhan rakyatnya tanpa mementingkan untung atau rugi Sebagaimana masa Khilafah islamiyah dimana Kholifah memahami benar sabda Baginda Rasulullah saw.“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”. (HR Ibn Majah dan Abu Nu’aim). Mereka juga amat memahami sabda Rasul saw. yang lain: “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari).
Sejarah Islam yang otentik sesungguhnya banyak mencatat fakta betapa Khilafah adalah pelayan rakyat terbaik sepanjang sejarahnya. Contoh kecil, selama masa Khilafah Umayah dan Abbasiyah, di sepanjang rute para pelancong dari Irak dan negeri-negeri Syam (sekarang Suriah, Yordania, Libanon dan Palestina) ke Hijaz (kawasan Makkah) telah dibangun banyak pondokan gratis yang dilengkapi dengan persediaan air, makanan dan tempat tinggal sehari-hari untuk mempermudah perjalanan bagi mereka. Sisa-sisa fasilitas ini dapat dilihat pada hari ini di negeri-negeri Syam. Khilafah Utsmaniyah juga melakukan kewajiban ini.
Dalam hal kemudahan alat transportasi untuk rakyat, khususnya para peziarah ke Makkah, Khilafah membangun jalan kereta Istanbul-Madinah yang dikenal dengan nama “Hijaz” pada masa Sultan Abdul Hamid II. Khilafah Usmani pun menawarkan jasa transportasi kepada orang-orang secara gratis (Khilafah.com).
Baca Juga : GMPRI Desak MK Diskualifikasi Pasangan Capres-Cawapres Yang Masih Ber BUMN
Bukan hanya manusia yang dilayani, hewan-hewan pun mendapatkan perlakuan yang baik, dilindungi oleh para khalifah. Ibn Rusyd al-Qurthubi meriwayatkan dari Malik bahwa Khalifah Umar ra. pernah melewati seekor keledai yang dibebani dengan tumpukan batu. Menyaksikan penderitaan hewan itu, Khalifah Umar ra. segera membuang sebagian tumpukan batu dari punggung hewan itu. Pemilik keledai itu, seorang wanita tua, datang kepada Khalifah Umar ra. dan berkata, “Wahai Umar, apa yang lakukan dengan keledaiku? Memangnya engkau memiliki hak untuk melakukan apa yang engkau lakukan?” Khalifah Umar ra. mengatakan, “Menurutmu, memangnya apa yang membuatku mau mengisi jabatan ini (khalifah)?” Yang dimaksud oleh Umar ra , sebagai khalifah, ia bertanggung jawab atas semua hukum Islam, yang meliputi pula tindakan yang disebutkan oleh hadis Rasulullah saw., “Berhati-hatilah untuk tidak membebani punggung hewan.” (HR Abu Dawud).
Walhasil satu-satunya sistem yang mampu mengatur seluruh urusan masyarakat dengan baik hanyalah sistem islam semua kebutuhan masyarakat akan di layani dengan baik. Indonesia mampu mandiri tanpa ketergantungan pada negara asing kita punya potensi yang memadai dan akan produktif jika dikelola dengan aturan yang benar.Wallahu A’lam bissawab.
Penulis Adalah Pemerhati Masalah Sosial Andoolo, Sulawesi Tenggara.
(Opini Ini Diluar Tanggungjawab Redaksi)
