GMPRI Desak MK Diskualifikasi Pasangan Capres-Cawapres Yang Masih Ber BUMN

1469

Faktual.Net, Jakarta. Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) berencana akan aksi dikantor Mahkamah Konstitusi (MK) pada 17 Juni 2019 bertepatan dengan hari Senin. Tuntutan utama adalah mendesak pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang diduga kuat masih menjabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar didiskualifikasi.

Hal tersebut di sampaikan oleh Raja Agung Nusantara kepada faktual.net melalui pesan selulernya setelah melakukan analisa mendalam bahwa salah satu pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) seolah dipaksakan untuk memenangi Pemilu dengan berbagai desain.

“Kami dari dewan pimpinan GMPRI, setelah mengamati, menganalisa dan mengkaji terhadap proses Pemilu 17 April 2019 dan setelahnya, menarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat keganjilan dan penyelewengan wewenang yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu (baca ; KPU dan Bawaslu) yang seolah memaksakan kemenangan pasangan calon tertentu dengan berbagai desain”, ungkap Raja Agung Nusantara pada Rabu sore, 12/6/2019.

Ketua GMPRI tersebut menjelaskan bahwa temuan lembaganya atas hasil amatan dan analisa bahwa diduga ada persekongkolan antara penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara terhadap pasangan capres dan cawapres tertentu.

Baca Juga :  Pancasila Hadir Di NKRI Sebagai Solusi Masalah Kemanusiaan

Raja juga menambahkan bahwa dugaan lembaganya tersebut semakin kuat dengan terungkapnya dan telah viral dibeberapa media bahwa pasangan CAWAPRES dengan inisial MA diduga telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena yang bersangkutan telah diduga kuat masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah yang keduanya merupakan BUMN.

“Munurut informasi yang kami miliki bahwa cawapres MA dalam Laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah namanya masih ada, dan tentunya ini telah melanggar pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dilanjutkan oleh Raja, mengapa harus ke MK? “sebab MK yang memiliki wewenang saat ini untuk mendiskualifikasi pasangan capres dan cawapres yang tidak memenuhi syarat”, tegas Raja.

“Kalau kita melihat track record MK, lembaga tersebut pernah mengeluarkan putusan diskualifikasi terhadap Calon Bupati Bengkulu Selatan pada tahun 2008 yakni saudara Dirwan Mahmud karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan, dan hal tersebut harus kembali dilakukan oleh MK yakni mendiskualifikasi salah satu paslon Pilpres 2019 karena diduga kuat cawapres dari paslon tersebut tidak memenuhi syarat”‘ tegas Raja.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Berhentikan Imam Nahrawi, Angkat Hanif Dhakiri Sebagai Plt. Menpora

Oleh karena itu kata Raja, melalui media ini dirinya mengajak kepada seluruh elemen pemuda dan mahasiswa untuk bersama melakukan aksi damai pada Senin siang di kantor MK dengan 2 tuntutan utama.

Mendesak Ketua MK, Dr. Anwar Usman untuk menjaga marwah MK dan tetap menjaga independensi lembaga yang dipimpinannya tanpa terpengaruh intervensi dari pihak manapun.

Mendesak Ketua MK, Dr. Anwar Usman agar memutuskan bahwa paslon yang telah terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak mengundurkan diri dari BUMN untuk di diskualifikasi.

Reporter : Aco Rahman Ismail

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :