Harga Tiket Menjulang, Masyarakat Pun Meradang

91
Fitri Suryani, S. Pd (Guru Asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara)

Faktual.Net, Konawe, Sultra. Naiknya harga tiket pesawat sejak awal tahun ini tentu sangat dirasakan bagi penumpang, terlebih bagi dunia usaha yang mengandalkan transportasi udara karena dianggapa lebih cepat dan efisien. Sehingga tak bisa dipungkiri banyak pengguna jasa trasportasi udara mengeluhkan hal tersebut.

Sebagaimana Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Riau, mengeluhkan banyak masyarakat membatalkan paket wisata yang sudah dipesan lewat travel agent, karena masih mahalnya harga tiket pesawat. Pun Ketua ASITA Riau, Dede Firmansyah, kepada Antara di Pekanbaru menjelaskan, sejak Januari hingga saat ini, tren harga tiket pesawat domestik khususnya dari Pekanbaru ke sejumlah Kota di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang diharapkan pengguna jasa transportasi penerbangan (Kompas.com, 03/06/2019).

Hal yang tak jauh berbeda saat memasuki H-6 Lebaran 2019 jumlah penumpang pesawat terbang mengalami penurunan drastis. Seperti disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat)  Kemenhub, Cucu Mulyana di Jakarta, Kamis (30/5/2019) bahwa dari 36 bandara yang dimonitor terjadi penurunan penumpang domestik, itu sebesar 47 persen dari H-7 hingga semalam H-6. Sementara penurunan penumpang penerbangan luar negeri sekitar 31 persen (Kompas.com, 31/05/2019).

Selain itu pula, jumlah pemudik pengguna angkutan udara  melalui Bandara Haluoleo-Kendari tahun ini menurun sebanyak 25 persen dibandingkan tahun 2018. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub menjelaskan penurunan terjadi untuk penerbangan Makassar tujuan Kendari, dan sebaliknya (Antaranews.com, 04/06/2019).

Melihat kenaikan harga tiket yang cukup signifikan yang hampir 6 bulan belakangan ini, membuat beberapa elit politik berencana mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia. Hal itu pun diinisiasi Presiden Joko Widodo, dengan alasan untuk membuat kompetisi harga tiket penerbangan lebih kompetitif. Pun Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menyambut baik rencana tersebut. Dia mengatakan, rencana tersebut akan meningkatkan gairah kompetisi di industri maskapai (Tribunnews.com, 07/06/2019).

Menilik Naiknya Harga Tiket

Jika menilik berita, ada beberapa alasan yang dikemukakan mengapa harga tiket pesawat mengalami kenaikan, diantaranya karena tak lepas dari menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan harga minyak dunia. Hal ini otomatis berdampak pada naiknya beban operasional maskapai yang selama ini menggunakan dolar. Beban tersebut adalah biaya sewa pesawat yang berkontribusi 20 persen total biaya penerbangan. Kemudian biaya perawatan 10 persen dan biaya avtur yang mencapai 45 persen (Katadata.co.id, 08/05/2019).

Ditambah lagi adanya praktik duopoli maskapai yang dianggap sebagai biang kerok harga tiket mahal. Diawali dari pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang menyebut praktik duopoli dalam penentuan harga tiket pesawat terjadi pada industri penerbangan yang didominasi 2 maskapai, Garuda Indonesia dan Lion Air. Pernyataan Darmin ini pun diamini oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Toha (Detik.com, 07/06/2019).

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah tidak bertanggung jawab dengan masalah harga tiket pesawat ini. Hal ini menurut dia, sengaja membuat masyarakat untuk pindah moda ke transportasi darat. Ia mengatakan bahwa kuat dugaan ini kesengajaan untuk isi jalan tol trans Jawa yang kosong. Bisa juga untuk dorong pertumbuhan kredit kendaraan pribadi biar kredit kendaraan naik. Jadi ada skenario jahat dibalik mahalnya harga tiket (Detik.com, 04/05/2019).

Tentu tidak cukup sampai di situ, jika ditelisik lagi tentu ada kaitannya antara rencana mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia dengan adanya proyek OBOR yang digulirkan sebelumnya. Karena dengan adanya maskapai asing seperti Cina tentu akan semakin memuluskan proyek OBOR dan memudahkan jalan bagi Cina menguasai ekonomi Indonesia.

Baca Juga : Ansor Gubukusuma Ingatkan Wakil Walikota Soal Janji Jalan di Bua-Bua

Lebih dari itu, adanya harga tiket yang meroket karena dampak liberalisasi dalam bidang transportasi. Di mana para kapitalis lebih mendominasi hampir semua urusan publik, tak terkecuali di bidang trasportasi udara yang merupakan salah satu kebutuhan publik. Sehingga bukan isapan jempol apabila ekonomi berada di tangan pemilik modal, sebab negara sebagai regulator yang melayani kepentingan para pengusaha.

Karena itu, saat urusan publik telah diserahkan kepada pihak swasta ataupun asing, maka tidak dapat dipungkiri para pemodal lebih mengedepankan asas manfaat, untung rugi dan segala turunannya layaknya penjual dan pembeli. Bahkan negara pun ikut serta bermain, berdagang mencari untung dari tugasnya sebagai penjamin hak publik. Kalau sudah seperti itu, maka hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjangkau trasportasi cepat dan efisien tersebut. Karena negara telah kehilangan perannya dalam mengurusi hajat hidup warga negaranya.

Problem Solving

Urusan transportasi tentu berkaitan dengan masalah publik yang dalam sistem Islam pun tak ketinggalan dalam menangani permasalahan tersebut, karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dari itu setidaknya ada beberapa paradigma sahih tentang transportasi publik di antaranya: Pertama, dalam pandangan Islam transportasi publik bukan jasa komersial akan tetapi kebutuhan dasar bagi keberlangsungan aktivitas kehidupan normal setiap manusia, baik yang bersifat rutin maupun waktu tertentu saja seperti pada saat libur lebaran.

Kedua, negara berfungsi sebagai pihak yang berkewajiban menanggung langsung dan sepenuhnya menjamin akses setiap warga negaranya terhadap transportasi publik yang aman, nyaman serta murah atau gratis. Sebab, Rasulullah saw. menegaskan, yang artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari). Karenanya tidak boleh negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, apapun alasannya.

Ketiga, Islam tidak membenarkan transportasi publik dikuasai pihak swasta apalagi asing kafir penjajah. Baik itu berupa infrastruktur jalan raya, bandara, palabuhan dan segala kelengkapannya.

Keempat, sebaliknya, harus digunakan anggaran mutlak. Yakni, ada atau tidak ada kekayaan negara yang diperuntukkan untuk pembiayaan transportasi publik yang ketiadaannya berdampak dharar bagi masyarakat, maka wajib diadakan negara. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk pengadaan moda transportasi darat, laut dan udara yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

Kelima, pembangunan infrastruktur transportasi harus merujuk pada politik dalam negeri negara, bukan agenda hegemoni globalisasi liberalisasi.

Keenam, keamanan jiwa setiap orang harus terjamin. Sebab, mengabaikan nyawa satu orang sama saja mengabaikan nyawa semua orang. Demikian pula aspek kemuliaan dan terjaminnnya aspek kemanusiaan setiap orang.

Dengan demikian, sulit mewujudkan moda trasportasi yang mudah dijangkau masyarakat, apalagi cuma-cuma jika urusan publik telah diserahkan ke pihak sawasta/asing. Karena itu, semua prinsip-prinsip di atas hanya mungkin terealisasi jika sistem Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan karena hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang menyatu dengan sistem kehidupan Islam. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Penulis Adalah Guru Asal Konawe, Sulawesi Tenggara

(Opini Diluar Tanggungjawab Redaksi)

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :