“Yang Gaji Kamu Siapa”, Menguji Kenetralan Penguasa

53

Opini Ditulis Oleh Nurhayati, S.S.T

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Adagium “negara adalah aku” kini hidup kembali setelah masa reformasi berlalu dan kini berganti dengan demokrasi. Negara diidentikkan dengan pemegang kekuasaan. Pembangunan negara seakan-akan adalah milik satu mereka tanpa melibatkan uang rakyat (baca: pajak). Itulah yang disebut sebagai kediktatoran yang nyata.

Sedangkan beban negara diserahkan kepada rakyat. Konstitusi tidak pernah membuka ruang bagi adagium itu. Tapi karena kepongahan, mereka nekat mengklaim bahwa merekalah pemilik segalanya termasuk seluruh infrastruktur. Maka bermunculanlah pihak-pihak yang ingin sekedar mencari muka agar kekuasaannya tidak terancam kemudian memperlihatkan keberpihakannya.

Sebaliknya siapa saja yang berbeda, dilaporkan, lalu dengan siap ditindak. Tapi ketika yang ada “dipihak” mereka dilaporkan, tidak diperiksa. Tatanan hukum rusak, narasi kebangsaan tersumbat, kehidupan semakin nelangsa, karena sok kuasa. Semua menjadi milik mereka. ASN yang diangkat dan digaji oleh negara untuk mengabdi pada negara dianggap digaji oleh yang datang lima tahun dan pergi dengan segala beban. Padahal seumur hidup mereka bekerja untuk negara. Tapi karena sok kuasa, semua diklaim dari mereka semua.

Seperti halnya yang baru-baru ini viral di social media dengan tagar #yanggajikamusiapa dianggap tidaklah etis datang dari pejabat publik sekelas Menteri. “Bu! Bu! yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah? Bukan yang keyakinan ibu? (http://makassar.tribunnews.com, 02/01/2019). Hal ini menuai kontroversi publik dikarenakan mempertanyakan keberpihakan pada salah satu paslon.

Jika mengatasnamakan banyaknya infrastruktur yang dibangun, kita ketahui bahwa infrastruktur yanga ada dibangun dengan hutang yang sudah pasti menjadi beban masa depan bagi rakyat dan nantinya akan menjadi beban juga bagi generasi yang akan datang. Parahnya semuanya dianggap milik si penguasa. Uang negara dianggap uang pribadi. Jadilah sekelompok tirani bermain-main atas nama negara. Menggelikan tapi itulah fakta yang kini terjadi.

Potret Penguasa Sekuler Semakin Parah Dipertontokan

Kasus #yanggajikamusiapa sesungguhnya memotret cara pikir sekuler yg sudah parah di kalangan pejabat negara bahkan umat.Penguasa dianggap adalah pihak yang berkuasa diatas segalanya. Menjadikan rakyat dibutuhkan hanya pada saat tertentu saja. Rakyat tak lebih dianggap hanya sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Sedangkan penetapan kebijakannya tidak melibatkan rakyat apalagi memikirkan nasib rakyat. Sungguh ironi!

Penguasa dianggap adalah pihak yang berkuasa diatas segalanya. Menjadikan rakyat dibutuhkan hanya pada saat tertentu saja. Rakyat tak lebih dianggap hanya sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Sedangkan penetapan kebijakannya tidak melibatkan rakyat apalagi memikirkan nasib rakyat. Sungguh ironi!

Cara berpikir inilah yg menghalangi umat untuk tunduk pada Syariat Allah swt sehingga terjerumus pada kehidupan yang rusak dan jauh dari keberkahan. Sistem rusak yang diterapkan ternyata membuat semakin semrawutnya negeri ini. Kasus ganti pemimpin sejak era kemerdekaan hingga saat ini telah terbukti tidak mampu membawa ke arah perubahan hakiki disegala bidang. Solusi yang ditawarkan hanya tambal sulam, sebagai contoh permasalahan ekonomi perihal ketenagakerjaan, kesejahteraan, hutang negara yang terus membengkak tidak menemui ujungnya. Akankah rakyat kembali akan menelan kekecewaan yang sama untuk 5 tahun kedepan? Jika berpikir cerdas tentu tidak.

Sekali lagi orang boleh berganti namun sistemnya akan tetap sama. Maka, benarlah sistem lah yang mempengaruhi dan mengatur orang-orang yang berada didalamnya. Sistem rusak akan mengkondisikan orang baik menjadi rusak, sistem yang baik akan menjadikan orang-orang didalamnya pun akan baik. Lalu sistem baik seperti apa harus diterapkan?

Sistem Baik Lahir dari Yang Maha Baik!!

Penting untuk mengembalikan pemahaman yg shahih tentang hidup. Kita harus menyadari hakikatnya kita hanya makhluk dari Sang Pencipta yang mana Dia juga sebagai Maha Pengatur terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Jika dialam saja Allah mengatur segalanya dengan penuh keteraturan mengikuti Sunatullah-Nya. Terlebih lagi kita (manusia) yang Allah swt. karuniakan akal. Maka dari itu Allah menyediakan Al-Quran juga Sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah saw., sebagai pedoman ketika menjalani kehidupan saat ini.

Sebagaimana firman Allah swt., Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. (TQS. Thaha: 123-124).

Dari sini kita pahami bahwa Allah berhak mengatur bagaimana cara kita dalam melaksanakan seluruh aturan yang berkenaan dengan hidup termasuk dalam hal ini aturan hidup bernegara. Semua sendi-sendi kehidupan haruslah diatur oleh aturan yang bersumber dari Allah swt. mulai dari sistem pendidikan, ekonomi, budaya, apalagi politik.

Saatnya umat kembali kepada Islam, karena hanya sistem Islam yang akan mengembalikan umat pada kemuliaan dan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Hal ini hanya dapat terwujud manakala umat Islam mau menerapkan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Al-Quranul Kariim, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu,” (TQS al-Baqarah: 208).

Allahu al musta’an

(Isi di Luar Tanggungjawab Redaksi)

Penulis Adalah Seorang Pengamat Sosial

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :