Faktual. Net, Tidore. Pernyataan Ketua DPD Perindo Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Abubakar Nurdin terkait sikap salah seorang anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tikep Muhammad H. Fatah saat resesnya beberapa waktu lalu yang diduga memanfaatkan forum sosialisasi Covid-19 di Desa Kosa, Kecamatan Oba beberapa waktu lalu ditanggapi dingin DPC PKB Tikep.
Melalui Wakil Ketua DPC PKB Tikep, Muhammad Julham, meminta Abubakar Nurdin agar fokus saja mengurus internal partainya. Daripada sibuk mengurus internal partai orang lain.
“Bagi saya, Abubakar Nurdin sebaiknya urus saja internal Perindo. Sebab, selaku ketua partai dia juga tidak mampu memimpin partainya dengan baik. Itu dibuktikan dengan sebagian besar pengurus dan kader partainya membelot pada saat Pilkada Tikep kemarin,” ujarnya melalui rilis yang dikirim ke redaksi, Senin 15 Maret 2020.
Menurut Julham, Abubakar sedang berupaya mencari panggung untuk bargening poisisi entah dihadapan siapa. Yang jelas kata Julham, selaku pimpinan partai Abubakar menunjukan sikap ketidakdewasaannya.
“Saya anggap Abubakar hanya tua disisi usia tapi sikapnya seperti anak kecil. Saran saya, Abubakar harus naik level, tidak boleh main di area yang terlalu sempit,” cetusnya dengan nada canda.
Selain itu, komentar Abubakar yang membandingkan sikap Muhammad H. Fatah dengan Ketua DPC Tikep yang getol menyerang pemerintah daerah merupakan sebuah hal yang keliru. Sebab, kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda.
“Nah, menurut saya, Abubakar jangan terlalu banyak “ngoceh” coba belajar bagaimana memimpin partai dengan baik. Dia kan sebelumnya mengkritik pemerintahan habis-habisan, nah saat partainya koalisi dengan Ali Ibrahim dan Muhammad Senin pada Pilkada kemarin, sekarang dimana posisi Abubakar. Bahkan selalu membenarkan hal-hal yang tidak rasional oleh pemerintah. Banyak kok jejak digital yang ditinggalkan,” tuturnya.
Namun demikian, Julham bilang, terkait sikap yang dilakukan oleh Muhammad H. Fatah mendapat perhatian khusus DPC PKB Tikep,”Kita tetap akan memproses sesuai dengan peraturan partai. Soal sanksi yang diberikan, kita tunggu arahan selanjutnya dari DPP. Yang jelas kami serius terhadap masalah ini,” jelasnya.
Terkait masalah ini lanjut Julham, tidak hanya kepada Muhammad H. Fatah, akan tetapi semua anggota DPRD dari Fraksi PKB dan seluruh pengurus di DPC, DPAC sampai DPRt, harus menjalankan perintah partai sesuai AD/ART dan PO Partai
”Ini juga menjadi catatan bagi semua pengurus sampai di tingkat ranting, bahwa jika ada yang bertindak menyalahi aturan partai maka tetap diproses, tidak pandang bulu,” pangkasnya.
Reporter : Aswan Samsudin
