Faktual.Net Kendari, Sultra – Pasca pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo (UHO) mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena alasannya, subsidi energi kian bengkak dari semula Rp 152 triliun menjadi Rp 502 triliun di dalam APBN 2022 dan menjajikan BLT BBM sebagai bantalan bagi masyarakat terdampak BBM.
Ketual Bidang Hikmah dan Kebijakan Politik PK IMM Fisip UHO Immawan Roki menerangkan bahwa, tujuan dari subsidi adalah untuk menjamin kehidupan warga ekomoni menengah ke bawah. Soal Pertalite dan Solar bersubsidi Pemerintah di atur Dalam Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
“Aturan soal Pertalite dan Solar bersubsidi pemerintah harus menjamin bahwa subsidi BBM diberikan secara tepat sasaran, jangan sampai subsidi BBM yang berasal dari APBN diberikan tidak tepat sasaran,” paparnya.
“Mendesak Pemerintah dan BPH Migas untuk membuat regulasi pengawasan khusus BBM subsidi di masyarakat, supaya tepat sasaran,” sambungnya.
Dijelaskan juga dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ungkap Roki.
Sementara itu, Ketua Umum IMM Fisip UHO, Nurhaya, menyampaikan berdasarkan dampak dari tinjuan sosiologis soal kenaikan harga BBM, berdampak besar ke seluruh masyarakat. Dampak yang signifikan terjadi yaitu naiknya harga barang dan jasa, lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, dan juga kemungkinan terjadinya inflasi.
“Intinya kenaikan harga BBM sangat berdampak negatif pada masyarakat, mulai dari pekerja bidang transportasi seperti driver ojek online, para pelaku usaha UMKM, para petani dan nelayan hingga berbagai sektor perekonomian lainnya yang secara tidak langsung akan merusak stabilitas harga bahan pokok tak terkendali,” ungkapnya.
Ia berpandangan Kebijakan pemerintah Indonesia yang saat ini semakin jauh dari keberpihakannya kepada rakyat, Karena ini keputusan tanpa empati dan memperparah angka kemiskinan di Indonesia.
“Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi, harusnya melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara,” ucapnya.
Tak hanya itu, Ia berharap, kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan merespon tuntutan rakyat yang menyuarakan penolakan Kenaikan harga BBM demi kesejahteraan sosial.
“Harapan kami, agar pemerintah merespon apa yang disuarakan seluruh rakyat Indonesia. Karena keputusan ini tidak tepat dan perlu dipikirkan kembali dan di pertimbangkan sebelum mengeluarkan kebijakan yang merugikan seluruh rakyat Indonesia,” harapnya.
Lebih lanjut, terlihat dalam satu dua hari ini, berbagai kelompok elemen masyarakat Indonesia, turun melakukan aksi penolakan kebijakan kenaikan harga BBM , sebagai bentuk protes terhadap keputusan Presiden Joko Widodo.
“Robohkan kekuasaan atas penghianatan untuk rakyat, panjang umur perjuangan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia dan semoga berkah rahmat Ilahi
Melimpahi perjuangan kita,” tutup Nurhaya Mahasiswa Kesejahtraan Sosial Fisip UHO.
Diketahui, pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM, Sabtu, 3 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB.
Pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Penulis: Kariadi
