oleh

Soal Penolakan 500 TKA China di Sultra, Nur Alam Kirim Surat Terbuka Untuk Pemerintah

Faktual,Net, Bandung. Dibalik jeruji besi Rutan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H Nur Alam SE angkat bicara soal penolakan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Sultra  melalui surat terbuka yang ditulisnya secara resmi ditujukan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Sultra.

Pernyataan resmi Nur Alam, Minggu, (21/6/2020), yang ditulis dalam surat terbuka itu setelah mencermati perkembangan baik di media massa maupun media sosial selama kurun waktu empat bulan terakhir tentang respon masyarakat dan sikap unsur pemerintahan daerah di Sultra terhadap kehadiran TKA ditengah pandemi covid – 19.

Dalam surat pernyataan resmi yang ditulisnya itu, Nur Alam menghimbau kepada unsur pemerintah daerah sebelum mengambil sikap baik berupa aksi maupun reaksi, maka terlebih dahulu agar memperhatikan kedudukan pimpinan pemerintan daerah dan segala unsurnya terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dalam tugas dan kewenangan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Pemkot Tikep Kembali Dapat Bantuan Alat Kesehatan

“Hal ini dilakukan agar tidak bertentangan dengan tupoksi dan kewengannya, dan tetap cermat dalam merespons situasi dan lingkungan strategis,” kata Nur Alam dalam surat terbukanya

Mantan Gubernur Sultra dua periode itu menjelaskan untuk masuknya warga negara asing keseluruh wilayah indonesia dalam kepentingan apapun adalah menjadi otoritas dan domain tugas dan tanggung jawab institusi pemerinta pusat.

“Kemenlu yang telah memberi visa, kemenkumham dirjen imigrasi telah memberi lolos pasport, kementrian keuangan dirjen bea cukai dan kementrian perhubungan melalui bandara atau pelabuhan laut dan fery,” katanya.

Baca Juga :  Camat Dan Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan Tompobulu Salurkan Masker Secara Simbolis

Sehingga, lanjut dia, pemerintah daerah dan daerah hanyalah penerima kebijakan yang sudah diputuskan dan dilaksanakan oleh pemerinta pusat sehingga tidak ada alasan untuk bertentangan dengan kebijakan pusat tersebut meskipun ada pihak yang bertentangan atau tidak puas.

Dalam pernyataan resminya, Nur Alam juga mengimbau agar supaya pemerintahan daerah seyogyanya lebih mampu menyesuaikan irama dan kebijakan pemerintah pusat dengan tetap menjaga kepentingan daerah dan masyarakat serta diatas segalanya adalah menjaga keutuhan NKRI, dan tercapainya kesejahtraan rakyat sultra.

“Ini supaya pemerintah tidak mecla-mencle karena posisi yang dilematis. Semoga ini bermanfaat bagi aparatur Pemerintahan Daerah,” tambahnya.

Reporter: Marwan Toasa

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :