faktual.net,Serang,Banten – Cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur bukan sekadar slogan yang diucapkan setiap upacara bendera. Amanat tersebut tertuang secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk dunia pendidikan.
Pendidikan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mewujudkan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.
Namun, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah, apakah sekolah-sekolah di Indonesia benar-benar telah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK)?
Pendidikan inklusif hadir sebagai jawaban atas persoalan tersebut. Inklusi bukan sekadar memindahkan anak penyandang disabilitas dari Sekolah Khusus (SKh) ke sekolah umum demi memenuhi target administrasi. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan bentuk nyata keadilan yang menjamin setiap anak memperoleh kesempatan belajar sesuai kebutuhan dan potensinya.
Melalui sekolah inklusif, anak-anak belajar menghargai keberagaman sejak dini, sementara peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh ruang untuk berkembang secara optimal. Sayangnya, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
Banyak sekolah hanya memenuhi aspek kesetaraan formal, yakni menerima ABK sebagai peserta didik, tetapi belum mampu menghadirkan keadilan substantif dengan menyediakan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Akibatnya, tidak sedikit ABK yang hadir di kelas, namun tetap terpinggirkan karena tidak memperoleh pendampingan maupun metode pembelajaran yang tepat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat tumbuh bersama justru masih menyisakan ketimpangan.
Tantangan Pendidikan Inklusif
Secara regulasi, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak Penyandang Disabilitas, hingga Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Di Provinsi Banten sendiri, pemerintah juga telah menetapkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif melalui kebijakan Dinas Pendidikan.
Meski demikian, peningkatan jumlah sekolah inklusif belum diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana, maupun sistem pembelajaran. Banyak sekolah masih menerapkan kurikulum, metode mengajar, dan sistem evaluasi yang sama bagi seluruh peserta didik tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus ABK.
Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai “inklusivisme semu”, yakni kondisi ketika ABK secara fisik berada di ruang kelas yang sama, tetapi secara akademik dan sosial tetap mengalami keterasingan.
Persoalan lain juga muncul dari minimnya pemahaman manajemen sekolah mengenai konsep pendidikan inklusif. Tidak sedikit kepala sekolah yang belum memahami pentingnya asesmen, Program Pendidikan Individual (PPI), maupun dukungan anggaran bagi layanan inklusif.
Tiga Pilar Pendidikan Inklusif
Agar pendidikan inklusif benar-benar menghadirkan keadilan, terdapat tiga pilar utama yang harus dipenuhi.
Pertama, akses yang setara, melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas seperti jalur kursi roda, toilet khusus, ubin pemandu, hingga media pembelajaran adaptif.
Kedua, proses pembelajaran yang fleksibel, melalui penyusunan Program Pendidikan Individual (PPI) yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi setiap peserta didik.
Ketiga, penilaian hasil belajar yang adil, yakni mengukur keberhasilan berdasarkan perkembangan individu, bukan semata-mata menggunakan standar yang sama bagi seluruh peserta didik.
Hambatan Implementasi
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan serius.
Penelitian Masyithoh (2021) menemukan bahwa sekitar 95 persen Program Pendidikan Individual (PPI) belum diterapkan secara optimal di sekolah inklusif. Dokumen tersebut sering kali hanya menjadi kelengkapan administrasi tanpa benar-benar digunakan dalam proses pembelajaran.
Sementara itu, penelitian Jumanah, Nugroho, dan Ratnasari (2026) mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen sekolah inklusif di Provinsi Banten belum memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) tetap. Bahkan sekitar 65–70 persen guru reguler belum pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif.
Kondisi tersebut membuat pendampingan terhadap ABK belum berjalan maksimal sehingga tujuan pemerataan pendidikan yang berkeadilan masih sulit diwujudkan.
Langkah Strategis
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum mengenai status dan beban kerja Guru Pembimbing Khusus agar profesi tersebut memperoleh pengakuan yang layak.
Selain itu, pelatihan pendidikan inklusif tidak hanya diperuntukkan bagi guru, tetapi juga wajib diikuti kepala sekolah dan jajaran manajemen agar kebijakan sekolah berpihak pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
Kerja sama antara sekolah, keluarga, psikolog, tenaga kesehatan, dan terapis juga harus diperkuat agar proses pembelajaran di sekolah dapat berlanjut secara konsisten di lingkungan keluarga.
Penutup
Mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur tidak mungkin tercapai apabila anak berkebutuhan khusus masih mengalami diskriminasi dalam memperoleh layanan pendidikan.
Pendidikan inklusif bukan sekadar program pemerintah, melainkan amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab moral seluruh masyarakat. Ruang kelas yang adil adalah fondasi bagi lahirnya generasi yang menghargai keberagaman, menjunjung kesetaraan, dan mampu membangun bangsa yang lebih berkeadilan.
Sudah saatnya seluruh pihak bergerak bersama memperkuat sistem pendidikan inklusif. Tidak boleh ada lagi anak yang merasa tersisih hanya karena memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebab, dari ruang-ruang kelas yang inklusif itulah masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur akan dibangun.
( Red )
