Sebut DPRD Sering Ada Titipan, Ratna Namsa Naik Pitam

74

Faktual. Net, Tidore. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore kepuluan tiba-tiba naik pitam saat melakukan rapat kerja lintas Komisi bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tidore Kepulauan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang berada di lingkup Pemkot Tikep.

Emosi memuncak yang ditunjukan ketua Komisi III DPRD Kota Tikep itu dikarenakan dalam pembahasan tersebut, pihak TAPD sering melontarkan bahasa titipan-titipan DPRD dalam batang tubuh APBD. sehingga forum tersebut dijadikan sebagai forum saling menyalahkan.

“Saya tidak suka dengan bahasa titipan-titipan DPRD, terkait dengan persoalan reses itu sudah memang harus diakomodir dalam APBD minimal 10 persen, dan program itu jelas peruntukannya untuk Rakyat bukan DPRD, namun yang terjadi dalam pembahasan KUA-PPAS kemudian DPRD tidak dikomunikasikan antara kunjungan kerja dan reses, dan kita tidak lagi mengulang pada kesalahan yang sama,” pungkasnya.

Untuk itu, Ratna mengatakan rapat tersebut sebaiknya difokuskan pada persoalan Evaluasi RAPBD tanpa harus memantik emosi para Anggota DPRD lainnya, sehingga dengan begitu pembicaraan tersebut tidak bias kemana-mana.

Senada ditambahkan Elvri Habib ketua Komisi II DPRD Kota Tidore kepulauan, dia menyarankan kepada ketua TAPD Asrul Sani Soleman yang juga merupakan sekertaris daerah Kota Tikep agar sebelum menuju ke kantor DPRD dan melakukan pembahasan bersama sebaiknya dilakukan rapat bersama dengan anggotanya terlebih dahulu, agar bisa mengetahui permasalahan yang ada. sehingga tidak muncul suara dari kepala Bappeda yang dengan seenaknya seperti itu dan seolah-olah DPRD tidak tau proses-proses pembahasan yang telah dilalui saat pembahasan KUA-PPAS, padahal ini hanya persoalan mis komunikasi.

“Bapak sebagai pimpinan tertinggi saya hanya mengingatkan, karena dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 penyelenggaran pemerintah adalah DPRD dan Eksekutif, tetapi yang ada Eksekutif seolah-olah lebih berhak menempatkan kegiatan eksekutif dalam APBD sementara DPRD hanya sebatas dijadikan lembaga titipan, dan bahasa itu juga dibahasakan ke publik, tidak hanya di internal eksekutif,” tambahnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua TAPD Kota Tikep Asrul Sani Soleman kemudian angkat bicara, sebelumnya dia menyampaikan permohonan maaf dan mengatakan pihaknya tidak bermaksud untuk saling menyalahkan, untuk itu persoalan evaluasi APBD ini menjadi tanggungjawab bersama antara eksekutif dan legislatif.

“terkait dengan Evaluasi APBD tahun 2019 ini saya melihat Pemerintah Provinsi agak terlambat, sehingga membuat kami agak kesulitan, untuk itu persoalan ini akan kami sesuaikan dikemudian hari,” jelasnya.

Reporter : Aswan Samsudin

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :