Penyelenggara Pemilu/Pilkada Kecamatan Kadia Selalu Bermasalah

36

Faktual. Net, Kendari. Tidak lengkap perhelatan pesta demokrasi di Kecamatan Kadia, Kota Kendari jika tidak meninggalkan masalah. Hal ini kembali terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2018 di Sulawesi Tenggara (Sultra), Kecamatan Kadia lagi-lagi melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Berdasarkan surat ketua Panwascam Kadia dengan nomor : 19/BAWASLU-PROV-SG-17.5/HK.01.01/VI/2018 pada tanggal 29 Juni 2018 yang diperuntukkan kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kadia, perihal rekomendasi  PSU, maka pada Minggu, 1 Juli 2018, sebanyak 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Kadia melaksanakan PSU.

Saat di hubungi media, Asman ketua Panwascam Kadia merinci bahwa ada 4 TPS yang direkomendasikan oleh lembaganya untuk PSU.

Dirincinya TPS-TPS tersebut adalah :

  1. TPS 02 Kelurahan Wowawanggu.
  2. TPS 10 Kelurahan Pondambea.
  3. TPS 13 Kelurahan Kadia.
  4. TPS 14 Kelurahan Kadia.

Ditambahkannya bahwa dasar kuat direkomendasikannya PSU tersebut, karena adanya pembukaan kotak yang tidak prosedural di 4 TPS tersebut, hal tersebut diketahui oleh Panwascam Kadia saat pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat kecamatan.

“Saat pleno tingkat kecamatan, kami menemukan bahwa kotak suara yang berasal dari 4 TPS tersebut, segelnya telah rusak” Ungkap Asman.

“Setelah kami kroscek kepihak PPS, PPS mengaku bahwa telah dilakukan pembukaan kotak suara, saat kotak suara  masih berada dikelurahan” kata pengusaha kuliner tersebut.

Ditegaskannya lebih detail, bahwa tujuan dari PPS membuka kotak suara tersebut adalah untuk mengambil form. C.KWK dan C1.KWK untuk diserahkan ke PPK Kadia dan selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, walaupun demikian ditegaskannya bahwa pembukaan kotak suara diluar rapat pleno tingkat kecamatan adalah inprosedural dan hal tersebut menyebabkan ke 4 TPS tersebut harus PSU.

“Apapun alasannya, yang namanya buka kotak suara sebelum pleno ditingkat kecamatan adalah sebuah kesalahan, dan sekecil apapun kesalahan yang terjadi tidak boleh ditoleransi, makanya lembaga kami merekomendasikan dilakukannya PSU di 4 TPS tersebut” Jelasnya.

Untuk diketahui bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2014, kecamatan Kadia melakukan penghitungan surat suara ulang untuk semua TPS khusus surat suara calon anggota DPRD Provinsi atas perintah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan perintah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2 orang anggota PPK Kadia saat itu, saudara Arifin dan saudari Riani diberhentikan tidak hormat karena terbukti melanggar kode etik.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2017, di kecamatan Kadia kembali terjadi kecurangan. Salah satu anggota KPPS TPS 09 kelurahan Kadia, saudara Husran kedapatan mencoblos 3 lembar surat suara yang ditujukan untuk calon tertentu.

Pilgub Sultra 2018 kembali penyelenggara yang berada di kecamatan Kadia melakukan hal yang inprosedural yang menyebabkan PSU. Tidak kah ini menjadi pelajaran untuk tidak terulang dimasa akan datang?

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :