Faktual.Net, Konsel, Sultra. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) telah mengeluarkan kebijakan baru yakni Siapkan Bantuan Hukum Gratis untuk warga masyarakat Konsel yang kurang mampu.
Pemkab Konsel menggandeng Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokad Muda Indonesia (LBH- HAMI) Cabang Konsel untuk memberikan bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.
Kerjasama tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Understanding (MoU) yang diteken oleh Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga ST MM bersama Ketua LBH-HAMI Konsel, Samsuddin, yang dihadiri Wakil Bupati, H. Arsalim Arifin, bertempat di Pendopo Rujab Bupati, Senin, 9/12/2019.
Dalam kesempatan itu, Surunuddin menyampaikan bahwa MoU merupakan payung Hukum yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu. Karena untuk mewujudkan Desa Maju maka permasalahan Hukum juga harus lebih maju penanganannya.
Untuk itu, kami berharap bantuan hukum ini benar-benar tepat sasaran dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat di Konsel belum memahami tentang Hukum ketika diperhadapkan pada persoalan Hukum seperti sengketa tanah antar masyarakat dan perusahaan. Dengan MoU ini semua dapat diselesaikan dengan baik.
“Saya melihat ada orang yang tidak bersalah tetapi dapat hukuman, ini dikarenakan kurang pengetahuan tentang masalah hukum, sehingga ini juga yang menjadi dasar kami memberikan bantaun Hukum Kepada masyarakat kurang beruntung,” tuturnya.
Surunuddin menjelaskan bahwa perkara yang termuat dalam MoU yang diberikan kepada masyarakat adalah untuk Kasus Perdata, Kasus Pidana dan Kasus Tata Usaha Negara (TUN), sedangkan untuk kasus Perceraian belum masuk dalam kerjasama ini.
Olehnya itu, Ia memerintahkan seluruh Camat dan Desa untuk mensosialisasikan MoU ini kepada masyarakat kurang beruntung dengan turut aktif memfasilitasinya.
Sementara itu, Ketua LBH-HAMI Konsel, Samsuddin mengatakan bahwa di Konsel banyak kasus hukum menimpa masyarakat miskin, baik perkara pidana maupun perdata. Sehingga perlu bantuan Hukum.
“Satu contoh kasus, ada masyarakat tergolong kurang mampu terkena kasus hukum dan tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan keluarga terdakwa tidak bisa menjenguknya,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Samsuddin juga mengatakan bahwa pihaknya hanya menindak lanjuti Perda No 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu dan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 yang dikeluarkan Pemkab Konsel.
Reporter: Marwan Toasa
