Faktual.net, MAROS-SULSEL – Selasa (15/9/2026), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Maros. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat, mulai dari krisis air bersih, kelangkaan BBM, pemadaman listrik hingga sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram.
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari DPRD Maros. Empat anggota dewan, yakni Andi Safriadi, Muh. Yasuf Sarro, Yusuf Damang dan Andi Mappilawa, turun menemui massa aksi untuk mendengarkan sekaligus menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Anggota DPRD Maros, Andi Safriadi, mengatakan pihaknya menghargai langkah PMII dalam menyuarakan keresahan masyarakat melalui aksi demonstrasi.
Menurutnya, persoalan air bersih, BBM, listrik hingga kelangkaan LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius pemerintah.
“Kami menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan teman-teman PMII Maros. Persoalan air bersih, BBM, listrik maupun kelangkaan LPG 3 kilogram merupakan persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan tentu menjadi perhatian DPRD,” kata Andi Safriadi.
Ia menegaskan, DPRD tidak hanya menjadi tempat masyarakat menyampaikan keluhan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menindaklanjuti setiap aspirasi melalui fungsi kelembagaan.
“Kami memahami keresahan yang disampaikan mahasiswa. Aspirasi ini tidak berhenti pada penerimaan saja, tetapi akan kami tindak lanjuti melalui fungsi DPRD, terutama fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Andi Safriadi juga menegaskan bahwa DPRD Maros terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui gerakan mahasiswa.
“Bagi kami, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal pemerintahan. Ini menjadi informasi bagi DPRD untuk melihat secara langsung persoalan yang dirasakan masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang disuarakan PMII membutuhkan penanganan lintas sektor. Krisis air bersih memerlukan perhatian pemerintah daerah, sementara persoalan BBM dan LPG berkaitan dengan ketersediaan serta kelancaran distribusi. Adapun persoalan kelistrikan membutuhkan koordinasi dengan pihak berwenang.
DPRD Maros berharap aspirasi yang disampaikan PMII tidak sekadar menjadi catatan dalam aksi demonstrasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Respons langsung para legislator tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam membuka ruang dialog dengan masyarakat serta mengawal berbagai persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar warga Kabupaten Maros.
