oleh

Pembelajaran Online Terus Berlanjut, Pelajar di Sultra Mulai Menjerit

Faktual.Net, Buton Utara, Sultra – Salah satu pelajar di Kabupaten Buton Utara (Butur), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai mengungkap jeritan hati atas kebijakan sistem pembelajaran online/daring yang masih terus berlanjut.

Metode pembelajaran online (daring) juga ikut diterapkan di Zona Kuning Covid-19 seperti Buton Utara. Namun hal ini mulai dikeluhkan oleh sebagian masyarakat, serta menjadi dilema terberat bagi orang tua siswa di tengah sulitnya ekonomi.

Pandemi Covid-19 telah memaksa masyarakat Indonesia semakin akrab dan melek teknologi. Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sistem pendidikan pun mulai menerapkan metode online.

Di Kabupaten Butur, alih-alih membeli gadget untuk mendukung kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) anak-anaknya, sebagian orang tua siswa justru masih kesulitan membeli beras untuk makanan setiap hari.

Ketua OSIS SMAN 1 Kulisusu Barat, Ebyn mengungkapkan, disaat perekonomian masyarakat semakin sulit sebagai dampak mewabahnya Covid-19, biaya pendidikan yang semestinya gratis bagi siswa justru terasa berat gegara sistem pembelajaran online.

“Jujur saja sebenarnya kita juga merasakan dilema gara-gara sistem pembelajaran online saat ini, beli beras saja susah, gimana kita mau beli lagi gadget dan kuota data,” ungkapnya dalam press release yang diterima media ini, Kamis (23/7/2020) pagi.

Selain itu, koneksi jaringan internet dan listrik yang masih sangat buruk terjadi pula di wilayah pelosok Kabupaten Butur, khususnya di Kecamatan Kulisusu Barat.

Baca Juga :  Ini Penjelasan Kapolres Terkait Penemuan Lima Jenazah ABK KM.Starindo Jaya Maju VI

Dijelaskannya bahwa, kondisi seperti ini dikhawatirkan dapat membangun paradigma berpikir di kalangan masyarakat luas, bahwa Kecamatan Kulisusu Barat selama ini seakan tidak pernah tersentuh solusi dari Pemerintah Kabupaten Butur.

Gadget canggih yang dimiliki oleh masyarakat bahkan sulit untuk digunakan, karena terkendala dengan koneksi jaringan internet yang masih sangat buruk. Kasus pemadaman listrik pun seakan menjadi agenda harian yang semakin meresahkan masyarakat.

“Pemkab Butur belum memiliki solusi untuk meringankan beban orang tua siswa yang tetap harus membayar sumbangan berupa uang komite sekolah di tingkat SMP maupun SMA, dan juga siswa yang belum memiliki gadget di tengah berlakunya sistem belajar online tersebut,” imbuhnya.

Dikatakan pula, sebagian besar orang tua siswa mengeluh. Hal ini disebabkan beratnya beban untuk membeli gadget buat anaknya, guna mendukung sistem pembelajaran online.

Terkait berbagai persoalan tersebut, Ebyn mengaku masih mendiskusikan bersama beberapa mahasiswa di kampungnya, guna penentuan sikap dan langkah selanjutnya, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.

“Pusat memberikan keleluasaan bagi zona hijau untuk menggelar pilkada seperti di wilayah butur kenapa harus tidak dengan pembelajaran di sekolah. Kita tunggu hasilnya seperti apa, karena kita juga sadar akan bahaya penularan jika mengizinkan sekolah tatap muka tanpa kajian yang jelas dan mendalam,” sambungnya.

Baca Juga :  Operasi Yustisi, Aparat Gabungan Jaring 35 Pelanggar Disiplin Bermasker

Di sisi lain, dengan penerapan sistem pembelajaran online, maka ada beberapa sekolah yang merumahkan guru honorer. Terkait hal ini, guru honorer pun terancam kehilangan pendapatan.

Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Buton Utara di Kota Kendari, Muhammad Isran turut berkomentar. Ia menilai, seharusnya Pemkab Butur memprioritaskan anggaran pendidikan dalam setiap tahunnya.

“Jangan sampai kondisi yang serba susah ini, membuat tenaga pengajar tidak fokus memberikan pembelajaran terhadap siswanya. Kewenangan pemerintah untuk mengatur anggaran di masa Covid-19 seperti ini, harusnya ada porsi maksimal untuk pendidikan. Jadi keluhan honor, tidak lagi terjadi di kalangan guru honorer,” kata Isran.

Ia mengaku telah mendapatkan informasi, bahwa ada sekolah negeri yang orang tua muridnya enggan membayar kewajibannya kepada sekolah, dengan alasan anaknya tidak masuk sekolah.

Hal itu pun makin marak di kalangan orang tua siswa, terlebih setelah sistem pembelajaran daring tidak dapat diterapkan secara merata di semua wilayah Kabupaten Buton Utara.

“Orang tua murid banyak yang tidak membayar kewajiban, dikarenakan keterbatasan keuangan orang tua siswa, maupun sinyal dan listrik yang sulit diakses di wilayah yang cukup jauh,” pungkasnya.

Reporter: Zahirudin

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :