Faktual.net, Takalar — Sikap membangkang yang diduga dilakukan pihak provider internet MyRepublic bersama sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Takalar dinilai telah menjatuhkan wibawa pemerintahan daerah dan mempermalukan kepemimpinan Bupati Takalar di mata publik.
Berdasarkan hasil pengamatan Solidaritas Aksi Mahasiswa Takalar (SAMATA), aktivitas penanaman tiang dan pembentangan kabel internet milik MyRepublic masih terus berlangsung di sejumlah desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan, meski Pemerintah Kabupaten Takalar telah mengeluarkan surat resmi larangan aktivitas sebelum izin dilengkapi.
Pemkab Takalar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebelumnya telah menerbitkan surat bernomor 700.1.2.4/219/DPMPTSP yang ditujukan kepada para camat untuk diteruskan kepada lurah dan kepala desa.
Dalam surat tersebut ditegaskan agar pemerintah desa tidak memberikan izin kepada perusahaan/vendor pemasangan jaringan internet sebelum mengantongi rekomendasi teknis dan perizinan sesuai aturan yang berlaku.
Namun fakta di lapangan menunjukkan surat tersebut seolah tidak memiliki arti apa pun di hadapan pihak MyRepublic.
Pada Jumat, 15 Mei 2026, aktivitas pemasangan tiang dan pembentangan kabel masih terlihat terang-terangan berlangsung di wilayah poros Polongbangkeng Utara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap fungsi pengawasan pemerintah kecamatan maupun desa.
SAMATA menilai mustahil pihak MyRepublic berani menjalankan aktivitas secara bebas tanpa adanya pembiaran atau restu dari pihak tertentu di wilayah tersebut.
Bahkan, SAMATA mengidentifikasi adanya dugaan sejumlah kepala desa di Polongbangkeng Selatan telah memberikan lampu hijau kepada pihak provider untuk tetap beroperasi.
Ini bukan sekadar persoalan administrasi izin, tetapi sudah menjadi persoalan serius terkait marwah dan kewibawaan pemerintahan daerah.
Jika surat resmi pemerintah daerah saja bisa diabaikan secara terang-terangan, maka publik patut mempertanyakan sejauh mana ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan.
SAMATA mendesak Bupati Takalar agar segera mengambil langkah tegas terhadap aparatur pemerintahan di bawahnya yang diduga melakukan pembangkangan terhadap instruksi pemerintah daerah.
“Jangan sampai pemerintah daerah terlihat lemah di hadapan perusahaan. Jika ada aparat yang bermain atau membiarkan aktivitas ilegal ini berjalan, maka wajib dievaluasi dan ditindak tegas.
Ini menyangkut harga diri dan wibawa pemerintahan Kabupaten Takalar,” tegas SAMATA.
Reporter : Sattu
