Faktual.Net, Konsel, Sultra. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Paripurna Dengan Agenda Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2020.
Kegiatan tersebut diawali dengan Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 bertempat di Aula Rapat DPRD Konsel, Selasa, 26/11/2019.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Armal bersama Wakil Ketua II Senawan Silondae, A.Md dan dihadiri sebanyak 28 Anggota DPRD Konsel dari jumlah 35 Anggota DPRD seluruhnya. Turut hadir pula Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga ST MM dan Wakil Bupati Konawe Selatan Dr H Arsalim Arifin SE MSi beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kepala OPD lingkup Pemkab Konsel.
Sebagai Perwakilan dari Fraksi-Fraksi DPRD Konsel, Ahmad Muhaimin, S.Pdi, SKM, M.Pd menyampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengelolaan Keuangan Daerah DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konsel telah menjalani rapat dalam rangka membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 yang dibingkai oleh semangat kemitraan dan persudaraan.
Dia mengatakan, kesungguhan DPRD dan Pemerintah selama masa rapat ditunjukan melalui diskusi yang cukup mendalam dan sungguh-sungguh. Perdebatan yang serius dengan mengungkapkan gagasan-gagasan kritis-konstruktif.
Olehnya itu, sambung dia, Fraksi-fraksi patut menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati dan Wakil bupati Konsel bersama segenap jajaran pemerintah pada semua OPD yang telah menunjukkan komitmen kemitraan selama rapat-rapat berlangsung.
Menurutnya, poin penting yang dapat diperoleh dari keseluruhan dinamika rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Konsel adalah bahwa kebijakan dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2020 diarahkan pada kegiatan instruksional dan atau sebagai pelaksanaan ketentuan perundangan-undangan yang diundangkan setelah penetapan APBD Tahun 2020.
Yang juga diarahkan pada program kegiatan yang mempunyai manfaat langsung pada masyarakat, kegiatan yang mendesak dan atau bersifat menyesuaikan dengan RPJMD 2016-2021.
Politisi partai hanura ini juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali apakah program-program yang dibuat dan dilaksanakan selama ini telah menyentuh kepentingan masyarakat banyak dan terdistribusi dengan tepat sasaran sesuai asas manfaatnya.
“Pokok-pokok pikiran DPRD hendaknya menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah. Selain hal tersebut, perlu diketahui bahwa Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Konsel sudah 10 tahun belum mengalami kenaikan sehingga diharapkan dapat dinaikkan dengan tanpa Tim penilai sepanjang tidak melampaui Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Prov. Sultra” harapnya.
Mengakhiri penyampaian pendapat akhir ke 8 fraksi ini, Ahmad muhaimin berharap Pemerintah daerah hendaknya melakukan pembinaan dan evaluasi kepada lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM) yang terdaftar, melakukan pemberdayaan terhadap potensi-potensi generasi muda dan diharapkan adanya tunjangan bagi tenaga medis baik dokter umum, dokter spesialis maupun pertugas farmasi.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 8 fraksi di DPRD Konsel sepakat dan setuju terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020. Sekaligus merekomendasikan kepada Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Konsel untuk secara bersama-sama menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terhadap KUA-PPAS Tahun 2020” tutupnya.
Bupati Konsel, Surunuddin Dangga dalam sambutannya menerangkan, tahun 2020 pemkab konsel bakal focus pada program pengembangan ekonomi produktif. Sebab, hal itu sangat penting untuk membuka lapangan kerja, utamanya industri-industri kecil dan menengah maupun koperasi.
Tidak hanya itu, kata Surunuddin, program peningkatan bidang pendidikan juga sangat penting melalui pemberantasan buta aksara, penanganan anak putus sekolah karena layanan pendidikan yang terbatas, dan rendahnya
partisipasi pendidikan pada semua jenjang.
“Serta peningkatan sarana dan prasarana publik, seperti perbaikan atau pembangunan jalan, jembatan dan irigasi dalam rangka mendukung ekonomi daerah agar semakin tumbuh,” katanya.
Untuk merealisasikan program tersebut, Surunuddin menekankan seluruh OPD agar Rencana-rencana yang lahir tidak keluar dari KUA-PPAS dengan mempertimbangkan besaran pendapatan tahun 2020 kurang lebih Rp 1.4 Triliun.
“Kita harus berfikir bagaimana mengatasi kebutuhan mendesak daerah, utamanya kepentingan publik. Dengan menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan, utamanya mengoptimalkan kegiatan-kegiatan diakhir masa periode,” pintanya.
Surunuddin juga mengungkapkan, rencana penggunaan anggaran Tahun 2020 dengan memprioritaskan belanja meliputi penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, Bantuan Parpol, Kenaikan BPJS dan pembayaran Tunjangan Tambahan Pendapatan bagi Pegawai (TPP).
Diakhir sambutannya, Surunuddin menegaskan bahwa komitmen untuk mensejahterakan rakyat akan tetap menjadi prioritas utama.
“Kita tidak ingin anggaran yang ada tidak termanfaatkan secara maksimal, hanya karena terjadinya bias dalam perencanaan,” katanya.
Olehnya itu, pihaknya meminta kerjasama dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif lebih ditingkatkan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan tanggung jawab bersama.
“Jangan hanya karena perbedaan pandangan ataupun kepentingan politik sehingga kita mengabaikan 310 ribu masyarakat Konsel yang butuh untuk kita tingkatkan kesejahteraannya,” ucapnya.
Reporter: Marwan Toasa
