faktual.net, Kendari, Sultra — PUSPAHAM Sulawesi Tenggara bersama Satya Bumi menyelenggarakan Multi-Stakeholder Forum (MSF) bertajuk “Refleksi Praktik Industri Nikel di Kabupaten Kolaka melalui Dialog Multistakeholder” di Hotel Claro Kendari, Selasa (29/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah, perusahaan, masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil untuk membahas perkembangan industri nikel di Kabupaten Kolaka, khususnya kawasan Pomalaa, serta berbagai dampaknya terhadap lingkungan, ruang hidup, dan penghidupan masyarakat.
Dalam pembukaan forum, Direktur PUSPAHAM Sulawesi Tenggara, Kisran Makati, menegaskan bahwa Pomalaa bukan semata-mata kawasan industri, tetapi juga merupakan ruang hidup masyarakat yang mencakup desa, lahan pertanian dan perkebunan, sungai, wilayah pesisir, serta berbagai sumber penghidupan masyarakat.
Menurutnya, perkembangan industri nikel membawa peluang berupa investasi, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi. Namun, pada saat yang sama, perkembangan tersebut juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain terkait perlindungan lingkungan, ruang hidup masyarakat, sumber daya air, partisipasi publik, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Perkembangan industri tidak cukup dilihat hanya dari sisi investasi dan produksi, tetapi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan serta kualitas tata kelola yang menyertainya,” ujar Kisran dalam forum.
Temuan Pelanggaran Lingkungan hingga Konflik Agraria
Dalam forum tersebut, Peneliti Perkumpulan PUSPAHAM dan Satya Bumi, memaparkan hasil kajian dan pemantauan PUSPAHAM di sejumlah desa di kawasan Pomalaa.
Paparan tersebut mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dirasakan masyarakat, antara lain pelibatan masyarakat yang belum bermakna, tekanan terhadap lingkungan, pencemaran, persoalan agraria, kerentanan kesehatan, ketenagakerjaan, serta perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah dampak terhadap lahan pertanian. Berdasarkan hasil kajian yang dipaparkan, sekitar 247 hektare lahan persawahan di Lamedai dan Oko-Oko terdampak genangan banjir bercampur lumpur, dengan 189 rumah tangga petani dilaporkan terdampak pada 18 Oktober dan 10 November 2025.
Temuan tersebut menunjukkan pentingnya melihat perkembangan industri dari perspektif masyarakat yang tinggal dan menggantungkan penghidupannya di sekitar kawasan industri. Perubahan kondisi lingkungan dan ruang hidup secara langsung berkaitan dengan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Satya Bumi Desak Tata Kelola Industri yang Bertanggung Jawab di Kolaka
Direktur Satya Bumi, Andi Muttaqien, menyampaikan pentingnya memastikan agar pengembangan industri berjalan dengan tata kelola yang bertanggung jawab dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di sekitar kawasan industri.
Dalam forum tersebut, Satya Bumi menekankan pentingnya memperhatikan daya dukung lingkungan, hak-hak masyarakat, keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan perlindungan tenaga kerja dalam pengembangan industri nikel.
Menurut Andi, keberlanjutan industri tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan investasi dan produksi, tetapi juga dengan kemampuan pembangunan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah dalam jangka panjang.
MSF membahas berbagai perspektif mengenai hubungan antara pengembangan industri dengan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pembahasan mencakup perlindungan kawasan hutan dan ekosistem, daerah aliran sungai dan sumber air, ruang hidup masyarakat, ketenagakerjaan, serta keberlanjutan ekonomi lokal.
Aspek ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting dalam dialog, khususnya terkait peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, serta perlindungan hak-hak pekerja.
PUSPAHAM dan Satya Bumi menegaskan bahwa MSF dimaksudkan sebagai forum menjadi ruang untuk mempertemukan informasi, pengalaman, kewenangan, dan perspektif para pihak, sehingga persoalan yang berkembang dapat dipahami secara lebih utuh dan ruang perbaikannya dapat diidentifikasi bersama.
Dari dialog yang berlangsung, PUSPAHAM dan Satya Bumi mendorong agar pengelolaan industri nikel di Kabupaten Kolaka ke depan semakin memperhatikan perlindungan lingkungan, pemulihan wilayah terdampak, perlindungan daerah aliran sungai dan sumber air, keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat secara bermakna, serta mekanisme pengaduan yang inklusif dan dapat diakses masyarakat.
Forum juga diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi persoalan prioritas, kebutuhan perbaikan, rekomendasi, dan langkah tindak lanjut sesuai peran serta kewenangan masing-masing pihak.
PUSPAHAM dan Satya Bumi menyadari bahwa persoalan industri nikel di Kabupaten Kolaka, khususnya Pomalaa, bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan melalui satu forum. Namun, dialog yang terbuka, konstruktif, dan berbasis pada informasi serta pengalaman para pihak merupakan bagian penting dalam membangun pemahaman bersama dan mendorong perbaikan tata kelola.
Ke depan, pengembangan industri nikel di Kabupaten Kolaka diharapkan dapat berjalan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memastikan perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta keberlanjutan penghidupan masyarakat di sekitar kawasan industri. (Red)
