faktual.net,Makassar,Sulsel – Pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai aksi warga yang menanam pohon pisang di ruas jalan rusak menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Salah satu kritik datang dari Wakil Ketua Umum DPP Gempa Indonesia, Ari Paletteri, yang mengaku kecewa dengan gaya penyampaian gubernur dalam forum resmi.
Dalam pernyataannya, Gubernur Sulawesi Selatan antara lain mengatakan, “Semakin tanam pisang, semakin saya tidak kerjai,” kemudian, “Siapa yang bicara saya tidak kerjakan, mulai sekarang berhenti bicara, karena saya memang begitu dari dulu,” serta menegaskan bahwa pemerintah bekerja berdasarkan perencanaan dan program, bukan karena adanya aksi protes.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai gubernur sedang menegaskan pentingnya pembangunan yang mengikuti perencanaan, sementara sebagian lainnya menganggap penyampaiannya terkesan keras dan kurang mencerminkan sikap yang merangkul kritik masyarakat.
Menurut Ari Paletteri, pada Kamis (9/7/2026), pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa kritik masyarakat tidak dihargai. Ia berpendapat bahwa aksi menanam pohon pisang di jalan rusak merupakan bentuk ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi infrastruktur yang mereka rasakan.
“Masyarakat tidak menanam pohon pisang tanpa alasan. Itu adalah bentuk protes atas jalan yang rusak dan harapan agar pemerintah memberi perhatian. Karena itu, respons seorang gubernur seharusnya mampu menenangkan masyarakat, membuka ruang dialog, dan menunjukkan empati, bukan menimbulkan kesan bahwa kritik akan diabaikan,” ujar Ari Paletteri.
Ari menambahkan bahwa seorang kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, termasuk terhadap kritik yang disampaikan dengan cara-cara simbolik.
“Seorang gubernur adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan seharusnya dijawab dengan kebijakan, bukan dengan pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap aspirasi warga. Masyarakat membutuhkan solusi atas jalan yang rusak, bukan polemik yang memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat,” katanya.
Menurut Ari Paletteri, pembangunan infrastruktur memang harus mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran. Namun, ia berharap penyampaian pesan kepada masyarakat tetap mengedepankan sikap yang bijaksana, menghormati aspirasi publik, dan tidak menimbulkan kesan bahwa aksi kritik akan memengaruhi pelayanan pemerintah.
Demi memenuhi prinsip keberimbangan, ruang hak jawab tetap terbuka bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi atas pernyataan tersebut.
Reporter : Sattu
