oleh

Jalur Pengurusan Sertifikat Halal, Reguler dan Self Declare

faktual.net, Kendari, Sultra. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang kewajiban untuk semua produk di Indonesia memperoleh sertifikat halal. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur LPH Halal Center Universitas Muhammadiyah Kendari, Anwar Said, S.Si.,M.Pd.

Anwar Said menjelaskan bahwa sertifikat halal saat ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) bukan lagi LPPOM MUI. Tetapi dengan tidak mengurangi kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan hasil Fatwa MUI.

“Jadi harus dipahami bahwa kewenangan MUI dalam hal ini tidak dihilangkan sebab, sertifikat halal akan terbit manakala ada hasil sidang dari komisi fatwa MUI”, ucap Anwar Said pada Selasa, 12 Juli 2022 di Kendari.

Anwar Said juga menjelaskan bahwa pengurusan sertifikat halal saat ini bisa dilakukan melalui 2 jalur, yakni jalur sertifikasi Reguler dan jalur sertifikasi Self Declare.

“Perbedaan antara jalur reguler dan self declare, jalur reguler berbayar Rp. 300.000 sedangkan jalur sellf declare disubsidi oleh negara alias gratis”, terang Anwar Said.

Ditambahkannya lagi bahwa perbedaan lain dari jalur reguler dan self declare, jika jalur reguler dan proses auditnya dilakukan oleh auditor dengan persyaratan yang ketat, sedangkan untuk jalur self declare prosesnya didampingi oleh pendamping dengan persyaratan yang mudah.

“Jalur reguler ini diperuntukkan bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Sedangkan jalur self declare diperuntukkan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan keputusan kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2020”, pungkasnya.

Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal, bisa mengakses akun SI HALAL melalui “ptsp.halal.go.id”.

Reporter : Aco RI

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :