Oleh : IMMawan Nifsu Sahban
Faktual.Net, Kendari, Sultra. – Beberapa hari yang lalu, kita di hebohkan dengan isue kedatangan TKA asal China diwilayah otonomi Sulawesi tenggara. Hal ini menuai problem yang sangat sensitive, dimana bangsa ini tengah dilanda musibah besar berupa virus corona. Sedangkan Pemerintah pusat memaksa mendatangkan TKA asal China di bumi Anoa.
Dengan melihat kondisi seperti itu, berbagai diskusi dan aksi penolakan melalui media yang gencar dilakukan aktivis mempertimbangkan kedatangan TKA asal negeri pandemi ini melahirkan konklusi bahwa pemerintah pusat gotot membuka akses Impor tenaga Kerja asing.
Bagi penulis, ini adalah sesuatu hal yang konyol. Kenapa penulis berani mengatakan seperti itu ? Karna hari ini kita tau secara bersama, bahwa pemerintah pusat dengan tegas menyatakan kepada masyarakat untuk tidak beraktifitas yang berlebihan diluar rumah dengan tujuan mempercepat pemutusan matarantai virus corona. Tapi dilain sisi juga, pemerintah pusat mengijinkan TKA asal China untuk terbang menuju bumi anoa. Ini merupakan konflik integritas yang sedang melanda pemimpin-pemimpin negeri ini
Senada dengan penolakan oleh aktivis dan ormas perduli BANGSA rencana kedatangan TKA tersebut, ini juga menjadi ujian kedaulatan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara untuk menentukan daerahnya aman dari segala ancama yang membahayakan daerahnya maupun masyarakat. Penulis melihat
Sikap gubenur dan dewan perwakilan rakyat daerah Sulawesi tenggara dengan tegas menolak kedatangan TKA adalah bentuk afirmasi bahwa Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang secara hokum berhak menentukan sikap jika sewaktu-waktu wilayah otonomnya dalam keadaan bahaya.
Sepintas pernyataan sikap, DPRD Profinsi dan Gubernur ini memberikan pencerahan, bahwa pemerintah pusat tidak boleh memaksakan kehendak pribadi di tengah situasi mencekap oleh virus corona.
Penulis menilai sikap penolakan kedatangan TKA ini adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan jika ditelaah dari sisi kemanusiaan.
Kita semua paham bahwa dampak dari virus corona ini sudah kita rasakan. PHK yang dialami anak negeri di berbagai Perusahaan akibat Covid-19. Dan Penolakan TKA menjadi semacam kepeduliaan yang berimbas pada seluruh aspek.
Selain prestisius Gubernur dan DPRD Sultra, tulisan ringkas ini juga hendak mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah pusat untuk memutus mata rantai pandemi, baik pandemi yang mengakibatkan krisis kemanusiaan dan kesehataan juga pandemi keputusan pemerintah pusat yang mengakibat krisis ekonomi, kepercayaan, kesejahteraan dan keadilan. Bagaimana tidak proyek “asimilasi” yang digagas oleh KEMENKUMHAM yang diberikan terhadap terpidana yang terbukti gagal sebut saja mantan terpidana kasus pencurian menjadi residivis dengan kasus yang sama ditengah pandemi.
Ditambah dengan adanya izin dari KEMENAKER menyetujui kedatangan TKA asal china yang diajukan oleh perusahan tambang di Sulawesi tenggara melalui surat Nomor B-3/10204/PK.04/IV/2020, Disertai dalih “Demi menjaga pembangunan dan aktivitas perusahaan tetap berjalan” bagi penulis menunjukan kedaulatan Negara dan bangsa sedang dicomot oleh pihak-pihak berkepentingan.
Dalih dari KEMENAKER untuk mempersilahkan TKA Mendarat Di wilayah SULTRA adalah pelanggaran terhadap perintah presiden untuk intens memerangi virus corona. Karna beberapa minggu yang lalu juga presiden dengan tegas melarang kepada kita semua untuk tidak mudik, dengan tujuan untuk memutus penyebaran Corona Virus.
Maka di akhir tulisan singkat ini kami Menyatakan SIKAP:
A. DPD IMM SULTRA menolak rencana kedatangan 500 orang TKA asal China dan Mengajak Seluruh Elemen, baik pemuda, mahasiswa, OKP serta ormas untuk bergandengan tangan menolak rencana kedatangan TKA asal CHINA.
B. Mendukung sepenuhnya langkah pemerintah provinsi Dan Daerah menolak kedatangan TKA asal China.
C. Meminta Pemerintah Pusat untuk fokus menyelesaikan masalah Virus Corona.
D. Meminta presiden Mencopot MENKUMHAM DAN MENAKERTRANS.
F. Jika pemerintah pusat ngotot mengijinkan kedatangan TKA asal China, maka Kami akan melakukan Aksi dan memboikot Bandara Haluoleo.
Pernyataan sikap yang kami sampaikan adalah bentuk tanggung jawab keilmuan dan kemahasiswaan kami, representasi sebagai mata dan hati masyarakat. Maka setelah adanya wacana mendatangkan TKA asal China yang menimbulkan polusi kemanusiaan bagi mata dan hati rakyat, pernyataan sikap demikian adalah bagian sederhananya.
IMMawan Nifsu Sahban adalah Ketua Bidang Hikma Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( IMM) Sulawesi Tenggara
( Isi Opini diluar tanggung jawab Redaksi)
