oleh

Efek Study Banding “Otak Versus Otot” Pilkades Apa Kabar

Faktual.Net, Sinjai, Sulsel – Terkait studi banding sejumlah kades didampingi dinas PMD Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ke pulau Jawa tepatnya Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Aksi unjuk rasa pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) Tentang studi banding sejumlah kades dinilai hanya untuk menghabiskan anggaran diakhir masa jabatan sedangkan banyak agenda yang wajib digelar diakhir masa jabatan.

Melalui koordinator lapangan (Korlap) Syahrul Gunawan membeberkan sebab banyak agenda yang wajib digelar diakhir masa jabatan dalam waktu sepekan ratusan juta yang dianggarkan dihabiskan.

“Berdasarkan data yang sempat dihimpun dari jumlah anggaran yang dilakukan saat Bimtek di kota Makassar sebesar Rp. 4,5 juta per orang dan diikuti 150 orang, sedangkan studi banding sebesar Rp.5,5 juta per orang dan diikuti sekitar 50 orang jika di total anggaran yang dihabiskan mencapai Rp.950 juta yang bersumber dana desa” ungkapnya

Menurutnya dinas pemberdayaan masyarakat Desa (PMD) justru malah memberikan ruangan pelaksanaan sedangkan pilkades mendatang justru carut marut.

“Fungsi dan tanggung jawab dimana dalam tahapan pilkades mendatang masih carut marut, tapi balik itu justru kepala dinas PMD, ikut dalam rombongan tersebut” tanya dia

Berkaitan hal tersebut, dinas PMD sempat mengeluh keterbatasan soal anggaran tentang pilkades.

“Mengingat dinas PMD sempat mengeluh soal anggaran Pilkades ini malah mengurangi anggaran mala sibuk mengurus hal lain” tuturnya.

Melalui dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa dibeberapa titik yakni dikantor PMD, Kantor Bupati dan Kantor DPRD Sinjai.

Melihat terjadinya permasalahan pilkades tersebut dia minta Bupati Sinjai dan DPRD Sinjai evaluasi Kinerja Dinas PMD.

“Saya minta Bupati dan DPRD melakukan evaluasi hasil perjalanan dinas PMD dan Kades dan segera menyelesaikan permasalahan pilkades Kabupaten Sinjai” tuturnya.

Adanya kejadian tersebut DPRD Sinjai melakukan pengawasan.

“Sebagai wakil rakyat, DPRD harus agar turun melakukan pengawasan dari hasil studi banding selama beberapa tahun yang di lakukan PMD dan kades” tegasnya

Dilihat besarnya jumlah anggaran yang telah di gunakan dari perjalan dinas telah dilakukannya.

“Sedangkan perbandingan jumlah anggaran perjalanan out put yang dicapainya hal dinas PMD jabarkan hasil study tor dan persiapan Kades” harapnya.

Foto penampakan ditengah aksi unjuk rasa

Saat menyampaikan aksi unjuk rasa di Bubarkan didepan kantor Dinas PMD, oleh diduga sejumlah oknum kepada desa yang tergabung dalam pengurus dewan pmpinan cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sinjai.

Kejadian itu di benarkan oleh sekertaris ABDESI Kabupaten Sinjai Ir Abd Rajab, bahwa kejadian tersebut itu merupakan Spontanitas teman teman Kapala Desa.

“Kami sama teman teman kepala tadi bicara dibawah sama ibu kadis, kita sepakat terima saja lima orang perwakilan saja untuk bicara dan dikawal oleh pak Kapolsek saja, namun saya bicara di dalam pas ada teman teman teman menegur ini adik mahasiswa barang kali mungkin disitumi ada spontanitas barang kali” ucapnya Abd Rajab.

Menurut Abd Rajab bahwa yang hadir kepala Desa disaat kejadian tersebut sekitar 10 orang.

“Ada sekitar sepuluh orang kepala desa yang hadir, atas insiden itu tadi karena mungkin ketersinggungan salah satu teman teman yang keluar itu tadi sehingga terjadi seperti itu, saya lerai adik adik dan suruh pulang” ungkapnya.

Studi banding diPonggok merupakan program ABDESI sejak dua tahun lalu, dan rekomendasi dikeluarkan oleh bupati Sinjai berhubung diluar Propinsi.

“Itu studi banding itu merupakan program sejak dua lalu baru bisa kesana karena covid 19, itu pun rekomendasi pak bupati yang keluarkan karena di luar propinsi” tutupnya.

Editor: Dzul

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :