DPRD Tikep Pertanyakan Keseriusan Pemkot Soal BPJS

30

Faktual.Net,Tidore. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Tikep dalam mengurus terkait dengan persoalan BPJS yang nantinya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

Pasalnya menurut Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Anas Ali dalam rapat kerja antara DPRD dan TAPD beserta OPD terkait lingkup Pemkot Tikep yang berlangsung selasa kemarin mengatakan bahwa persoalan tersebut sebelum diteatapkan menjadi APBD 2019, sudah ada kesepakatan antara DPRD dan Pemkot untuk memprioritaskan masalah BPJS senilai Rp. 13 Milyar bagi masyarakat kurang mampu yang bersumber dari APBD dan APBDes tahun 2019.

Sebab saat ini menurut dia, dari kesepakatan tersebut belum terlihat dengan jelas realisasi anggaran tersebut ke masyarakat, padahal telah disepakati untuk dituangkan dalam batang tubuh APBD tahun 2019.

“Dalam pembahasan awal telah disepakati kita bebankan ke APBD 4,9 Milyar sudah termasuk pembiayaan melalui APBDes, yang kita buka per desa senilai Rp. 100 Juta. namun kita terkendala masalah regulasi yang ada di desa, sebab Dalam APBDes yang disusun melalui BPMD tidak dicantumkan soal BPJS, sehingga yang jalan saat ini baru anggaran yang senilai Rp,2 milyar sekian itu, sementara 4,9 Milyar belum bisa jalan” ungkap Mansur Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD menegaskan kepada Pemkot Tikep agar segera menjalankan program tersebut, pasalnya dalam enam bulan terakhir ini dana BPJS belum juga direaliasi padahal telah dianggarkan.

Sementara menurut Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore Kepulauan Mochtar Djumati menilai pemerintah kota Tidore kepulauan tidak serius mengurus pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pasalnya persoalan regulasi merupakan kewenangan pemerintah daerah tetapi tidak ada geliat dan keseriusan yang ditunjukan.

Padahal jauh sebelumnya DPRD telah berkonsultasi mengenai regulasi baik di kementrian dalam negeri maupun BPKP, dan persoalan tersebut telah diperbolehkan sembari diberikan dua nomor rekening untuk diploting dana tersebut ke setiap Desa dengan menggunakan APBDes.

“kalau sampai masalah BPJS ini tidak terealisasi lebih baik dipending saja, dan saya atas nama fraksi menyatakan setelah rapat ini anggota DPRD harus brifing untuk mengeluarkan rekomendasi mengenai anggaran BPJS yang telah diparipurnakan, sebab persoalan ini telah disetujui semua fraksi dan sudah selesai, jadi tidak ada lagi kata nanti liat, kalau diperbaiki pada APBD perubahan mungkin, lagipula masalah BPJS ini tidak untuk saya, maupun anggota DPRD melainkan untuk Rakyat,” tegas Ratna Namsa Ketua Komisi III DPRD Kota Tikep

Menyikapi masalah itu, Sekertaris Daerah Kota Tikep Asrul Sani Soleman berjanji bahwa persoalan BPJS ini akan dilakukan perbaikan dan dipastikan akan direalisasi pada saat memasuki APBD perubahan. sebab dalam pembahasan APBD tahun 2019 dirinya tidak tau menau terkait persoalan tersebut karena dia belum menjadi Sekda Kota Tikep dan dimasukan dalam TAPD.
Sekedar diketahui, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Tikep sebagaimana yang dipaparkan Marsaid Idris sekertaris BPKAD Kota Tikep dalam rapat tersebut, kota tidore kepulauan jumlah penduduknya sebesar 112.776, yang sudah terakomodir pemegang kartu jaminan kesehatan sebanyak 72.317, terdiri dari APBN sebanyak 33 ribu jiwa, APBD sebanyak 12.500, PNS 17 Ribu, Masyarakat Mandiri 5.760, Pensiun 2.008, TNI 583, Polri 831. sedang yang belum terakomodir sebanyak 40.459 jiwa. dari sisa angka tersebut jika dilakukan sharing anggaran dengan pemerintah provinsi maka Tidore 70 persen dan provinsi membantu 30 persen.

Reporter : Aswan Samsudin

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :