Catatan Kelam Institusi Kepolisian Sulawesi Tenggara Dalam Pengamanan Unjuk Rasa

135
Muhammad Tri Putra Sebagai Mantan Ketua DPM FH UHO 2016 sekaligus Mahasiswa Pasca Sarjana Jakarta

Oleh : Muhammad Tri Putra

Faktual.Net – Rentetan kejadian tindakan pihak kepolisian dalam penangan gerakan mahasiswa di Kendari adalah sejarah kelam negara demokrasi kita pada saat ini. Mestinya diusia 21 tahun reformasi sejak 98 telah masuk usia dewasa, mestinya aparat lebih bijak dalam menghadapai setiap gerakan masa. Kita menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, tetapi ketika mahasiswa menyampaikan pendapat dibalas dengan tindakan represif, jelas adalah sebuah kemunduran dalam hal pengamanan gerakan masa bagi instusi kepolisian, ini sejarah kelam bagi institusi Kepolisian di Kota Kendari”.

Yang kita sesalkan adalah seorang manusia, mahasiswa, anak desa harapan keluarga dan harapan masa depan bangsa ditembak atau dihajar dan diperlakukan dengan tidak manusiawi.

Dua bulan terakhir, sejak September memang ujian berat bagi pihak kepolisian daerah Sultra, tercatat tiga persoalan besar mesti dilakukan evaluasi, pertama pada saat pengamanan aksi 26 September yang menyebabkan 2 orang mahasiswa meninggal dunia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM. Selain itu, Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Sudah cukup jelas aturan yang harusnya dijadikan rujukan untuk penanganan setiap unjuk rasa.

“Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dengan tidak sewenang-wenang harus sesuai prosedur”.

Perkapolri No. 9 Tahun 2008 juga adalah pedoman standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara, mengatur tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

“Disini, Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan melakukan pengamanan, sehingga dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum tidak terjadi gerakan yang kontra produktif, harusnya itu selalu diperhatikan”.

Artinya terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum sedangkan pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan upaya untuk menghentikan tindakan anarkis tapi perlu diperhatikan bahwa perlakuan tetap secara manusiawi tidak boleh dianiaya atau diseret dan sebagainya.

Kadangkala tindakan spontanitas dan emosional dari aparat mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul. Ini yang menjadi persoalan, karena apapum alasanya itu tidak dibenarkan.

Terkait gerakan mahasiswa secara terus -menerus terjadi. Bagi saya itu hal wajar. Kurang lebih 30 hari sejak kejadian penembakan mahasiswa, tapi para pelaku belom diketahui, ini yang menjadi problem. Sebenarnya hal ini yang memicu kemarahan kawan-kawan mahasiswa. Dan itu kita tidak bisa salahkan.

Jadi, harapanya, aparat dalam melakukan penanganan masa aksi harus lebih hati-hati dan bijak sehinga tidak menimbulkan tindakan yang kontraproduktif nantinya.
Kita juga berharap persoalan ini cepat terselesaiakan. Supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan baik dari mahasiswa maupun dari pihak kepolisian atau TNI.

Terkait dengan beberapa kasus yang terjadi di Sultra, kami akan menyurat di KOMNAS HAM dan Mabes Polri untuk melakukan audiensi dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan  dengan peoses pengungkapan.

Kita akan mendorong terbentuknya Tim Independent, mungkin dengan begitu sedikit meredam gerakan mahasiswa di Kendari nantinya.

(Opini Diluar Tanggung Jawab Redaksi)

Penulis Adalah Mantan Ketua DPM FH UHO 2016 sekaligus Mahasiswa Pasca Sarjana Jakarta

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :