APBD Bocor, Karena Anggota DPRD Tak Paham Tugas Dan Fungsinya

50

Opini Oleh La Asri

Faktual.Net, Buton, Sultra. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian APBD merupakan wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan masyarakat.

Untuk itulah APBD itu begitu penting dan utama buat rakyat. Sehingga Sebelum Pelaksanaan pembahasan Anggaran, Setiap Anggota DPRD mestinya memaksimalkan kegiatan Reses di setiap daerah pemilihannya.

Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keluhan rakyat. Model pelaksanaan reses harus benar-benar berkualitas dengan pendekatan berbasis masalah dan kebutuhan rakyat. Selain itu, reses juga harus menekankan pada penyiapan dan pengambilan data-data masyarakat secara akurat di desa-desa, seperti data kemiskinan, Data Pengangguran, angka Putus Sekolah, Data Petani, Nelayan,para pelaku usaha dan kelompok profesi lainnya.

Baca Juga :  Tanpa Oposisi??? Itu Juga Demokrasi Yang Cantik

Selain itu juga, data-data permasalahan lainnya yang menimpa rakyat diberbagai sektor-sektor strategis harus diperoleh dan diserap dengan baik. Sehingga dengan basis data tersebut, kita bisa membandingkan data yang dimiliki dengan data yang dipaparkan SKPD terkait saat pembahasan anggaran. Jika terjadi perbedaan data dalam pemabahasan anggaran maka dilakukan sinkronisasi data sehingga diperoleh data yang akurat.

Dengan demikian kita bisa mengarahkan porsi APBD untuk menjawab permasalahan yang dialami rakyat berdasarkan data-data yang diperoleh. Sehingga nantinya akan dihasilkan APBD Pro Rakyat.

Namun ironisnya, Kerapkali sebelum pembahasan Anggaran ditemukan adanya indikasi kongkalikong alias deal-deal anggaran dengan para SKPD maupun Kepala Daerah atau lebih populer dikenal dengan istilah bagi-bagi Proyek.

Baca Juga :  Tanpa Oposisi??? Itu Juga Demokrasi Yang Cantik

Apalagi kalau kebanyakan anggota DPRDnya tak paham tugas dan fungsinya, dikontrol oleh Penguasa dimana partai yang mengusungnya dipimpin penguasa. Belum lagi kalau legislatornya juga diam-diam menjadi kontraktor atau mengendalikan Proyek dengan memanfaatkan kerabat dekatnya. Inilah yang kemudian membuat fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah tidak berjalan maksimal.

Lebih-lebih lagi kalau Kepala Daerahnya tidak pro rakyat, maka akhirnya rakyat semakin sengsara dan dirugikan. Karena terjadi kebocoran anggaran APBD diberbagai sektor. Sebagaimana yang disampaikan oleh Komisioner KPK, Alexander Marwata bahwa kebocoran Anggaran Daerah mencapai 40%.

Penulis Adalah Caleg DPRD Kabupaten Buton 2019-2024 Partai Perindo

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :