Faktual.Net, Tidore. Kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tidore Kepulauan yang memangkas anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun 2019 mendatang, membuat para SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tikep harus ikat pinggang untuk bekerja lebih keras dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah SKPD terkait yang meminta namanya enggan disebutkan, menyebutkan bahwa kebijakan tersebut tentu sangat menyulitkan pihak SKPD untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan. Bahkan ada beberapa SKPD yang mengaku pada tahun 2019 mendatang pihaknya hanya sebatas mengelola Anggaran senilai Rp. 1,5 Milyar. Dari anggaran tersebut tentu membuat para SKPD harus berpikir keras untuk melakukan penyesuaian terkait dengan pembiayaan pegawai honorer beserta sejumlah kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019.
Menanggapi keluhan para SKPD terkait, Sekertaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Thamrin Fabanyo yang juga merupakan Ketua TAPD Kota Tikep mengatakan bahwa alasan pihaknya melakukan pemangkasan anggaran pada setiap SKPD karena saat ini tidore mengalami keterbatasan anggaran. Sehingga usulan yang sebelumnya dirancang senilai Rp 1,3 Trilyun tidak berbanding lurus dengan dana transfer yang totalnya kurang lebih mencapai senilai Rp. 903 Milyar.
Oleh karena itu, pada tahun 2019 mendatang TAPD memfokuskan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat sebagaimana harapan Walikota dan Wakil Walikota, terutama soal janji-janji politik yang harus direalisasi.
“2019 kami prioritaskan untuk kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur pariwisata untuk mendukung destinasi wisata dengan tujuan agar membuat para pengunjung tertarik dengan pembangunan pariwisata, jadi kalau menggunakan istilah pak wali maka di tahun 2019 ini kita semua harus ikat pinggang,” paparnya saat ditemui di Kantor Walikota Kota Tikep pada Kamis, 22/11/2018.
Kendati demikian, Mantan kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tidore Kepulauan itu mengaku bahwa pihaknya masih tetap memperhatikan setiap SKPD di lingkup pemkot tikep dari aspek perkantoran.
