Faktual.net – Jakarta – Pilpres 2024 mendatang semakin dekat, bahkan tinggal hitungan 10 bulan ke depan, oleh karenanya perlu ada sebuah suara analisa yang tidak menggiring opini publik pada pembelahan masyarakat berdasar issue identitas, demikian sebuah paparan khusus oleh RKKN (Rumah Kerja Kerukunan Nusantara), pada sebuah FGD di kawasan Menteng Jakarta Pusat (14/5/2023).
Bersamaan dengan penyelenggaraan MUSRA (Musyawarah Rakyat) di GBK, Ketua RKKN Ali Nasrullah menyebut bahwa MUSRA sesungguhnya sebuah manifestasi unjuk kekuatan massa oleh Jokowi kepada Publik Nasional.
Bahwa di sebut sudah 29 kali di gelar dan sempat dilaksanakan di Hongkong, itu bukan sesuatu yang spesifik menjadi implementasi Musyawarah sesungguhnya sebagaimana amanat Pancasila sila Ke-4.
Saya melihat bahwa MUSRA hanya sebuah “show-power”, dari Jokowi melalui orang orang Relawan yang saat ini sudah memiliki kekuatan uang karena sebagian besar pelaksananya adalah orang orang elite yang saat ini duduk dalam jaringan penguasa di era Jokowi.
Banyak indikator yang dapat kita lihat atas setiap penyelenggaraan MUSRA di berbagai Kota di Indonesia, semuanya dibiayai khusus oleh jaringan dan tokoh yang saat ini sudah mendapat kedudukan di masa Jokowi sebagai Presiden.
Terang Ali Nasrullah di Menteng Jakarta (14/5/23).
Kami atas nama RKKN lebih cenderung memilih mengkampanyekan kepada publik agar Pilpres mendatang lebih kondusif dan tidak muncul ketegangan yang akhirnya membelah kekuatan masyarakat Indonesia. Karena jika itu terjadi, maka akan sulit negara ini meraih kemajuan seperti yang dicita-citakan bersama.
Yang perlu digarisbawahi, bahwa Indonesia Maju itu wajib terjadi, dan untuk memulai starting pointnya adalah Pemilu 2024 besok, sehingga Pilpres serta Legislatifnya harus memiliki wawasan pemikiran yang teknokratis, karena kalangan anak muda saat ini, cenderung melihat siapa pemimpin yang jauh lebih teknokrat dibanding hanya sekedar mengedepankan identitas.
Anak muda pada Pemilu mendatang Jumlah suaranya hampir 60% dari total suara pemilih yang ada.
Oleh karenanya, jika Capres dan Cawapres, tidak mampu menyampaikan gagasan teknokrasi di tengah publik, maka akan ditinggalkan oleh suara anak muda.
RKKN sudah mengambil posisi untuk menyuarakan kerukunan dan mendorong terselenggaranya Pemilu yang aman, damai dan jurdil di 2024 mendatang, “Oleh karenanya saya dan kawan-kawan secara tegas mengajak segenap elemen bangsa untuk meninggalkan issue identitas, dan lebih mengedepankan meramaikan jagat medsos dengan tayangan yang menyajikan opini teknokrasi, atas dasar rekam jejak para calon lemimpin yang akan ber kontestasi,” ujar Ali.
“Issu dan gagasan yang berisikan bagaimana membangun dan atau melanjutkan pembangunan, itu yang wajib disampaikan di tengah masyarakat.
ketimbang menarasikan label primordialisme yang berisi SARA di tengah publik.
Adalah sebuah kemunduran, jika para juru kampanye dari masing-masing calon yang masing menggunakan issue identitas di tengah publik, agar membangkitkan simpati publik.
RKKN mengajak kepada segenap Tim Sukses Capres dan Parpol, untuk mengembangkan opini publik yang berbasis gagasan pembangunan menuju tercapainya Indonesia Maju. Pungkas Ali yang juga alumni Pemuda Lemhannas ini.
Reporter: Agus Daud Setiawan
