Faktual.net, Pinrang, Sulawesi Selatan – Sosok Kepala Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Abbas Paduai, kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan sengketa penguasaan tanah milik warga yang kini dipersoalkan oleh pihak ahli waris.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab seorang kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pelindung hak-hak masyarakatnya.
Sorotan terhadap Abbas Paduai bukan tanpa latar belakang. Arsip pemberitaan TribunPinrang.com yang diterbitkan pada 2 April 2017 pernah mengangkat kasus dugaan pungutan liar (Pungli) dalam program Proyek Nasional (Prona) sertifikat tanah BPN.
Dalam pemberitaan tersebut, Abbas Paduai disebut terjaring operasi Tim Saber Pungli Polres Pinrang pada Kamis, 30 Maret 2017, bersama seorang oknum kepala dusun.
Pemberitaan itu menyebut adanya dugaan permintaan biaya tambahan sebesar Rp500 ribu untuk setiap bidang tanah atau rumah kepada warga penerima sertifikat Prona. Saat itu, Kapolres Pinrang AKBP Leo Joko Triwibowo menyatakan bahwa kasus tersebut telah memasuki tahap penyelidikan.
Kini, bertahun-tahun setelah pemberitaan tersebut, nama Abbas Paduai kembali mencuat dalam persoalan berbeda, yakni dugaan penguasaan tanah milik ahli waris yang dipersoalkan karena diduga hendak dijadikan akses jalan utama untuk kepentingan pribadi.
Kuasa hukum ahli waris, Adv. Mansur Marsuki, menyayangkan sikap dan tindakan yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Leppangang dalam persoalan tanah tersebut.
Menurutnya, seorang kepala desa seharusnya berdiri paling depan untuk melindungi hak masyarakat, bukan justru diduga melakukan tindakan yang berpotensi merugikan warga yang dipimpinnya.
“Seorang kepala desa itu seharusnya menjadi pelindung masyarakatnya. Bukan justru diduga menjadi pihak yang ingin menguasai atau merampas hak atas tanah milik warganya sendiri. Ini persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele,” tegas Adv. Mansir Marsuki.
Ia juga menyoroti dugaan penggunaan tanah milik ahli waris untuk dijadikan jalan utama yang disebut-sebut lebih menguntungkan kepentingan pribadi Kepala Desa dibandingkan kepentingan masyarakat secara umum.
Menurutnya, jika memang jalan tersebut diklaim sebagai fasilitas umum, maka harus ada kejelasan mengenai status tanah, dasar hukum penggunaan, persetujuan pemilik, serta bukti administrasi yang sah.
DITANTANG ADU BUKTI DI KANTOR DESA, MALAH BUNGKAM?
Kuasa hukum ahli waris juga mempersoalkan sikap Abbas Paduai yang dinilai tidak memberikan penjelasan terbuka terkait persoalan tersebut.
Bahkan, ketika ditantang untuk membuktikan dasar kepemilikan dan legalitas penggunaan tanah di kantornya sendiri, persoalan itu justru belum mendapatkan jawaban yang diharapkan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan penguasaan tanah milik ahli waris tersebut, Kepala Desa Leppangang, Abbas Paduai, memilih bungkam dan belum memberikan keterangan.
Sikap diam tersebut tentu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pengakuan atas tuduhan. Namun, sebagai pejabat publik, keterbukaan dan klarifikasi sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang berimbang.
HAK MASYARAKAT JANGAN DIKALAHKAN OLEH KEKUASAAN JABATAN
Persoalan ini semestinya tidak berhenti pada saling klaim antara pihak ahli waris dan pemerintah Desa. Legalitas kepemilikan tanah, dokumen alas hak, batas-batas bidang tanah, serta dasar penggunaan lahan harus dibuka dan diperiksa secara objektif.
Faktual.net memberikan ruang kepada Kepala Desa Leppangang, Abbas Paduai, untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas seluruh tudingan yang berkembang.
Publik kini menunggu: apakah persoalan ini dapat dijelaskan melalui bukti dan dokumen yang sah, atau justru harus dibawa ke ranah hukum?
Jangan sampai jabatan yang seharusnya digunakan untuk mengayomi rakyat justru dipersepsikan sebagai alat untuk menekan hak-hak masyarakat.
Reporter : Awal Sanjaya
