Faktual.Net, MAROS —SULSEL — Polemik pelayanan di RSUD dr. La Palaloi Kabupaten Maros yang viral di media sosial menuai sorotan dari Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Maros. Organisasi kepemudaan tersebut mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit.
Ketua Bidang Hukum SAPMA PP Maros, Muh Andi Rauf, menyampaikan sorotannya saat ditemui di Warkop Meloki, Jum’at (30/10/2026). Ia menilai, polemik yang menjadi perhatian publik tersebut harus dijadikan momentum untuk membenahi kualitas pelayanan kesehatan, bukan sekadar diselesaikan melalui klarifikasi.
Menurut Rauf, rumah sakit milik pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan mengedepankan kepentingan pasien.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD La Palaloi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi,” menjadi penekanan kritik yang disampaikan Iksan.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Maros menelusuri persoalan tersebut secara objektif, mulai dari mekanisme pelayanan pasien, komunikasi petugas dengan keluarga pasien, hingga sistem pengawasan internal rumah sakit.
Menurutnya, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan tenaga medis, tetapi juga oleh koordinasi antarpersonel, kejelasan informasi, dan kemampuan manajemen dalam memastikan prosedur pelayanan berjalan dengan baik.
“Ketika masyarakat datang ke rumah sakit untuk mencari pertolongan, mereka membutuhkan penanganan dan penjelasan yang jelas. Jika terdapat keterbatasan fasilitas atau tempat tidur, hal itu harus disampaikan secara baik, disertai arahan medis sesuai kondisi pasien,” demikian substansi tuntutan evaluasi tersebut.
SAPMA PP Maros Minta Evaluasi Tidak Tebang Pilih
SAPMA PP Maros juga meminta agar evaluasi tidak hanya berfokus pada petugas yang terlibat langsung dalam polemik, tetapi turut memeriksa sistem pelayanan dan tanggung jawab manajemen.
Rauf menilai, apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur atau standar pelayanan, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya pemeriksaan kronologi secara menyeluruh agar setiap keputusan didasarkan pada fakta, bukan semata-mata tekanan opini publik di media sosial.
Polemik ini mencuat setelah beredarnya video perselisihan antara keluarga pasien dan petugas keamanan RSUD dr. La Palaloi. Dalam pemberitaan Metro TV pada 27 Oktober 2026, pihak rumah sakit membantah telah menolak pasien dan menjelaskan bahwa kapasitas tempat tidur di IGD saat kejadian sedang penuh. Pihak rumah sakit juga menyatakan pasien telah menjalani pemeriksaan awal oleh dokter jaga.
Perbedaan keterangan yang berkembang di tengah masyarakat tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan agar persoalan dapat dipahami secara utuh.
SAPMA PP Maros berharap Pemerintah Kabupaten Maros mengambil langkah konkret untuk memastikan pelayanan rumah sakit semakin baik dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah perbaikan nyata. Evaluasi harus menghasilkan perubahan dalam pelayanan, bukan hanya menjadi respons sesaat ketika sebuah persoalan viral,” demikian penekanan tuntutan SAPMA PP Maros.
SAPMA PP Maros menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh merupakan langkah penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan memastikan kepentingan pasien tetap menjadi prioritas utama.
