Faktual,Net. Tidore, Malut. Usulan Gubernur Provinsi Maluku Utara terkait dengan Kawasan Ibu Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara yang dimulai dari Desa Kaiyasa Kecamatan Oba Utara sampai di Desa Gita, Kecamatan Oba. ditambah dengan Enam Desa dari Halmahera Barat. Mendapat respon Ketua DPRD Kota Tikep, Ahmad Ishak.
Menurutnya, Penetapan Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi sebaiknya dimasukan Empat Kecamatan yang berada di daratan Oba secara utuh. Pasalnya, warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Oba dan Oba Selatan juga membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Ia lantas membeberkan ketidakpedulian Provinsi Maluku Utara dalam membangun jalan di Kecamatan Oba Selatan, sehingga pada tahun 2017 lalu, Pemerintah Daerah dengan terpaksa mengalokasikan anggaran melalui APBD senilai Rp. 20 Milyar, dan pada saat itu dirinya sempat menolak karena jalan tersebut berstatus provinsi, sehingga jika tetap dipaksakan maka akan bertabrakan dengan aturan.
“Namun pak wali mengatakan, jika jalan di oba selatan dibiarkan begitu saja, maka yang menderita adalah rakyat saya,” ungkapnya dihadapan Tim Pembentukan Kawasan Khusus dari Mendagri, saat melakukan pertemuan di Aula Kantor Walikota, Kamis, (1/4/21)
Sehingga pada tahun 2018 hingga sekarang, lanjut Ahmad, jalan di Oba Selatan yang berstatus provinsi itu sudah tidak bisa lagi dianggarkan oleh Pemda karena jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Maka dari itu mewakili masyarakat dari Kaiyasa sampai Nuku, saya meminta agar empat kecamatan di daratan oba semuanya dimasukan secara utuh dalam Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi, tidak boleh dipisahkan,” tandas politisi PDIP Kota Tikep dari daratan Oba ini.
Untuk itu, Ahmad meminta kepada Walikota agar memboyong Tim pembentukan Kawasan Khusus agar bisa ke Oba Selatan, untuk memastikan kondisi jalan yang berada disana.
“Untuk menghargai sejarah Tidore, maka tidore harus diberi perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Reporter :
